Kemantapan Jalan Lampung Capai 79,79 Persen, Pemprov Percepat Target 90 Persen

Bongkarpost.co.id

Bandar Lampung,

Bacaan Lainnya

Kualitas infrastruktur jalan di Provinsi Lampung terus mengalami perbaikan. Hingga akhir 2025, tingkat kemantapan jalan provinsi tercatat mencapai 79,79 persen, menandai peningkatan sekitar dua persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung, M. Taufiqullah, mengatakan capaian tersebut menjadi indikator nyata konsistensi pemerintah daerah dalam memperkuat konektivitas dan mendukung pergerakan ekonomi masyarakat.

“Saat ini kemantapan jalan Provinsi Lampung sudah berada di angka 79,79 persen. Ini naik sekitar dua persen dari tahun lalu. Artinya, kualitas infrastruktur jalan kita terus membaik,” ujar Taufiqullah, Jumat (19/12/2025).

Menurutnya, capaian hampir 80 persen itu merupakan hasil dari pendekatan terintegrasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Lampung.

“Kami membangun dengan pendekatan kolaboratif. Sinergi dengan kabupaten/kota dan BPJN sangat menentukan agar jaringan jalan provinsi dan nasional saling terkoneksi,” katanya.

Taufiqullah mengungkapkan, pada 2026 Pemprov Lampung akan meningkatkan skala pembangunan dan rehabilitasi jalan guna mengejar target kemantapan di atas 90 persen.

“Arahan Gubernur jelas, infrastruktur jalan harus menjadi fondasi utama pertumbuhan ekonomi. Karena itu, pada akhir masa jabatan Gubernur sekitar 2029–2030, kemantapan jalan ditargetkan bisa melampaui 90 persen,” jelasnya.

Sementara itu, Asisten I Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemprov Lampung, Mulyadi Irsan, menilai capaian kemantapan jalan 79,79 persen membawa dampak luas terhadap pembangunan daerah.

“Jalan yang mantap mempercepat distribusi barang, mendorong investasi, dan membantu pengendalian inflasi. Saat ini kemantapan jalan mendekati 80 persen, ini sudah jauh lebih baik,” kata Mulyadi.

Ia menambahkan, ke depan pembangunan infrastruktur tidak hanya bertumpu pada APBD, tetapi juga memanfaatkan berbagai skema pembiayaan alternatif.

“APBN, CSR, dan kolaborasi dengan dunia usaha menjadi bagian penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan di tengah keterbatasan anggaran daerah,” pungkasnya. (Jim)

Pos terkait