Foto. Doc bongkarpost.co.id
Bongkar Post, Bandarlampung
Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, meresmikan Pembangunan Embung Kemiling yang berlokasi di Kelurahan Beringin Raya, Kecamatan Kemiling, Sabtu (20/12/2025).
Proyek ini menjadi tonggak penting dalam upaya Pemerintah Provinsi Lampung menyelaraskan pertumbuhan infrastruktur dengan kelestarian lingkungan di kawasan permukiman yang kian padat.
Masyarakat tak Dilibatkan
Berdasarkan pantauan di lapangan, menurut warga setempat berinisial HT mengatakan, bahwa sejak proyek ini bergulir banyak yang tak dilibatkan dalam pekerjaan tersebut.
“Kami tak dilibatkan, tidak dipekerjakan. Padahal proyek embung ini sudah lama dikerjakan, banyak ambil orang luar tampaknya bang,” ujar HT kepada media ini pada Jumat (19/12/2025).
Pekerjaan Belum Tuntas
Pada papan proyek, tertulis pekerjaan ini dimulai pada 2 September 2025 dengan waktu pelaksanaan 120 hari kalender, dengan nilai kontrak mencapai Rp 6,98 miliar, pelaksana pekerjaan tercatat atas nama CV Raden Galuh.
Proyek tersebut berada di bawah tanggung jawab Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Lampung, bersumber dari APBD Provinsi Lampung TA 2025.
“Dek, itu pembangunan pertama tempat pembukaan air bentuknya tipis. Pas banjir kemarin hampir terlepas. Semalam pada pekerjaan kedua, para pekerja kaget karena tempat pembuangan airnya nyaris patah dan melengkung. Mereka kerja sampai jam 12 malam,” terang sumber lainnya yang tak mau disebutkan identitasnya kepada media ini pada Senin (22/12/2025).
Peresmian yang Tergesa-gesa
Sebelumnya pemerintah daerah dalam hal ini Kadis PSDA Lampung Budi Darmawan saat peresmian pada Sabtu lalu mengklaim, bahwa pembangunan embung ini sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan air, terutama di wilayah rawan kekeringan dan krisis air bersih seperti Kemiling dan sekitarnya.
Budi Darmawan merinci, pekerjaan itu meliputi pembangunan area genangan, checkdam, jembatan hulu, struktur penahan beton atau dinding penahan tanah (DPT), hingga saluran pengelak yang terintegrasi.
Dijelaskannya lagi, embung Kemiling ini didesain dengan kapasitas tampung mencapai 30.000.000 liter air. Berfungsi pengontrol debit air, juga dilengkapi fasilitas pendukung jogging track dengan panjang keliling sekitar 500 meter lebih.
Namun, di sisi lain, publik berhak mengetahui transparansi penggunaan anggaran, juga sejauh mana progres pekerjaan, kesesuaian spesifikasi teknis, serta dampak nyata yang akan dirasakan rakyat. Proyek ini adalah pekerjaan lanjutan, yang menandakan adanya fase pembangunan sebelumnya yang juga perlu dievaluasi.
Terlihat peresmian tersebut terkesan tergesa-gesa. Pantauan awak media di lokasi menunjukkan sejumlah pekerjaan belum tuntas. Terlihat pondasi bangunan yang tidak rapi alias berantakan. Saluran siring yang belum disemen dengan rapi.
Selain itu, belum terdapat pembatas atau pengaman khusus di area embung untuk memberitahukan pada para pengunjung di bagian atas bangunan. Kondisi ini mengkhawatirkan karena beresiko pada keselamatan warga yang datang berkunjung.
Beberapa hal hasil pantauan tersebut menunjukkan, bahwa pekerjaan belum selesai dan belum layak diresmikan.
Diketahui sebelumnya, dari web LPSE terlihat bahwa nama tendernya adalah pembangunan embung/bangunan penampungan air di Kemiling Bandar Lampung. Jenis pengadaan pekerjaan konstruksi. Dengan satuan kerjanya Dinas PSDA Provinsi Lampung.
Selanjutnya pagu dan HPS senilai Rp 7 miliar lebih. Pemenang tender CV. Raden Galluh, beralamat di Jl. Teuku Cik Ditiro Perum Alivia Residence blok A-10 Sumber Agung Kec. Kemiling Kota Bandarlampung.
Pengalaman Proyek PSDA Lampung
Jejak rekam proyek infrastruktur sumber daya air di Lampung sebelumnya menunjukkan bahwa hasil pembangunan sering tidak sebanding dengan besarnya anggaran yang dikucurkan mulai dari keterlambatan pekerjaan, kualitas bangunan yang dipertanyakan, hingga minimnya manfaat langsung bagi warga sekitar.
Ini menyangkut kredibilitas pemerintah daerah dalam mengelola anggaran publik secara transparan karena bernilai miliaran rupiah.
(Sampai berita ini kami tayangkan, belum ada tanggapan dari pihak kontraktor maupun dinas terkait tentang kondisi terkini).
(Red)
