Proyek Cor Jalan Tirtayasa, Warga Harus Rogoh Kocek hingga Rp1,35 Juta untuk Akses Ruko dan Permukiman
BONGKAR POST | BANDAR LAMPUNG – Pelaksanaan proyek pengecoran Jalan Pangeran Sultan Ageng Tirtayasa, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, menyisakan persoalan akses bagi masyarakat. Warga membutuhkan material sirtu (pasir batu) sebanyak 1–3 truk untuk membantu membuka akses menuju tempat usaha (ruko) dan jalan lingkungan permukiman.
Berdasarkan keterangan yang disampaikan kepada redaksi, harga satu truk sirtu mencapai Rp450 ribu. Dengan demikian, kebutuhan material tersebut diperkirakan menelan biaya Rp450 ribu hingga Rp1,35 juta.
Biaya itu belum termasuk kemungkinan ongkos tenaga kerja maupun biaya tambahan lainnya apabila diperlukan untuk meratakan dan memperbaiki akses jalan.
Dokumentasi lapangan Bongkar Post pada Rabu (11/11/2026) memperlihatkan tumpukan material bongkaran berupa pecahan beton, batu, dan tanah di depan salah satu tempat usaha bertanda DRP Ngajon. Foto lainnya memperlihatkan kondisi jalan lingkungan dengan permukaan tanah dan batuan yang belum rata pada sambungan menuju jalan beton.
Kondisi tersebut berpotensi menyulitkan kendaraan warga maupun aktivitas keluar-masuk tempat usaha. Akses distribusi barang dan mobilitas masyarakat juga menjadi aspek yang perlu diperhatikan selama pekerjaan berlangsung.
Persoalan ini menimbulkan pertanyaan mengenai tanggung jawab penyediaan akses sementara selama proyek infrastruktur tersebut dikerjakan. Sebab, masyarakat yang tinggal dan menjalankan usaha di sekitar lokasi tetap membutuhkan akses yang layak meskipun pekerjaan konstruksi sedang berlangsung.
Dalam pelaksanaan proyek infrastruktur publik, pengaturan tahapan pekerjaan, keselamatan lingkungan, serta penanganan akses masyarakat menjadi bagian penting yang harus diperhatikan oleh penyedia jasa dan instansi penanggung jawab.
Karena itu, perlu ada penjelasan apakah penyediaan material untuk akses sementara telah masuk dalam metode pelaksanaan pekerjaan dan bagaimana mekanisme penanganan keluhan warga.
Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung dan kontraktor pelaksana perlu memberikan penjelasan mengenai kondisi tersebut, termasuk apakah warga yang harus mengeluarkan biaya pribadi untuk memulihkan akses akan memperoleh fasilitasi atau penanganan dari pihak proyek.
Bagi masyarakat, pembangunan jalan tentu diharapkan memberikan manfaat jangka panjang. Namun, selama proses pengerjaan berlangsung, hak warga untuk mengakses tempat tinggal dan menjalankan kegiatan ekonomi juga tidak boleh terabaikan.
Persoalannya bukan semata-mata kebutuhan material senilai ratusan ribu hingga lebih dari satu juta rupiah. Lebih jauh, hal ini menyangkut tanggung jawab pelaksanaan proyek yang menggunakan anggaran publik agar manfaat pembangunan tidak justru dibarengi beban tambahan bagi masyarakat terdampak.
(Rusmin)
