MESUJI – Enam Fraksi DPRD sampaikan Pandangan Umum Terhadap Ranperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2021. Keenam Fraksi tersebut yaitu Fraksi Nasdem, Fraksi PKB, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Gerindra, Fraksi Golkar dan Fraksi Mesuji Bersatu di Ruang Rapat Gedung DPRD Desa Wiralaga Mulya, Rabu (08/08/21).
Fraksi Nasdem dalam penyampaian pandangan umum yang di bacakan juru bicara nya Jody Safutra, SE menyoroti beberapa hal diantara nya tentang serapan anggaran per Juli 2021 disemua satuan kerja (satker) baru mampu menyerap anggaran sebesar 35,50%
dari anggaran Rp. 887.124.290.607 (887 Milyar 124 Juta 290 ribu 607 ribu) atau baru Rp. 314.951.307. 60. (314 Milyar, 951 Juta, 375 Ratus, 60 Rupiah).
Kemudian Fraksi Nasdem juga mempertanyakan keterlambatan pekerjaan fisik di Dinas Olahraga dan Pariwisata (Dispora) proses lelang yang belum selesai menyebabkan swrapan menjadi rendah. Keterlambatan ini apakah di sebabkan oleh alot nya tawar menawar oleh rekanan atau karna ada upaya pengkondisian oleh oknum-oknum tertentu yang merasa sangat bekuasa sehingga menyebabkan pengerjaan fisik menjadi terlabat.
Masih dalam rapat paripurna DPRD mesuji Fraksi PDI Perjuangan dengan Femi Yusa Fila sebagai juru bicara Fraksi mempertanyakan dengan turunnya Pendapatan Daerah sebesar 2% (persen) atau berkurang Rp. 13.355.211.000,-(13 Milyar, 355 juta, 211 ribu ripuah) sementara daerah mengalamibkenaikan 3% (persen) atau bertambah Rp. 25. 157.591.685,- (25 Milyar, 157 juta, 591 ribu, 685 rupiah). Dengan demikian di harapkan Pemerintah Kabupaten Mesuji dalam mengelola arus dana Belanja Daerah bisa lebih efektif dan edisien.
Selanjutnya Femi juga mempertanyakan beberapa poin di antaranya penjelasan tentang penambahan nominal Prioritas Plapon Anggaran Sementara sebelum dan sesudah perubahan, DAK fisik dan non fisik apakah ada pergeseran atau di alihkan yang tidak sesuai dengan peruntukan awal serta upaya apa yang akan dilakukan Eksekutif agar target Pendapatan Daerah dapat bertambah dengan waktu yang tersisa.
Sementara dalam Pandangan Umum Fraksi Gerindra Yuli Darsah Putra juga menyoroti adanya penurunan pendapatan sebesar 2% sedangkan belanja daerah mengalami kenaikan 3%, dengan tidak berimbang nya pendapatan dan pengeluaran di hawartikan dapat terjadi defisit. Dalam kesempatan yang sama Darsah juga menyampaikan agar Pemenrintah Daerah dapat melakukan beberapa terobosan (upaya) dalam melakukan pendataan ulang wajib pajak untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
Fraksi Gerindra juga memberikan saran pada Pemda supaya melakukan pembenahan menajemen pengelolaan pajak dalam rangka menambah pendapatan dari sektor pajak, selain itu Pemda bisa juga menjalin kerja sama dengan pihak swasta/ LSM dalam pengelolaan maupun melakukan pemungutan pajak daerah.
(LUKMAN)
