Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri di Hambalang, Agenda dan Pesan Politiknya Jadi Perhatian Publik
BONGKAR POST | BOGOR – Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan sepuluh mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (8/11/2026).
Pertemuan tersebut turut dihadiri Kapolri aktif Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto serta sejumlah pejabat negara, di antaranya Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Berdasarkan keterangan resmi Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, pertemuan tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus pertukaran pandangan mengenai berbagai persoalan aktual di Tanah Air.
Sepuluh mantan Kapolri yang hadir adalah:
1. Jenderal Polisi (Purn) Roesmanhadi.
2. Jenderal Polisi (Purn) Roesdihardjo.
3. Jenderal Polisi (Purn) Suroyo Bimantoro.
4. Jenderal Polisi (Purn) Da’i Bachtiar.
5. Jenderal Polisi (Purn) Sutanto.
6. Jenderal Polisi (Purn) Bambang Hendarso Danuri.
7. Jenderal Polisi (Purn) Timur Pradopo.
8. Jenderal Polisi (Purn) Sutarman.
9. Jenderal Polisi (Purn) Badrodin Haiti.
10. Jenderal Polisi (Purn) Tito Karnavian.
Pertemuan lintas generasi tersebut mempertemukan para mantan pimpinan tertinggi kepolisian dengan Presiden, Kapolri aktif, serta sejumlah pejabat yang membidangi pertahanan dan pemerintahan.
Namun, substansi pembicaraan dalam pertemuan itu belum diungkap secara terperinci kepada publik. Keterangan resmi hanya menyebut adanya pertukaran pandangan mengenai berbagai isu yang tengah berkembang serta pengalaman para mantan Kapolri selama memimpin institusi kepolisian.
Transparansi dan Independensi Polri
Pertemuan Presiden dengan para mantan Kapolri merupakan bagian dari komunikasi antara kepala negara dan tokoh-tokoh yang memiliki pengalaman panjang dalam institusi kepolisian.
Namun, dalam perspektif tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum, komunikasi tersebut juga perlu ditempatkan dalam kerangka transparansi serta akuntabilitas publik.
Pengalaman para mantan Kapolri tentu dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembenahan institusi. Akan tetapi, pengelolaan Polri tetap harus berlandaskan hukum, profesionalisme, dan independensi kelembagaan.
Publik juga berkepentingan mengetahui apakah pertemuan tersebut sebatas silaturahmi dan pertukaran pengalaman atau menghasilkan rekomendasi tertentu bagi kebijakan keamanan dan reformasi kepolisian.
Sebab, kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum tidak cukup dibangun melalui konsolidasi antarelite. Kepercayaan itu harus dibuktikan melalui penegakan hukum yang transparan, tidak diskriminatif, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Hingga keterangan resmi mengenai pertemuan tersebut dipublikasikan, belum ada rincian mengenai kesimpulan, rekomendasi, ataupun tindak lanjut kebijakan yang dihasilkan.
Bagi publik, yang terpenting bukan semata siapa yang berkumpul di Hambalang, melainkan apa yang dibicarakan, apa yang diputuskan, dan bagaimana dampaknya terhadap tata kelola kepolisian serta penegakan hukum di Indonesia.
(*/rus)
Sumber: Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden.
