SINERGI – Ketua DPP APINDO Sumbar Rina Pangeran beserta jajaran. | dok/Muzzamil
Bongkar Post
SUMATRA BARAT, Bongkarpost.co.id – Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Sumatra Barat (Sumbar), Rina Pangeran, serta jajaran sukses menaja Rapat Kerja Konsultasi Provinsi (Rakerkonprov) 2025, disekaliguskan dengan pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) APINDO Pesisir Selatan dan Dewan Pimpinan Kota APINDO Payakumbuh, di Pangeran Beach Hotel, Jl Juanda Nomor 7, Padang, Sumatra Barat, Rabu (26/2/2025).
Pidato pemantik Rina Pangeran, tema helat, “Meningkatkan Kolaborasi dan Sinergitas DPP-DPK APINDO Bersama Pemerintah, Menggali Potensi Daerah Guna Mendorong Perekonomian Sumatra Barat”, diangkat demi merespons tantangan yang dihadapi Sumbar termasuk dalam peningkatan kualitas UMKM, pengembangan SDM, penyesuaian regulasi, hingga permasalahan pengelolaan sampah.
Rina mengintensi kolaborasi pemerintah dan swasta, penting demi optimalkan potensi daerah. Kebersamaan dan komitmen kuat juga sama penting demi menjalankan program bersama menjadikan Sumbar pusat industri halal yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan.
“APINDO akan terus berperan menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan memberi bimbingan dan pendampingan kepada perusahaan, menciptakan lapangan kerja, mengembangkan hubungan industrial yang ekonomis, dinamis, produktif, berkeadilan,” lugas Rina, itu kenapa pihaknya mengundang pimpinan organisasi perangkat daerah terkait.
“Agar kita bisa berkolaborasi mengidentifikasi dan mendorong potensi yang ada di Sumatra Barat,” lugas Rina, pada taja dihadiri pimpinan OPD Pemprov Sumbar, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Sumbar, Ketua Dewan Pertimbangan dan Anggota Luar Biasa APINDO Sumbar, Kepala BPVP Kota Padang, Kepala BPJS Kesehatan dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kota Padang, dan Hakim Ad Hoc APINDO.
“Kolaborasi dengan pemda terus diperkuat terutama bidang pariwisata, perdagangan. Kami bersama pemerintah jalin kerja sama, berkolaborasi bantu pengembangan UMKM di Sumatra Barat baik untuk sektor dalam negeri maupun internasional,” ungkap ia.
Rina, Ketua DPP APINDO Sumbar 2022-2027 menggantikan Muzakir Aziz Dt. Mulia produk Musprov VII APINDO Sumbar, di tempat yang sama, 13 Desember 2022 silam. Rina juga Ketua BPD PHRI Sumbar 2021-2026, putri kedua mendiang Syafaruddin Datuk Pangeran dan Nurbaiti, pendiri Hotel Pangeran Group.
Senada, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sumbar, Adib Alfikri, menekankan pentingnya sinergi pemda dan APINDO bangun perekonomian daerah.
“Kedepan sinergi ini akan lebih mantap. Mari kita bersama-sama menumbuhkembangkan potensi kita dengan rencana strategi yang jelas,” petikan pidato pembukanya.
Agenda diwarnai pula penyerahan sertifikat penghargaan dan plakat kepada Dewan Pimpinan Nasional (DPN) APINDO dan Dewan Pertimbangan DPP APINDO Sumbar, serta pelantikan dan pengukuhan DPK APINDO Pesisir Selatan dan DPK Payakumbuh.
Ketua Bidang Organisasi DPN APINDO Anthony Hilman, yang hadir mewakili ketua umum Shinta Widjaja Kamdani, mengapresiasi dedikasi DPP dan DPK APINDO se-Sumbar sukseskan Rakerkonprov. Anthony menyoroti tantangan dihadapi dunia usaha saat ini, seperti digitalisasi usaha dan perkembangan teknologi yang menuntut adaptasi cepat.
“Kita menghadapi era digitalisasi dan perkembangan teknologi yang menuntut pelaku usaha siap beradaptasi meningkatkan efisiensi dan daya saing, peningkatan kualitas SDM, pemerataan infrastruktur, harmonisasi regulasi,” ujar dia, menginjeksi tantangan itu harus diatasi bersama.
Sebelumnya, APINDO Sumbar bersama Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) juga menggelar sosialisasi tindakan pengamanan perdagangan (safeguard measures) bagi pengusaha setempat, di tempat yang sama, 19 November 2024 lalu.
Sosialisasi bertajuk ‘Upaya Pemulihan Kerugian Serius Atau Pencegahan Ancaman Kerugian Bagi Industri Dalam Negeri Akibat Lonjakan Jumlah Barang Impor’ ini bertujuan memberi pemahaman mendalam soal upaya pemerintah melindungi industri dalam negeri dari dampak negatif lonjakan impor, sekaligus ajang komunikasi dua arah agar pengusaha yang terdampak masuknya produk impor ke Sumbar dapat memberikan masukan relevan guna didiskusikan lebih lanjut dengan KPPI.
Ketua KPPI Franciska Simanjuntak bilang, sosialisasi merespons kondisi perdagangan nan kian dipengaruhi masuknya produk impor. Kerjasama pengusaha-pemerintah perlu, agar suara industri dalam negeri lebih didengar.
“Negara-negara besar telah menerapkan perlindungan perdagangan dengan berbagai cara termasuk perlindungan lingkungan dan kesehatan. Ini jadi dasar penting sosialisasi tindakan pengamanan perdagangan yang bertujuan melindungi industri dalam negeri dari dampak buruk impor. Sangat penting penyelidikan dan pengamanan perdagangan di Indonesia. Jika ada industri alami kerugian serius seperti penutupan usaha, pengurangan tenaga kerja akibat lonjakan impor, KPPI akan segera investigasi ” jembreng ia.
Sosialisasi dinarasumberi Investigator Sub Komite Penyelidikan Sektor Industri dan Pertambangan KPPI, Lerry Mardhika, soal ketentuan tindakan pengenaan Safeguard Measures, serta tupoksi KPPI menangani permasalahan disebabkan lonjakan impor yang dapat merugikan industri dalam negeri.
Dan, Investigator Sub Komite Penyelidikan Sektor Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan KPPI, Alvin Kristian Gulo, soal mekanisme permohonan dan pelaksanaan penyelidikan tindakan pengamanan. Tahapan wajibnya mulai dari asistensi, permohonan, hingga analisa dan verifikasi ke industri dalam negeri. Tindakan pengamanan diharap dapat lindungi industri dalam negeri, cegah PHK dan meningkatkan produktivitas serta kapasitas terpakai industri domestik. (Muzzamil)
