Warga Tuntut Kompensasi, Warung dan Ruko Terdampak Proyek Cor Jalan Tirtayasa
Akses usaha terganggu, warga terpaksa mengeluarkan biaya pribadi untuk membeli material sirtu. Selain omzet merosot, peninggian jalan rigid beton juga dikhawatirkan memicu persoalan drainase dan banjir.
BONGKAR POST | BANDAR LAMPUNG – Proyek pengecoran rigid beton Jalan Tirtayasa, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, menuai keluhan warga. Sejumlah pemilik warung dan rumah toko (ruko) mengaku kehilangan pelanggan karena akses menuju tempat usaha mereka terganggu selama pekerjaan berlangsung.
Dampak tersebut mendorong warga meminta kompensasi atas kerugian ekonomi yang mereka alami. Bahkan, sejumlah usaha kecil disebut warga mengalami kondisi yang mereka istilahkan sebagai “mati” karena pelanggan kesulitan menjangkau lokasi usaha.
Menurut keterangan warga kepada redaksi, terganggunya akses juga memaksa masyarakat mengeluarkan biaya pribadi untuk membeli material sirtu (pasir batu) guna membuat jalan sementara menuju ruko dan jalan lingkungan permukiman.
Kebutuhan material diperkirakan mencapai 1–3 truk dengan harga Rp450 ribu per truk. Artinya, warga harus menyiapkan biaya sekitar Rp450 ribu hingga Rp1,35 juta, belum termasuk ongkos tenaga kerja.
“Usaha kecil, warung dan ruko banyak yang mati karena akses tertutup. Kami minta kompensasi,” ujar Budi, salah seorang warga terdampak.
Keluhan serupa disampaikan Rian, warga yang juga memiliki toko di sepanjang ruas jalan tersebut. Ia menyoroti metode pelaksanaan pekerjaan yang dinilai tidak mempertimbangkan ketinggian pelataran bangunan usaha.
“Harusnya aspal dikeruk dahulu minimal 15 sentimeter, barulah dicor, agar tidak terlalu tinggi dari pelataran ruko,” ujar Rian.
Menurutnya, kondisi akses yang tidak sejajar dengan pelataran toko membuat kendaraan dan pelanggan kesulitan masuk. Akibatnya, tokonya kini sepi pembeli karena tidak tersedianya akses yang memadai.
Selain persoalan ekonomi dan akses usaha, warga juga mengkhawatirkan dampak peninggian permukaan jalan terhadap lingkungan permukiman.
Hana, warga lainnya, menilai perbedaan ketinggian jalan dengan halaman rumah berpotensi menimbulkan persoalan aliran air.
“Ke depannya saya khawatir kediaman saya rawan banjir karena tinggi jalan cor rigid beton lebih dari 50 sentimeter dibandingkan pekarangan rumah saya,” ungkap Hana.
Kekhawatiran tersebut perlu mendapat perhatian, terutama terkait perencanaan elevasi jalan, kemiringan permukaan, saluran drainase, serta arah pembuangan air agar peningkatan jalan tidak memindahkan risiko genangan ke rumah warga.
Dokumentasi lapangan Bongkar Post, Rabu (11/11/2026), memperlihatkan tumpukan pecahan beton, batu, dan tanah di depan tempat usaha. Foto lainnya menunjukkan kondisi jalan lingkungan yang masih berupa tanah dan material batuan tidak rata pada sambungan menuju jalan beton.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai perencanaan teknis dan tanggung jawab penyediaan akses sementara selama pekerjaan berlangsung.
Warga membutuhkan kepastian bahwa pembangunan infrastruktur tidak mengorbankan keberlangsungan usaha kecil maupun kenyamanan lingkungan permukiman.
Hingga berita ini disusun, Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung dan kontraktor pelaksana belum memberikan keterangan resmi mengenai tuntutan kompensasi, penyediaan akses sementara, maupun kekhawatiran warga terkait perbedaan elevasi jalan dan potensi banjir.
Bongkar Post membuka ruang konfirmasi kepada Dinas PU, kontraktor pelaksana, serta konsultan pengawas untuk menjelaskan metode pekerjaan, pengaturan akses masyarakat, dan langkah penanganan dampak yang dikeluhkan warga.
Pembangunan jalan merupakan kepentingan publik. Namun, keberlangsungan usaha masyarakat, akses menuju rumah, dan keselamatan lingkungan juga merupakan bagian dari kepentingan publik yang harus dilindungi.
(Rusmin)
