Bongkar Post, Lampung Utara
Kepala SMAN 1 Kotabumi, Media Sari Putri, memberikan klarifikasi terkait informasi yang beredar di media sosial yang menyebut adanya kewajiban pembayaran daftar ulang disertai pembelian seragam senilai Rp900 ribu bagi peserta didik baru.
Menurut Media Sari Putri, informasi tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di sekolah.
Ia menegaskan, proses daftar ulang peserta didik baru di SMAN 1 Kotabumi telah selesai dilaksanakan sekitar satu bulan lalu tanpa dipungut biaya apa pun.
“Kalau yang namanya daftar ulang di SMAN 1 Kotabumi itu tidak ada biaya satu rupiah pun, dan itu sudah berlangsung satu bulan yang lalu. Prosesnya sudah selesai,” tegas Media Sari Putri. Sabtu (11/7/2026).
Ia menjelaskan, kegiatan yang berlangsung pada hari ini bukanlah daftar ulang, melainkan sosialisasi Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) kepada orang tua dan peserta didik baru.
Dalam kegiatan tersebut, sekolah mengundang orang tua untuk mendapatkan penjelasan mengenai pelaksanaan MPLS selama lima hari ke depan, sekaligus menyampaikan berbagai program sekolah, capaian prestasi, harapan pengembangan sekolah, hingga kegiatan parenting.
Acara tersebut bahkan turut dihadiri Wakil Bupati Lampung Utara yang hadir sebagai wali murid karena putranya diterima sebagai peserta didik baru di SMAN 1 Kotabumi.
“Kami sengaja mengundang orang tua untuk sosialisasi MPLS, menyampaikan program-program sekolah, pencapaian sekolah, harapan ke depan, sekaligus parenting. Sama sekali tidak ada agenda membahas atau menawarkan penjualan seragam,” ujarnya.
Media Sari Putri menjelaskan, pembahasan mengenai seragam baru muncul pada sesi tanya jawab ketika sejumlah wali murid meminta penjelasan mengenai jenis seragam yang digunakan di SMAN 1 Kotabumi.
Ia kemudian menerangkan bahwa seragam yang digunakan sama seperti SMA pada umumnya, yakni seragam OSIS putih abu-abu, seragam batik sekolah, seragam olahraga, Pramuka, dan seragam identitas sekolah.
Namun, ia menegaskan sekolah tidak menjual maupun mewajibkan pembelian seragam di tempat tertentu.
“Sekolah tidak menjual seragam. Silakan wali murid membeli sendiri di mana saja, menjahit sendiri, bahkan membuat sendiri seragam identitas sekolah sesuai desain dan logo yang sudah ada. Kami tidak pernah mewajibkan membeli di pihak tertentu,” jelasnya.
Menurutnya, ketika beberapa wali murid menanyakan kisaran biaya pembuatan seragam identitas sekolah, pihak sekolah tidak memberikan patokan harga.
Baru pada sesi berikutnya, setelah mendengar pengalaman sejumlah orang tua yang menyebut biaya menjahit seragam berkisar Rp350 ribu per stel, dirinya menyampaikan bahwa kemungkinan biayanya berada pada kisaran tersebut.
“Itu pun hanya menjawab pertanyaan wali murid berdasarkan pengalaman mereka sendiri. Kami tetap meminta agar urusan seragam langsung diselesaikan dengan pihak konveksi atau penjahit, bukan melalui sekolah,” katanya.
Ia menambahkan, pihak sekolah secara tegas tidak ingin terlibat dalam pengadaan maupun distribusi seragam demi menghindari polemik di kemudian hari.
“Kami ingin fokus pada pendidikan anak-anak. Persoalan seragam kami serahkan sepenuhnya kepada wali murid. Mau membeli di konveksi, menjahit sendiri, atau memilih tempat lain, itu hak mereka,” ujarnya.
Media Sari Putri juga menegaskan bahwa penggunaan seragam bertujuan menciptakan kesetaraan di lingkungan sekolah sehingga tidak memunculkan kesenjangan sosial antar peserta didik.
Karena itu, ia menyayangkan munculnya informasi yang mengaitkan daftar ulang dengan kewajiban membeli seragam senilai Rp900 ribu.
“Informasi yang menyebut daftar ulang harus membeli seragam Rp900 ribu itu fitnah besar. Tidak pernah ada kebijakan seperti itu di SMAN 1 Kotabumi,” tegasnya.
Ia berharap masyarakat tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi dan mengajak siapa pun yang membutuhkan penjelasan untuk langsung mengonfirmasi kepada pihak sekolah agar tidak terjadi kesalahpahaman. (*)
