METRO – Pemerintah Kota (Pemkot) Metro sikapi Kebijakan pemerintah pusat mengenai penambahan syarat layanan publik dengan menggunakan BPJS.
Dalam hal ini, Pemkot Metro dalam waktu dekat akan lakukan pemanggilan pihak BPJS Kesehatan terkait hal tersebut.
“Hari Kamis nanti akan kita rapatkan dengan seluruh pemangku kepentingan. Harus ada ketegasan dari pihak BPJS Kesehatan,” ujar Sekretaris Daerah Kota Metro Bangkit Haryo Utomo dikonfirmasi awak media, Jumat (4/3/2022).
Dijelaskannya, rapat tersebut juga akan membahas mengenai pelayanan publik apa saja yang harus menggunakan syarat BPJS Kesehatan.
Kemudian, ia mengatakan, menurut kabar sementara syarat tersebut dicanangkan akan digunakan sebagai syarat dalam pembelian tanah, pembuatan SIM dan SKCK.
“Sebetulnya yang pas itu apa saja persyaratan yang menggunakan syarat. Kalau dapat kabar kan pembelian tanah, SIM dan SKCK. Tapi nanti yang di Disdukcapil perlu pembicaraan khusus, karena persyaratan itu tidak boleh,” ungkapnya.
“Coba nanti bicarakan lagi apakah termasuk itu membuat KTP dan KK. Kalau nggak salah nggak boleh ditambah-tambah dengan syarat itu,” sambung dia.
Ia mengaku setelah rapat tersebut nantinya Pemkot akan membuat surat edaran. Meski demikian ia mengaku bahwa syarat tersebut tidak akan memberatkan masyarakat Metro. Terlebih kepesertaan BPJS Kesehatan Kota Metro telah mencapai 95,76 persen.
“Artinya 95,76 persen ini seluruh masyarakat bisa dilayani dengan BPJS Kesehatan. Bagi masyarakat yang tidak punya dan yang menunggak, dalam keadaan darurat dan masuk rumah sakit harus dilayani semua. Jadi kalaupun ada syarat ini sebetulnya untuk kita tidak bermasalah karena sudah punya semua,” paparnya.
Ia menambahkan, pihaknya juga masih menunggu petunjuk pelaksana (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis) mengenai aturan tersebut. Dan akan segera menginformasikan kepada masyarakat.
“Nanti kita akan informasikan persyaratan apa saja yang harus menggunakan BPJS,” tutupnya.
(Rino)
