Bandar Lampung, BP
Anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Watoni Noerdin mengatakan, untuk mewujudkan pembangunan dari pusat hingga daerah secara merata, maka butuh peran serta aparat penegak hukum mesti ada, terhadap penggunaan anggaran APBD dan bantuan pemerintah pusat. Khususnya soal perbaikan infrastruktur jalan.
“Mulai dari tender, sampai pengerjaanya agar jalan yang telah diperbaiki bisa tahan lama. Syukur – syukur, kalau bisa bertahan sampai 4 tahun. Dengan begitu anggaran yang ada biaya untuk perbaikan jalan lainnya,” kata Watoni Noerdin, Rabu (17/5/2023).
Menurut Watoni, rencana perbaikan untuk 14 ruas jalan yang sudah diproyeksikan, bakal menelan anggaran besar.
Tercatat, Pemerintah Provinsi Lampung sendiri menyiapkan Rp 748 miliar.
“Sementara bantuan dari pemerintah pusat Rp 800 miliar. Dengan adanya pengawasan itu, diharapkan hasilnya bisa maksimal,” kata dia.
Untuk diketahui, sebelumnya pemerintah pusat berkomitmen membantu pemerintah Provinsi Lampung untuk perbaikan infrastruktur jalan.
Bahkan, pemerintah pusat menganggarkan Rp 800 miliar untuk perbaikan 14 ruas jalan di Bumi Ruwa Jurai. (tk)
