DPC KSPSI Kabupaten Muara Enim Menyatakan Tegas Menolak Dengan Wacana Polri di Bawah Kementerian
Bongkarpost.co.id – Muara Enim
Dewan Pimpinan Cabang Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia DPC KSPSI Muara Enim Bpk Zainal Arifin ,DPD KSPSI Sumatera Selatan H ,Zainal Arifin, Hulap .S,I,P dan DPP KSPSI Jakarta Ketua Umum bapak Jumhur Hidayat,
DPC KSPSI Muara Enim Sekjen bpak Agana Tuasikal, mengeluarkan pernyataan tegas menolak wacana penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah naungan Kementerian tertentu.
Kedua Pemimpin Serikat pekerja ini menilai gagasan tersebut bukan hanya sebagai langkah mundur dari semangat Reformasi pasca 1998,tetapi juga berpotensi mengganggu sistem ketatanegaraan yang telah di bangun secara bersama dan membahayakan keamanan serta hak – hak buruh dan pekerja seluruh negeri.
Menurut Ketua DPC KSPSI Muara Enim Zainal Arifin, Posisi Polri yang saat ini berada langsung di bawah Presiden bukanlah hasil kebetulan, melainkan buah dari konsensus politik dan Konstitusional yang lahir dari proses Reformasi panjang yang penuh dengan perjuangan.
Sebagaimana di atur dalam Undang Undang Dasar Nomor 2 serta TAPI MPR Nomor VI dan VIU Tahun 2000,kedudukan ini menjadi tonggak penting yang mengakhiri era dwi fungsi ABRI dan menegaskan melindungi seluruh lapisan masyarakat, termasuk buruh dan pekerja yang merupakan ujung tombak pembangunan bangsa, ungkapnya.
”Gagasan menempatkan Polri di bawah Kementerian jelas bertentangan dengan spirit Reformasi yang kita perjuangkan bersama.
ini bukan sekedar persiapan struktur birokrasi semata, tetapi menyangkut arah besar demokrasi dan tata kelola institusi penegak hukum yang harus tetap netral dan berpihak pada kepentingan rakyat banyak, terutama buruh dan pekerja, ”ungkap Zainal Arifin
Sekjen KSPSI Muara Enim Agana. Tuasikal ” Menyatakan bahwa Reformasi sektor kemanan pada awalnya bertujuan menciptakan kepolisian yang profesional bebas dari intervensi kepentingan politik dan benar benar akuntabel kepada publik.
Menurutnya, penempatan Polri langsung di bawah Presiden di rancang secara matang untuk menjaga keseimbangan kekuasaan serta memastikan bahwa pengawasan terhadap institusi ini berjalan sesuai konstitusi melalui lembaga lembaga Negara yang telah ada.
”Kalau Polri diletakan dibawah Kementerian, maka kita menghadapi risiko besar terjadinya subordinasi politik dan tumpang tindih kewenangan.
Memperpanjang rantai komando birokrasi yang sudah kompleks, tetapi juga membuka ruang konflik antar lembaga yang ada akhirnya akan merugikan masyarakat termasuk buruh yang sering kali membutuhkan pelindungan hukum yang netral ” Ujar Agana.
Struktur komando nasional yang terintegrasi dari pusat hingga daerah di nilai sangat penting untuk menjamin stabilitas keamanan, akses pelayanan publik yang merata serta menegakan hukum yang adil tanpa memandang status sosial atau golongan.
Ia juga menekankan bahwa mekanisme pengawasan terhadap Polri sudah berjalan sesuai aturan melalui Komisi Kepolisian Nasional ( KOMPOLNAS).
Sebagai lembaga pendukung Presiden dalam perumusan kebaikan Kepolisian dan pengangkatan Kapolri, Kompolnas telah menjadi bagian tak terpisahkan dari mekanisme checks and balances yang sah secara konstitusional, yang bertujuan untuk memastikan bahwa Polri tetap berada pada jalur yang benar.
” Dari pada sibuk mengubah struktur yang telah terbukti kokoh dan hasil perjuangan bersama, seharusnya energi bangsa kita fokus pada hal hal yang konstruktif : memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan transparansi setiap kebijakan Kepolisian, mendorong Reformasi internal yang lebih mendalam untuk menangani berbagai permasalahan yang ada, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam hal perlindungan terhadap hak hak buruh dan pekerja, ” Ujar Agana.
DPC KSPSI Muara Enim juga menegaskan bahwa saat ini terlihat sinergitas yang baik pemerintah,Polri dengan Serikat pekerja dan buruh di Indonesia, khususnya di Muara Enim Sumatera Selatan.
( FKR )
