Proyek Rp2,9 Miliar 1,5 KM, Koordinator Presidium Lambert Lilypaly: “Usut Tuntas, Ada Indikasi Markup!
Purwakarta, bongkarpost.co.id – Nilai fantastis Rp2,9 Miliar untuk rehabilitasi jalan lingkungan sepanjang 1.540 meter di Desa Linggarsari, Kecamatan Plered memicu kemarahan publik. Proyek yang dikelola Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Purwakarta ini dinilai tidak wajar dan sarat kejanggalan.

Dari papan informasi proyek, pekerjaan sepanjang 1,5 KM dengan lebar hanya 1-3 meter itu ditargetkan selesai 45 hari kerja. Jika dihitung kasar, 1 meter jalan menelan biaya hampir Rp1,8 juta. Angka yang sangat jomplang dibanding harga pasar.
Belakangan terkuak, proyek ini merupakan usulan dari salah satu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta berinisial D.
Lambert Lilypaly, Koordinator Presidium, angkat bicara dan mengecam keras proyek tersebut. Ia menyebut ini sebagai bentuk pemborosan nyata uang rakyat.
Ini keterlaluan. Rp2,9 Miliar untuk jalan lingkungan 1,5 KM? Lebarnya cuma 1 sampai 3 meter? Ini bukan pembangunan, ini pembodohan. Kami menduga kuat ada upaya pembengkakan anggaran atau markup,” tegas Lambert dengan nada geram, Senin 86/7/2026).
Menurut Lambert, di tengah kondisi keuangan daerah yang terbatas, logikanya dana sebesar itu harusnya bisa untuk memperbaiki puluhan titik jalan rusak di Purwakarta, bukan hanya untuk satu ruas titipan.
Jangan jadikan uang rakyat sebagai bancakan. Kalau alasannya kualitas terbaik, buktikan dulu. Jangan-jangan 6 bulan kemudian sudah hancur lagi. Ini harus diusut tuntas oleh Aparat Penegak Hukum dan BPK,” lanjutnya.
Lambert juga menyoroti aspek transparansi. Ia meminta Dinas terkait segera membuka secara detail RAB, spesifikasi teknis, dan alasan penetapan harga.
Masyarakat berhak tahu kemana uang Rp2,9 Miliar itu mengalir. Jangan sampai ini hanya jadi proyek bancakan segelintir orang yang berlindung di balik nama ‘aspirasi dewan’. Kami minta Inspektorat dan Kejaksaan turun sekarang juga,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman serta anggota DPRD inisial D belum memberikan klarifikasi resmi.
Publik kini menunggu: apakah Rp2,9 Miliar ini benar-benar untuk membangun, atau hanya untuk menguras kas daerah? (Maman)







