Pelecehan Mahasiswi Pascasarjana Unila: LMND Desak Evaluasi Satgas dan Lindungi Korban
Bongkar Post, Bandar Lampung
Departemen pengembangan Organisasi Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Lampung, Naufal Zaki Rolitama mendesak Universitas Lampung mengusut tuntas kasus kekerasan seksual yang terabaikan, mengevaluasi secara menyeluruh Satgas PPKPT, menjatuhkan sanksi berat kepada pelaku, dan menjamin hak serta perlindungan korban.
Kasus pelecehan dan kekerasan seksual kembali terjadi di ruang pendidikan, korban yang merupakan mahasiswi Pascasarjana FKIP Universitas Lampung mengalami pelecehan yang dilakukan oleh seorang akademisi FKIP Universitas Lampung.
Kasus ini jelas menambah catatan buruk terhadap Universitas Lampung dan menegaskan bahwa kampus telah gagal menjamin ruang aman sebagai hak yang wajib dipenuhi, sebagaimana mestinya ruang aman adalah hak dasar setiap manusia dan prasyarat pendidikan itu sendiri, bukan kemurahan hati institusi.
Berdasarkan fungsinya, Satgas PPKPT dibentuk agar korban tidak berjalan sendirian dan memastikan perlindungan terhadap korban serta melakukan pencegahan terhadap kasus kekerasan. Namun, dalam praktiknya, lembaga ini justru diduga menjadi alat kompromi yang melindungi nama baik kampus dibandingkan berpihak kepada korban.
Menurut keterangan korban, proses pelaporan kasus tersebut di bawah kepemimpinan ketua Satgas PPKPT sebelumnya sudah berjalan sampai mendapatkan kesimpulan sementara beserta rekomendasi sanksi terhadap pelaku. Namun ditengah proses tersebut diketahui ketua Satgas PPKPT mengalami pergantian tanpa transparansi kepada publik dan terjadi secara tiba-tiba. Ketidakjelasan peralihan jabatan tersebut mengakibatkan korban harus mengulang proses yang sama untuk kedua kalinya. Lebih buruknya, sebagian bukti berupa tangkapan layar yang korban serahkan kepada pihak Satgas PPKPT diketahui hilang tanpa alasan yang jelas. Hingga kini terduga pelaku belum dijatuhi sanksi dan korban tidak mendapat kejelasan dan kepastian terkait proses kasus tersebut, bahkan korban belum menerima salinan laporan tertulis dari pihak Satgas PPKPT.
Persoalannya lebih dalam dari sekedar kelalaian prosedur. Menurut korban, terduga pelaku merupakan Kaprodi sekaligus dosen penguji tesis korban, yang melakukan intimidasi serta pengancaman terhadap korban agar tidak bersuara dan membuka kasus ke publik. Intimidasi tersebut semakin menguat ketika korban memberanikan diri untuk bersuara, beberapa pimpinan dari fakultas tersebut menghubungi korban dan melakukan pengancaman berupa penuntutan balik atas pencemaran nama baik. Ini merupakan gambaran telanjang ketimpangan relasi kuasa, dimana pihak yang memegang kendali atas nilai, kelulusan, dan masa depan mahasiswa memakai kekuasaan tersebut untuk membungkam.
“Kampus yang membungkam korban adalah kampus yang berpihak pada kekuasaan. Kami berdiri bersama korban dan akan terus mengawal kasus ini, ruang pendidikan sudah sewajibnya menjadi ruang yang aman dan terbebas dari segala bentuk kekerasan maupun penindasan,” Ujar Naufal selaku Departemen Pengembangan Organisasi LMND Lampung.
Selama struktur kampus yang hierarkis dan feodal ini dibiarkan, korban akan terus berhadapan dengan institusi yang lebih sibuk menjaga citra daripada keadilan.
Kasus ini bukan yang pertama kali terjadi di lingkungan Universitas Lampung. Banyak laporan pelecehan seksual di Universitas Lampung berakhir tanpa penanganan yang tepat dari Satgas PPKPT. Pola pembiaran ini bukan kecelakaan, tetapi akibat dari budaya impunitas yang melindungi pelaku berkuasa dan menelantarkan korban.
Oleh karena itu, LMND lampung mendesak untuk mengusut peristiwa ini secara transparan dan objektif, mengevaluasi satgas PPKPT, serta memastikan korban mendapatkan hak, keadilan dan aman dari intimidasi pelaku. (*)
