Bongkar Post, Gunung Sugih —
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Organisasi Masyarakat (Ormas) Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Lampung Tengah M. Hefki Aburizal, memberikan sorotan dan kritik tajam kepada aparat kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpolpp), yang kurang sigap dalam mengamankan jalannya aksi damai bersama LSM NGO JPK, saat menyuarakan aspirasi yang berlangsung di Kantor Pemerintah Kabupaten Lamteng, Rabu, (5/8/2026) kemarin, hingga aksi damai diwarnai dengan kericuh.
Hefki sangat menyayangkan, bahwa aksi damai untuk menyuarakan aspirasi, pendapat di muka umum yang awalnya damai berubah menjadi ketegangan akibat adanya ulah oknum-oknum yang tidak berkepentingan mengganggu jalannya aksi.
Menurut Hefki, aksi damai bertajuk ‘JPK memanggil’ sedari awal sudah mendapat penghadangan dan penghalangan dari oknum-oknum yang bukan perwakilan Pemkab Lamteng. Bahkan, ia melihat ada seorang oknum ASN yang ikut mengamuk dan memprovokasi saat jalannya kegiatan orasi berlangsung.
“Aksi damai kemarin, sedari awal memang sudah mendapat penghadangan dari oknum oknum yang tidak memiliki kepentingan dan juga bukan dari perwakilan Pemkab Lamteng. Seolah mereka ingin membuat suasana aksi menjadi panas dan gaduh/ricuh. Namun, anehnya pihak aparat kepolisian dan Satpolpp, tidak mengambil sikap dan tindakan kepada beberapa orang oknum yang sedari awal sudah ada dugaan ingin merusak jalannya kegiatan aksi. Hingga pada akhirnya kericuhan terjadi saat alat pengeras suara (Sound System) dirusak, dari situ baru aparat kepolisian melakukan tindakan dengan mengamankan oknum tersebut dan menjauhkannya dari area aksi,” ucap Hefki.
Sebagai Ketua Kordinator Aksi, Hefki menduga, bahwa ada pihak tertentu yang memerintah untuk mengganggu jalannya kegiatan, agar aspirasi yang disampaikan tidak berjalan lancar.
Situasi di lokasi aksi terlihat memanas akibat adanya sejumlah orang yang bukan bagian dari perwakilan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, namun turut berada di sekitar massa dan melontarkan komentar terhadap jalannya aksi.
Ketegangan bermula saat Ketua NGO JPK Korda Lampung Tengah, Uncu Wenda, menyampaikan orasi terkait tuntutan agar pemerintah daerah mengambil langkah tegas terhadap kondisi birokrasi di Lampung Tengah.
“Kalau kalian mau membangun Lampung Tengah, hadir ke sini dan hadapi kami,” ujar Uncu saat menyampaikan aspirasi.
Pernyataan tersebut kemudian mendapat respons dari seseorang yang berada di tengah kerumunan.
“Bagaimana akan membangun, kalau kamu ngoceh terus,” sahut oknum tersebut.
Perdebatan singkat itu kemudian memicu suasana memanas hingga berujung pada aksi perusakan sound system yang digunakan untuk menyampaikan aspirasi.
Usai situasi kembali kondusif, perwakilan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah menerima massa aksi melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Lampung Tengah, Husnip.
Husnip menyampaikan bahwa sejumlah pejabat Pemkab Lampung Tengah sedang menjalankan agenda dinas di luar kantor, sehingga pihaknya yang menerima langsung perwakilan massa.
“Semua pejabat sedang ada kegiatan dinas luar, jadi saya yang akan menerima perwakilan aksi hari ini. Aspirasi yang disampaikan NGO JPK dan Ormas PGK akan kami tampung dan kami sampaikan kepada pimpinan,” ujarnya.
Meski perwakilan aksi telah ditemui oleh perwakilan Pemkab Lamteng melalui Kasat PolPP Hisnip, M. Hefki Aburizal, menegaskan bahwa pihaknya akan kembali menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih besar apabila tuntutan tersebut tidak mendapat tindak lanjut dari pemerintah daerah.
“Kami pastikan jika aspirasi dan tuntutan kami tidak disikapi oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, Ormas PGK dan NGO JPK akan melakukan aksi lanjutan dengan massa yang lebih besar,” tegas Hefki.
Menurut Hefki, aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap keberlangsungan roda pemerintahan daerah. Ia menegaskan bahwa tuntutan yang disampaikan bukan untuk mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan, melainkan mendorong adanya langkah administratif demi menjaga stabilitas birokrasi dan pelayanan publik.
“Aksi ini lahir dari keprihatinan masyarakat. Kami meminta Plt Bupati bersikap tegas dan segera mengambil langkah terkait posisi Sekda Welly Adiwantra agar roda pemerintahan dapat berjalan normal,” katanya.
Dalam aksi tersebut, massa juga mendesak Pemerintah Provinsi Lampung dan Kementerian Dalam Negeri untuk turut memperhatikan kondisi birokrasi Kabupaten Lampung Tengah serta memastikan tidak terjadi gangguan terhadap jalannya pemerintahan. (Red)
