Gubernur dan Dewan Pendidikan Sepakat, Reformasi Pendidikan Lampung Dipercepat
Bongkar Post, Bandar Lampung
Pemerintah Provinsi Lampung mulai mematangkan arah pembangunan pendidikan jangka menengah.
Dalam rapat bersama Dewan Pendidikan dan Dinas Pendidikan Provinsi, Gubernur Lampung menegaskan bahwa sektor pendidikan menjadi fondasi utama untuk mendorong Lampung berkontribusi dalam visi besar Indonesia sebagai kekuatan ekonomi dunia pada 2045.
Pertemuan yang digelar di Teluk Betung itu tak sekadar seremoni. Forum tersebut menjadi ruang konsolidasi serius antara pemerintah daerah dan pemangku kepentingan pendidikan untuk menyusun program kerja lima tahun ke depan yang lebih terarah dan terukur.
Gubernur menegaskan, tanpa kualitas pendidikan yang kuat, potensi besar daerah hanya akan menjadi angka di atas kertas. Ia mengingatkan bahwa ketergantungan pada sumber daya alam tidak lagi relevan dalam persaingan global saat ini.
“Pendidikan adalah fondasi utama. Kita tidak bisa hanya mengandalkan sumber daya alam jika ingin menjadi negara maju,” tegas Gubernur di hadapan peserta rapat.
Menurutnya, tantangan pendidikan ke depan tidak hanya soal akses, tetapi juga kualitas dan relevansi.
Ia menyoroti masih adanya ketimpangan distribusi pendidikan serta kebutuhan mendesak untuk menyesuaikan kurikulum dengan dinamika dunia kerja dan perkembangan teknologi.
“Kita harus memastikan kualitas tenaga pendidik meningkat, akses pendidikan merata, dan kurikulum selaras dengan kebutuhan industri,” ujarnya.
Gubernur juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Pemerintah, lembaga pendidikan, hingga dunia usaha diminta tidak berjalan sendiri-sendiri jika ingin melahirkan sumber daya manusia yang kompetitif.
Dalam paparannya, ia menyinggung negara seperti Singapura yang dinilai berhasil membangun kekuatan ekonomi berbasis kualitas manusia, bukan kekayaan alam.
“Lampung harus mampu menyiapkan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki keterampilan dan daya saing,” tambahnya.
Kesepakatan antara Dewan Pendidikan dan Pemerintah Provinsi ini menjadi sinyal awal bahwa arah kebijakan pendidikan Lampung akan difokuskan pada penguatan kualitas manusia secara menyeluruh.
Rapat tersebut diharapkan tidak berhenti pada wacana, melainkan berlanjut pada implementasi program yang konkret dan terukur.
Dengan waktu yang terus berjalan menuju Indonesia Emas 2045, tekanan terhadap pemerintah daerah semakin nyata: memastikan pendidikan bukan hanya prioritas di atas kertas, tetapi benar-benar menjadi mesin utama perubahan. (JIM/*)
