PEMULIHAN JALUR TAHURA BUKAN AKHIR PERSOALAN, DPN BAKUMKU DESAK USUT DUGAAN KELALAIAN PEJABAT, KERUGIAN NEGARA DAN KERUSAKAN LANDSCAPE EKOSISTEM SIBAYAK
Bongkar Post, KARO, SUMATERA UTARA – Aktivitas penggunaan alat berat jenis ekskavator di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Barisan, Gunung Sibayak, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, menuai sorotan Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Hukum dan Lingkungan (DPN BAKUMKU), Kamis (19/11/2026).
Persoalan tersebut dinilai tidak cukup diselesaikan melalui pemulihan landscape atau bentang alam, tetapi juga harus disertai pemeriksaan legalitas kegiatan, kewenangan pejabat, penggunaan anggaran, serta dampaknya terhadap keseluruhan karakter fisik dan ekologis suatu wilayah yang meliputi bentuk permukaan bumi, hutan, vegetasi, tanah, aliran air, lereng, keanekaragaman hayati, serta hubungan ekologis antarkomponen tersebut.
Sebelumnya, Kepala UPTD Tahura Bukit Barisan, Faisal Simangunsong, SP, M.Si, melalui surat klarifikasinya menyebutkan bahwa penggunaan ekskavator merupakan kegiatan UPTD untuk meningkatkan aksesibilitas dan ketersediaan jalur evakuasi merupakan bagian dari upaya mendukung pengelolaan wisata alam yang lebih baik, terutama dalam menghadapi kondisi darurat dan situasi yang tidak diharapkan selama aktivitas pendakian.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Hukum dan Lingkungan (DPN BAKUMKU), Dapot Hasiholan Purba, S.H, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menghubungi Faisal Simangunsong, SP, M.Si melalui telepon WhatsApp untuk meminta penjelasan mengenai hubungan hukum terkait perkara yang sudah terdaftar dan masih berjalan dengan kaitan dasar kegiatan. Akan tetapi, sebahagian pertanyaan tersebut belum memperoleh jawaban yang memadai sebelum komunikasi dengan faisal terhenti secara tiba – tiba, Rabu 18 November 2026.
Menurut DPN BAKUMKU, kegiatan di kawasan konservasi wajib mengacu pada fungsi kawasan, rencana pengelolaan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena itu, penggunaan ekskavator perlu diperiksa berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1990 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 32 Tahun 2024, PP Nomor 28 Tahun 2011 beserta perubahannya, serta ketentuan administrasi pemerintahan, karena yang memberikan izin terhadap alat berat adalah Menteri.
Hal tersebut, DPN BAKUMKU juga menyoroti kemungkinan adanya persoalan pertanggungjawaban terhadap dugaan kelalaian pejabat, dugaan kerugian keuangan negara, dan perubahan landscape atau bentuk alam. Apabila ditemukan bukti perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan yang memenuhi unsur pidana dan mengakibatkan kerugian negara, cenderung terindikasi kena pasal pidana tentang kelalaian pejabat sesuai pasal 26 atau 27 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 serta ketentuan Pasal 603 dan Pasal 604 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP patut diuji oleh aparat penegak hukum di wilayah hukumnya.
“Jika memang seluruh kegiatan telah sesuai aturan, silahkan buka dan tunjukkan dokumen perencanaannya sesuai teknis rekap progress dokumen rencana pengelolaan jangka Panjang (RPJP) KK. Namun apabila ditemukan pelanggaran, haruslah ada pertanggungjawaban hukum. Kawasan konservasi bukan ruang bebas bagi siapa pun untuk melakukan pekerjaan tanpa dasar hukum yang jelas,” lanjutnya.
DPN BAKUMKU SOROTI POTENSI PEMBIARAN DAN KELALAIAN PEJABAT
DPN BAKUMKU juga menyoroti aspek pertanggungjawaban pejabat sebagaimana diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
Pasal 27 mengatur kewajiban pejabat untuk mengambil tindakan sesuai kewenangannya apabila mengetahui terjadinya perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal yang disebutkan di dalamnya.
Sementara itu, Pasal 28 huruf g dan h mengatur larangan bagi pejabat melakukan pembiaran secara sengaja maupun lalai dalam melaksanakan tugas. Bahkan, Pasal 106 mengatur ancaman pidana terhadap pejabat yang terbukti melakukan kelalaian sebagaimana dimaksud Pasal 28 huruf h.
“Jangan sampai ada pembiaran ataupun kelalaian dalam pengawasan kawasan konservasi. Setiap pejabat memiliki tanggung jawab sesuai kewenangannya. Sebab bukan kelalaian tapi kesengajaan, Karena kelalaian pejabatnya terjadi pengerusakan hutan dampak kerusakannya Adalah Pohon ditebang, dan Perubahan LANDSKAPE atau bentang alam, Apabila ditemukan unsur pelanggaran, harus ada pemeriksaan dan pertanggungjawaban hukum,” tegas Dapot Hasiholan Purba.
JALUR EVAKUASI ATAU PERSOALAN HUKUM?
DPN BAKUMKU desak instansi dan apparat penengak hukum untuk transparansi dokumen dan pemeriksaan aktivitas ekskavator di kawasan konservasi Gunung Sibayak.
Terkait hal tersebut, DPN BAKUMKU selanjutnya menyatakan akan menyurati Kepala UPTD Tahura Bukit Barisan, Dirjen KSDAE, DLHK Provinsi Sumatera Utara, Gubernur Sumatera Utara, dan Bupati Karo guna meminta klarifikasi serta dokumen resmi terkait kegiatan tersebut.
Pihaknya juga mendorong Kejaksaan Negeri Karo dan aparat penegak hukum diwilayah hukum terkait untuk melakukan penelaahan sampai dengan penindakan sesuai kewenangannya apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum.
“Kerusakan Landscape atau bentang alam bukan sekadar perubahan tampilan fisik suatu kawasan, melainkan dapat berdampak terhadap keseimbangan ekologis, kestabilan tanah, tata air, tutupan vegetasi, serta keberlangsungan habitat satwa dan tumbuhan. Oleh karena itu, setiap aktivitas pembukaan lahan, penggunaan alat berat, maupun kegiatan pertambangan di kawasan hutan dan konservasi harus diperiksa berdasarkan legalitas, kesesuaian tata ruang dan fungsi kawasan, serta dampak ekologis yang ditimbulkan. Jangan sampai kegiatan yang diklaim sebagai pembangunan atau pemulihan akses justru mengakibatkan degradasi bentang alam dan hilangnya fungsi ekologis kawasan,” tutup Dapot.
Menurut Ir. Rein Siahaan sebagai penggiat lingkungan dari Indonesia Justisia Lestari menyampaikan pandangannya kecewa atas kemunculan aktivitas ekskavator (alat berat) dan aktivitas sepeda motor trail di kawasan Gunung Sibayak, Kabupaten Karo, yang sedang dalam masa penutupan sementara untuk pemulihan ekosistem. Kejaksaan dan kepolisian diminta untuk dapat segera turun ke lapangan mengusut peristiwa adanya dugaan tindak pidana ini jika ditemukan unsur pidananya, Ujarnya. (Red)






