Bongkar Post – Release
Kamis, 27 Juli 2023
RONGGO PURWOKO 5 TAHUN LALU SAAT BERSAMA BUDIMAN SUJADMIKO.
Ronggo Purwoko Pengagas Pembangunan Peradaban desa berbasis asal usul saat di wawancarai oleh Ahmad Muslimin, Beliau (Ronggo Purwoko) mengkisahkan tentang Badan Prakarsa Pemberdayaan Desa dan Kawasan (BP2DK) yang di inisiasi oleh Budiman Sudjatmoko bersama; Dadang Yuliantoro, Hilmar Farid (Sekarang DIRJEND Pendidikan dan Kebudayaan), Semmy Panggabean (Sekarang DIRJEND APTIKA KOMINFO RI) dan kawan – kawan lainnya, Dengan raight isue strategis tentang: “SISTEM INFORMASI DESA DAN KAWASAN (SIDEKA)”.
Dan tak terasa terbilang dari 27/7/2018 ke 27/7/2023 sudah 5 tahun perjalanan BP2DK.
Isue strategis tersebut, sesuai dengan UU Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa. Yakni dalam Pasal 86, berbunyi:
1). Desa berhak mendapatkan akses melalui sistem Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
2). Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.
3). Sistem Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitas
perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia.
4). Sistem Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.
5). Sistem Desa sebagaimana di maksud pada ayat (1) di kelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan.
6). Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota untuk Desa.
Pada 4 (empat) TAHUN YANG LALU BP2DK telah melaksanakan: “Skenario 50 Desa boardband nawa cita tiga yang tersebar di 7 provinsi, yakni; riau, kepulauan riau, NTT, KALBAR, KALTARA, Maluku dan Papua Barat tersebar di 20 kabupaten pada 50 kecamatan atau distrik”.
Ada tiga titik desa atau kampung yang akan di jadikan roll model untuk di lounching oleh Presiden JOKOWI pada tgl 17 agustus 2019. yaitu desa; rawa biru, taso, merauke, silawan di kecamatan Tosifeto timur, kabupaten belu dan desa balansiu, kecamatan Sebatik, kabupaten Nunukan.
Sedangkan di Papua yang akan di louncing ada di kabupaten merauke distrik sota (rawa biru) dan naukenjerai (kuler) dan boven digoel di distrik kombut (kombut), mandobo (persatuan) dan waropko (upyetetko).
Adapun 20 kabupaten yang akan di louncing adalah:
~ Bengkalis ada 2 kecamatan.
~ Kepulauan meranti ada 2 kecamatan.
~ Bintan ada 1 kecamatan.
~ Batam ada 1 kecamatan.
~ Kupang ada 1 kecamatan.
~ Timor Tengah utara ada 6 kecamatan.
~ Belu ada 5 kecamatan.
~ Malaka.
~ Sambas.
~ Bengkayang.
~ Sanggau.
~ Belu
~ Sintang.
~ Kapuas hulu ada 1 kecamatan.
~ Nunukan ada 7 Kecamatan.
~ Kepulauan Aru ada 1 kecamatan.
~ Maluku barat daya ada 1 kecamatan.
~ Merauke ada 2 Kecamatan.
~ Boven Digoel ada 3 kecamatan.
Kegiatan tim survei di kampung rawa biru distrik sota, kabupaten merauke di awali hari sabtu. assesment dari tokoh masyarakat merauke dan tokoh agama untuk mencari input, juga melakukan jejaring dengan CSO lokal, Pada waktu yang sama juga dilakukan di desa silawan kecamatan Tosifeto timur, kabupaten belu dan desa balansiu, kecamatan Sebatik, kabupaten nunukan.
Kegiatan hari Minggunya melakukan assesment ke rawa biru yang berjarak dengan kota merauke 76 km separoh Jalan masih 0%. tim di untungkan dengan kondisi tidak hujan jadi mobil jangkar bisa masuk ke lokasi desa bersama SKPD lokal kabupaten, untuk melaksanakan Fokus Group Discussion (FGD) secara langsung dengan masyarakat.
Kegiatan di hari seninnya melakukan FGD dengan Pemerintah Kabupaten merauke serta ekspos hasil assesment di dusun rawa biru.
Dusun rawa biru merupakan perbatasan langsung dengan papua nugini terdiri 3 (tiga) Rukun Tetangga yang berpenghuni 178 Kepala Keluarga (KK), dengan ada 374 jiwa penduduk. sementara ada 17 KK di RT 3 yg berjarak 24 KM dari kantor dusun dan dusun rawa biru dengan distrik sota sekitar 74 KM.
RT 3 berbatasan langsung dengan negara papua nugini. secara kultural masih satu suku tetapi hidup di dua negara. banyak orang papua nugini yang masih satu suku mulai pindah ke Indonesia dan oleh Ketua dusun mulai dilakukan pendataan dan diberi tempat lokasi di RT 3.
Dengan demikian Budiman Sudjatmiko sang maestro UU Desa secara teknis turut serta melaksanakan UU Desa yang berkaitan dengan lintas kementerian, termasuk dengan Kementerian Informasi dan Komunikasi.
Dan tak terasa waktu berlalu sudah cukup jauh meninggalkan peristiwa Kasus Dua Puluh Tujuh Juli pada tahun 1996. Yang kemudian peristiwa tersebut di kenal dengan nama: “KUDATULI”.
Peristiwa KUDATULI tidak lama di deklarasikan Partai Rakyat Demokratik (PRD) pada 22 Juli 1996 dengan Budiman Sudjatmiko terpilih jadi KETUA UMUM KPP PRD.
Setelah peristiwa KUDATULI 1996 terjadi maka Budiman Sudjatmiko tanpa ada proses pengadilan di tangkap dengan tuduhan sebagai dalang terjadinya peristiwa KUDATULI.
Penangkapan Ketua Umum KPP PRD Budiman Sudjatmiko kala itu jadi bara api perjuangan Mahasiswa bersama Rakyat untuk mengakhiri kekuasaan rezim Soeharto, kenang Ronggo Purwoko.
Dalam pendiskusian dua mantan aktivis (Ronggo Purwoko dan Ahmad Muslimin) di hari terjadinya peristiwa KUDATULI ada ide dan gagasan untuk menggelar Pertemuan Akbar para Ketua RT dan Tokoh Adat dari Sabang sampai dengan Merauke di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kemudian Ronggo Purwoko dalam teknis pembangunan peradaban desa telah menggelar FGD 1 s/d 4. Pada FGD ke 4 pesertanya dari mahasiswa asal Jerman.
Ahmad Muslimin.
Mantan Ketua KPW PRD Lampung.
