Pemkab Lampung Selatan Bentuk Tim Pemeriksa, DP3A Dampingi Keluarga Anak dalam Kasus Dugaan Kekerasan Seksual
Bongkar Post, LAMPUNG SELATAN — Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan merespons pengaduan orang tua siswa SMPN 1 Sidomulyo terkait dugaan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang dilaporkan diduga melibatkan seorang guru ASN berinisial YSA.
Perkara tersebut dilaporkan ke Polres Lampung Selatan pada 19 September 2024 dan tercatat dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/332/IX/2024/SPKT/Polres Lampung Selatan/Polda Lampung.
Orang tua korban sebelumnya mengadukan penanganan perkara tersebut kepada Bupati Lampung Selatan. Dalam pengaduannya, keluarga mempertanyakan perkembangan penanganan perkara yang hingga kini disebut belum memperoleh kepastian hukum.
Menindaklanjuti pengaduan tersebut, Pemkab Lampung Selatan menyiapkan tim pemeriksa yang berada di bawah koordinasi langsung Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Drs. Muhamad Darmawan, M.M.
Tim tersebut akan mendalami aspek disiplin kepegawaian terhadap guru ASN yang bersangkutan. Sementara itu, pendampingan terhadap korban dan keluarganya tetap dilakukan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A).
Pada Selasa (22/9/2026) sekitar pukul 14.00 WIB, Tim Assessment Psikologi Klinis DP3A mengunjungi kediaman keluarga korban. Kunjungan tersebut dipimpin Kepala Dinas P3A Lampung Selatan, dr. Nessi Yunita, M.M., bersama konselor psikologi Puji Lestari, S.Psi., serta pejabat dan staf terkait.
Kedatangan tim tersebut turut didampingi Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Lampung.
“Selain silaturahmi, kedatangan kami untuk memastikan langsung kondisi terkini keluarga, khususnya perkembangan kondisi anak,” ujar dr. Nessi Yunita.
Ia mengatakan, kunjungan tersebut bukan semata-mata bagian dari tugas pemerintahan, tetapi juga sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi anak dan keluarganya.
“Bukan karena tugas semata, mewakili pribadi dan pemerintah daerah kunjungan ini sebagai bentuk empati kami terhadap keluarga dan anak,” katanya.
Menurutnya, assessment psikologis diperlukan untuk mengetahui kondisi anak secara lebih mendalam sehingga pemerintah daerah dapat menentukan langkah pendampingan yang diperlukan.
“Bersama tim assessment, konseling psikologi akan mendalami kondisi anak sehingga DP3A bisa segera mengambil langkah-langkah yang konkret untuk memulihkan psikologi anak,” jelasnya.
Hasil assessment tersebut, lanjutnya, akan disampaikan kepada tim yang telah dibentuk Pemkab Lampung Selatan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam penanganan dari sisi kepegawaian dan perlindungan anak.
“Hasilnya nanti akan kami sampaikan kepada tim yang telah dibentuk, sebagai bahan pertimbangan kami,” ujarnya.
Konselor psikologi DP3A, Puji Lestari, juga meminta keluarga dan lingkungan sosial memberikan ruang yang aman bagi anak selama proses pendampingan berlangsung.
“Kami juga mohon peran orang tua dan ruang sosial anak tetap terlindungi dari stigma yang beredar,” katanya.
LPAI Apresiasi Respons Pemkab
Ketua LPAI Lampung, M. Zainuddin, yang turut mendampingi keluarga korban, mengapresiasi langkah Pemkab Lampung Selatan dalam merespons pengaduan keluarga.
“Apresiasi terhadap Bupati Lampung Selatan yang langsung mengambil sikap dengan membentuk tim satgas,” ujar Zainuddin.
Ia juga mengapresiasi langkah DP3A yang melakukan assessment dan konseling psikologis secara langsung dengan mendatangi kediaman keluarga.
“Melalui tim assessment yang turun langsung memberikan konseling psikologi ke rumah korban untuk memulihkan kondisi keluarga, khususnya kepada anak korban pascakejadian,” katanya.
Menurut Zainuddin, pendampingan psikologis perlu menjadi perhatian dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak, selain proses hukum yang sedang berjalan.
“Masih banyak PR terkait dengan korban kekerasan terhadap anak yang membutuhkan perhatian dan pemulihan psikologi oleh DP3A,” ujarnya.
Ia berharap penanganan perkara yang berkaitan dengan kekerasan terhadap anak dapat memperoleh kejelasan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Masih banyak kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur yang status perkaranya belum selesai sehingga terlapor belum menjadi tersangka,” tutupnya.
Dalam perkara ini, status dan proses hukum terhadap YSA tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum.
Seluruh dugaan terhadap yang bersangkutan juga perlu ditempatkan sebagai dugaan sampai terdapat keputusan hukum yang berkekuatan tetap. (*)
