Lampung Selatan, BP
Debat Publik Pemilihan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan yang digelar KPU di Ball room Hotel Raden Inten, Candimas, Kecamatan Natar. Debat yang diikuti tiga paslon yakni nomor urut 1 Nanang Ermanto – Pandu Kusuma Dewangsa, nomor urut 2 Toni Eka Candra – Antoni Imam dan nomor urut 3 Hipni – Melin Haryani Wijaya, berjalan penuh hikmat dan kondusif walau se sekali terdengar teriakan yel yel dari pendukung ketiga Paslon yang ikut hadir.
Debat yang dipandu olah moderator Irsan Murhan itu di bagi menjadi 5 segmen, dalam debat itu kembali semua Paslon memaparkan Visi, Misi serta program kerja untuk membawa kehidupan masyarakat lamsel lebih baik lagi.
Dalam debat itu, Paslon nomor urut 3 Hipni mengkritisi kinerja Paslon incumbent nomor urut 1 tentang tingginya SILPA (sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lampung selatan dalam 3 tahun anggaran berturut turut yang mencapai Rp. 200 Milyard.
“Masih banyak Insfrastruktur jalan, di 17 kecamatan yang hancur sudah tidak layak untuk dilewati, masyrakat sangat mengharapkan adanya pembangunan, sementara APBD di Silpa kan sampai milyaran, ini menunjukan lemahnya sistem Pemerintahan Kabupaten Lamsel saat ini,” tegasnya.
Sambung Paslon nomor urut 3 ini, “Untuk mengejar ketertinggalan, Lampung Selatan sangat butuh banyak dana, baik untuk pembangunan infrastruktur, Pendidikan, Kesehatan, kegiatan sosial seperti pembangunan Insfrastruktur jalan, ruas jalan antar kecamatan dan kabupaten banyak yang tidak layak untuk dilewati. rumah masyarakat yang tidak layak, setidaknya saat ini ada sekitar 16.200 rumah masyarakat yang butuh perbaikan. Jika Hipni – Melin memimpin Lampung Selatan, SiLPA tidak akan pernah terjadi,” jawab Hipni dalam Debat Publik Calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan yang mengharamkan SILPA bila dirinya mendapat Amanah untuk memimpin Bumi Ragom Mufakat.
Selain itu, Paslon nomor urut 3 juga mengkritisi program petani berjaya milik Paslon nomor urut 2 yang tidak jelas sumber pembiayanya. Hipni juga mengkritik keras mengenai ‘Lips Service’ stabilisasi harga komoditas pertanian saat panen, dikarenakan, sebagai pengusaha hasil pertanian, Hipni menegaskan tidak ada pihak yang dapat mengatur harga selain pasar.
“Tidak ada itu stabilisasi harga, yang dibutuhkan petani adalah mengurangi ongkos produksi, seperti tersedianya jalan yang bagus, alat bantu pengolahan komoditi untuk meningkatkan kwalitas. Berbeda dengan program Petani Bangkit, program ini sudah dari jauh hari kami susun. Kalau Himel menjadi Pemimpin Lampung Selatan, Pemerintah Daerah mengakomodir pinjaman lunak petani dengan pihak perbankan. Selama ini petani kesulitan modal dan pihak perbankan butuh jaminan. Disinilah Pemerintah hadir untuk rakyatnya.”jelas Hipni.
Hipni juga mengungkapkan masalah pengadaan pupuk subsidi. Menurut Paslon nomor urut 3 yang memiliki jargon ‘Lampung Selatan Bangkit’ ini, masalah pupuk subsidi yang peruntukannya untuk tanaman pangan, yang terpenting adalah di pengawasan distribusi. Dengan spek yang sama, pupuk subsidi tentu lebih murah dibanding pupuk non subsidi.
“Kuota pupuk didalam RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) tiap tahun jumlahnya segitu-segitu saja. Sedangkan lahan pertanian, tiap tahun jumlahnya pasti meningkat. Alhasil, pupuk subsidi menjadi incaran banyak pihak diluar kuota penerima. Jadi pengawasan menjadi salah satu kunci kelancaran, ketepatan dan akuntabilitas pupuk bersubsidi,” pungkas Hipni.
Dalam debat itu, ada pandangan yang sangat mengesankan, terlihat, Paslon nomor urut 1 Nanang – Pandu, berkali kali terlihat terbata bata menjawab pertanyaan dari Paslon nomor urut 2 dan 3, bahkan ketika masuka di segmen pertanyaan antar Paslon, terlihat Paslon nomor urut 1 tidak bisa menjawab ketika Paslon nomor urut 3 mempertanyakan kepada Paslon 1 dan 2 tentang bagaimana cara menjaga kekayaan maritim Lampung Selatan yang saat ini keberadaan pulau pulau yang berada di wilayah kabupaten Lamsel sudah menjadi milik pribadi atau pengusaha. (Firdaus)