Rocky Gerung Masuk Wantimpres, Tetap Bawa Gagasan Radical Break
BONGKAR POST | JAKARTA — Akademisi dan filsuf Rocky Gerung resmi masuk dalam jajaran Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/10/2026).
Pelantikan tersebut menempatkan Rocky di dalam lembaga yang memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden. Pratikno dipercaya sebagai Ketua Wantimpres, sementara Hatta Rajasa menjadi Wakil Ketua. Sejumlah tokoh lain juga dilantik sebagai anggota.
Kehadiran Rocky menjadi sorotan karena selama ini ia dikenal sebagai akademisi sekaligus pengkritik kebijakan pemerintah.
Sesaat sebelum memasuki kompleks Istana, Rocky sempat dihampiri wartawan. Ketika ditanya mengenai kehadirannya, ia menjawab singkat.
«“Ini gua ada acara radical break. Udah.”»
Pernyataan tersebut disampaikan Rocky tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut sebelum masuk ke kawasan Istana.
Istilah radical break bukan gagasan yang baru muncul dari Rocky. Dalam pernyataannya pada September 2026, ia menjelaskan istilah tersebut sebagai dorongan untuk memutus konstruksi kebijakan yang dinilainya terlalu teknokratis dan mendorong pemerintah kembali menjadikan konstitusi sebagai basis dalam merumuskan kebijakan.
Rocky juga menyebut perubahan yang dimaksud bukan sekadar mengganti pendekatan teknis, melainkan perubahan mendasar terhadap konstruksi kebijakan.
Masuknya Rocky ke Wantimpres kemudian menarik perhatian karena mempertemukan dua posisi yang selama ini terlihat berbeda: kritik terhadap kekuasaan di satu sisi dan keterlibatan langsung dalam struktur penasihat Presiden di sisi lain.
Namun, pernyataan radical break yang disampaikannya di Istana belum dapat dimaknai sebagai penjelasan resmi mengenai sikapnya setelah menjadi anggota Wantimpres. Rocky tidak menjelaskan apakah gagasan tersebut akan menjadi bagian dari agenda atau nasihatnya kepada Presiden.
Yang jelas, pelantikan ini menandai babak baru bagi Rocky Gerung. Dari posisi sebagai pengamat dan pengkritik kebijakan, kini ia berada di dalam lembaga yang secara resmi memberikan pertimbangan kepada Presiden.
Publik selanjutnya akan melihat bagaimana gagasan kritis yang selama ini disuarakannya diterjemahkan ketika berada di dalam struktur resmi pemerintahan.
(Rusmin)
