Bongkar Post
Bandar Lampung,
Paska pilpres dan pileg, rakyat Indonesia khususnya Provinsi Lampung dihadapkan kembali tahun politik 2024 yang sarat dinamika dan kepentingan dalam pilkada ke depan baik dilevel kabupaten/kota maupun tingkat provinsi.
Pengamat politik dari Fisip Universitas Lampung (Unila) Dedy Hermawan menilai, dalam serangkaian panjang tahapan pilkada di Lampung ke depan, terutama Calon Gubernur (cagub) – Calon Wakil Gubernur (Cawagub), saat ini masih dalam tahapan wajar.
Uji publik, komunikasi politik, dan respon sosial masyarakat atas bergulirnya beberapa sosok cagub – cawagub yang ditawarkan ke publik oleh parpol, tokoh masyarakat, ormas dan lain-lain dapat menjadi momen edukasi terbaik saat ini. Tinggal melihat proses ilmiahnya dalam bentuk tawaran programatik dan kualitas visi-misi calon ke rakyat.
“Pilpres kemarin menjadi pembelajaran bagi kita semua. Pilkada Lampung mendapat tantangan tersendiri bagi penegakan demokrasi yang baik dari sisi nilai, etika, dan substansial democratic,” terangnya kepada bongkarpost.co.id, 14 April 2024 dalam bincang-bincang via ponsel.
Isu beberapa cagub yang ditengarai bakal didukung oleh corporat, misalnya Sugar Group Company (SGC) up Ny. Lee santer terdengar belakangan ini, dia menanggapi bisa saja terjadi seperti 2 kali pilgub sebelumnya era Ridho Ficardo dan Arinal. Ini kemunduran bagi demokrasi. Makna demokrasi harus menjadi pendidikan politik baik bagi rakyat Lampung.
Dikatakannya,” kita berkaca dari pilpres lalu, sama-sama kita lihat hasilnya. Pertanyaan besarnya, pilkada Lampung dapat membangun demokrasi sarat nilai kerakyatan dan programatik atau justru demokrasi oligarki? Para cagub-cawagub mampu tidak menjawab tantangan ini. Program, visi-misi, idiologi, dukungan politik, serta lembaga survey yang akan menyelidiki tingkat elektabilitas para calon tersebut, adalah poin-poin penting untuk dibahas saat ini,” bebernya.
Dedy berharap ada penolakan yang massif atas upaya campur tangan corporate dalam proses demokrasi di Lampung. Elemen-elemen demokrasi mesti kritis merespon situasi yang berkembang, bila perlu diartikulasikan secara radikal dan progresif.
“Harapan tegaknya demokrasi yang sehat dan baik mungkin dapat terwujud untuk jangka panjang. Namun dalam jangka pendek saya pesimis ini bakal terjadi. Politik yang mewakili kepentingan corporat dan oligarki ekonomi masih kental terasa, ini berdampak buruk bagi demokratisasi, walaupun saat ini SGC belum begitu menampilkan dirinya secara langsung,” pungkasnya.
Saat ini ada cagub-cawagub dari independen dapat memberi warna tersendiri. Mungkin bisa membawa harapan besar sebagian rakyat Lampung untuk mendapatkan edukasi politik yang benar. Namun tetap harus kuat dalam segala lini. Parameter logistik, support politik, campaign, lembaga survey, dan sebagainya dapat menjadi catatan tersendiri bagi calon independen. Pilkada gubernur agak berbeda karena “lapangannya luas”, banyak hal bisa dimainkan karena skalanya melibatkan 14 kabupaten/kota se Lampung.
“Untuk pilkada kabupaten, saya khusus melihat pilwakot suasananya saat ini incumbent masih kuat dalam banyak hal. Masih belum terkalahkan. Sekali lagi, kemenangan banyak poin indikatornya, tidak cukup hanya bermodalkan dukungan partai politik besar saja,” tutupnya. (Nop)
