Saldo TikTok Shop Ratusan Juta Jadi Rp 0: Seller Mengadu ke DPR, Mekanisme Penahanan Dana Dipertanyakan
BONGKAR POST | JAKARTA — Sejumlah penjual atau seller TikTok Shop mengadukan dugaan hilangnya saldo hasil penjualan hingga ratusan juta rupiah kepada DPR RI. Dana yang sebelumnya tercatat dalam akun penjual disebut ditahan selama sekitar tiga bulan setelah akun dituding melakukan pelanggaran, termasuk dugaan fake order atau pesanan fiktif, sebelum saldo dilaporkan menjadi Rp 0.
Pengaduan itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 30 September 2026.
Nilai dana yang dipersoalkan bukan jumlah kecil. Berdasarkan keterangan yang disampaikan para pengadu, kerugian yang dialami masing-masing seller berkisar Rp 500 juta hingga Rp 800 juta. Dua nilai yang disebut secara spesifik mencapai Rp 549 juta dan Rp 566 juta.
Kuasa hukum para seller, Subadria Nuka, bahkan memperkirakan akumulasi dana yang dipersoalkan secara nasional berpotensi mencapai triliunan rupiah. Namun, angka tersebut masih memerlukan verifikasi melalui pendataan lintas wilayah, pemeriksaan dokumen transaksi, dan pencocokan saldo masing-masing akun.
Di tengah pertumbuhan perdagangan digital, persoalan ini mengangkat pertanyaan mendasar: bagaimana dana hasil penjualan dapat tertahan begitu lama, apa dasar penetapan pelanggaran terhadap akun, dan bagaimana penjual memperoleh penjelasan serta pemulihan apabila saldo yang disengketakan tidak kunjung dibayarkan?
Saldo Ditahan, Kemudian Dilaporkan Menjadi Nol
Pola yang diceritakan para pengadu bermula ketika akun seller dituding melanggar ketentuan platform. Salah satu dugaan pelanggaran yang disebut ialah fake order.
Setelah penetapan pelanggaran tersebut, saldo penjualan dilaporkan ditahan selama kurang lebih tiga bulan. Para seller kemudian mengaku mendapati saldo yang sebelumnya tercatat dalam akun mereka menjadi nol.
Rangkaian ini perlu diuji melalui bukti transaksi, riwayat saldo, pemberitahuan pelanggaran, serta komunikasi antara seller dan pihak platform.
Sebab, terdapat perbedaan mendasar antara saldo yang ditangguhkan sementara, dana yang digunakan untuk menyelesaikan pengembalian uang atau sengketa transaksi, dan saldo yang benar-benar hilang atau tidak lagi dapat ditagihkan.
Ketiganya tidak dapat disamakan tanpa pemeriksaan dokumen dan penjelasan resmi dari pihak yang menguasai sistem pembayaran.
Apabila dana memang ditahan akibat dugaan pelanggaran, pertanyaan berikutnya ialah apakah penjual memperoleh rincian transaksi yang dianggap bermasalah, dasar penghitungan saldo yang ditahan, jangka waktu penangguhan, dan prosedur keberatan yang dapat ditempuh.
Transparansi prosedur menjadi penting karena saldo penjualan bukan sekadar angka di layar. Bagi pelaku usaha, dana tersebut dapat berkaitan dengan modal berputar, pembayaran pemasok, biaya operasional, kewajiban kepada pekerja, dan kelangsungan usaha.
Nilai Ratusan Juta, Dampaknya terhadap Usaha
Nilai pengaduan yang mencapai ratusan juta rupiah per orang memperlihatkan besarnya risiko ekonomi yang dapat muncul ketika akses terhadap hasil penjualan terganggu.
Jika kisaran Rp 500 juta hingga Rp 800 juta itu terkonfirmasi, penahanan dana dalam periode berbulan-bulan berpotensi menekan arus kas usaha. Dampaknya dapat merembet pada kemampuan seller membeli stok, memenuhi pesanan, membayar pemasok, dan menjaga kegiatan usaha tetap berjalan.
Meski demikian, besaran dampak terhadap masing-masing usaha harus dibuktikan berdasarkan catatan keuangan dan transaksi. Demikian pula, perkiraan kerugian nasional hingga triliunan rupiah yang disampaikan kuasa hukum perlu diuji dengan jumlah pengadu, nilai saldo setiap akun, dan status penyelesaian kasus.
Penting pula memastikan apakah seluruh nilai yang dilaporkan merupakan saldo hasil penjualan yang telah jatuh tempo untuk dicairkan, saldo yang masih dalam masa penyelesaian transaksi, atau dana yang sedang disengketakan karena dugaan pelanggaran.
Pembedaan ini menentukan apakah persoalannya terutama menyangkut keterlambatan pembayaran, sengketa kepatuhan terhadap aturan platform, atau dugaan tidak dipulihkannya dana milik penjual.
DPR Bersiap Memanggil TikTok
Persoalan tersebut mendapat perhatian Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI. Wakil Ketua BAM DPR RI, Adian Napitupulu, disebut berencana memanggil pihak TikTok untuk memberikan penjelasan.
Adian juga dikabarkan menyatakan kesiapan mendatangi kantor TikTok di kawasan Semanggi apabila pihak platform tidak dapat dipanggil melalui pimpinan DPR.
Rencana tersebut menjadi langkah awal untuk mempertemukan pengadu dengan pihak yang memiliki kewenangan menjelaskan mekanisme pengelolaan saldo, penetapan pelanggaran, dan penyelesaian keberatan seller.
Namun, rencana pemanggilan tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran oleh platform. Hasil pemeriksaan, dokumen pendukung, dan jawaban resmi pihak terkait tetap diperlukan untuk memastikan duduk perkara.
Publik perlu mengetahui apakah BAM DPR telah menetapkan jadwal pemanggilan, siapa saja pihak yang akan dimintai keterangan, serta dokumen apa yang diminta untuk menguji klaim para seller.
Empat Pertanyaan yang Harus Dijawab Platform
Dalam sengketa seperti ini, penjelasan umum mengenai kebijakan antikecurangan tidak cukup. Seller membutuhkan jawaban yang dapat ditautkan dengan transaksi dan akun masing-masing.
Pertama, apa dasar penahanan saldo?
Pihak TikTok perlu menjelaskan ketentuan yang digunakan untuk menahan dana, bentuk pelanggaran yang dituduhkan, bukti yang mendasarinya, dan alasan penahanan berlangsung hingga sekitar tiga bulan.
Kedua, ke mana saldo yang dilaporkan menjadi Rp 0?
Riwayat perubahan saldo perlu ditelusuri. Apakah dana tetap tercatat sebagai saldo tertahan, digunakan untuk pengembalian dana atau penyesuaian transaksi, dipotong berdasarkan ketentuan tertentu, atau mengalami persoalan lain? Jawabannya harus ditopang catatan transaksi yang dapat diperiksa.
Ketiga, bagaimana mekanisme keberatan dan pemulihan dana?
Seller perlu memperoleh prosedur banding yang jelas, batas waktu pemeriksaan, akses terhadap bukti pelanggaran yang relevan, serta kepastian mengenai pengembalian dana apabila tuduhan tidak terbukti atau penahanan tidak lagi memiliki dasar.
Keempat, siapa yang bertanggung jawab menyelesaikan sengketa?
TikTok perlu menjelaskan entitas perusahaan yang mengelola layanan, pihak yang menangani pembayaran, dan saluran pengaduan yang berwenang. Kejelasan ini diperlukan agar penjual tidak terjebak dalam proses pengaduan berulang tanpa kepastian penyelesaian.
Pengawasan Tidak Boleh Berhenti pada Pemanggilan
Kasus ini memperlihatkan pentingnya mekanisme pengawasan terhadap hubungan antara platform perdagangan digital dan pelaku usaha yang bergantung pada layanannya.
Platform tentu memiliki kepentingan sah untuk mencegah pesanan fiktif, manipulasi transaksi, dan penyalahgunaan sistem. Akan tetapi, kebijakan antikecurangan juga harus disertai proses pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan, pemberitahuan yang memadai, serta jalur keberatan yang efektif.
Di sisi lain, tuduhan seller juga perlu diuji secara objektif. Riwayat transaksi, bukti penjualan, pemberitahuan pelanggaran, dan catatan saldo harus diperiksa agar persoalan tidak berhenti pada pertentangan pernyataan.
DPR dapat mendorong keterbukaan informasi dan meminta penjelasan para pihak sesuai kewenangannya. Sementara itu, otoritas yang berwenang perlu menilai aspek perlindungan konsumen atau pelaku usaha, perdagangan melalui sistem elektronik, dan sistem pembayaran apabila memang relevan dengan temuan.
Ukuran keberhasilan pengawasan bukan sekadar terlaksananya rapat atau pemanggilan. Yang lebih penting adalah kejelasan status dana, hasil pemeriksaan yang dapat diuji, dan penyelesaian yang adil bagi pihak-pihak yang terbukti dirugikan.
Menunggu Jawaban dan Kepastian
Hingga persoalan ini terverifikasi secara menyeluruh, dugaan hilangnya saldo harus tetap ditempatkan sebagai pengaduan yang memerlukan pemeriksaan, bukan kesimpulan bahwa seluruh dana seller telah diambil atau bahwa platform telah terbukti melanggar hukum.
Pihak TikTok perlu diberikan kesempatan menjelaskan dasar penahanan, status saldo, proses penanganan dugaan fake order, dan langkah pemulihan bagi akun yang mengajukan keberatan. Penjelasan BAM DPR mengenai tindak lanjut pengaduan juga penting untuk memastikan proses tersebut bergerak menuju penyelesaian.
Jika dugaan yang disampaikan seller terbukti, pemulihan dana dan pertanggungjawaban harus menjadi prioritas. Jika terdapat pelanggaran yang benar-benar dilakukan seller, dasar dan konsekuensinya pun perlu dijelaskan secara transparan.
Di tengah ekonomi digital yang semakin bergantung pada platform, satu pertanyaan tidak boleh dibiarkan menggantung: ketika saldo penjualan ratusan juta rupiah berubah menjadi Rp 0, mekanisme apa yang menjamin dana itu dapat ditelusuri, disengketakan, dan dipulihkan secara adil?
Jawaban atas pertanyaan tersebut akan menentukan bukan hanya nasib para pengadu, melainkan juga tingkat kepercayaan pelaku usaha terhadap tata kelola perdagangan digital.
(Rusmin)
