UMP Lampung 2027 Naik Jadi Rp3,28 Juta, Kadisnaker: Kabupaten/Kota Wajib Mengacu pada UMP
Bongkar Post, BANDAR LAMPUNG – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung 2027 sebesar Rp3.285.152 per bulan. Angka tersebut mengalami kenaikan 7,79 persen atau bertambah Rp237.418 dibandingkan UMP 2026 yang sebesar Rp3.047.734.
Selain UMP, pemerintah provinsi juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2027 sebesar Rp3.350.855 per bulan.
Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/666/V.08/HK/2026 tentang Penetapan Upah Minimum dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Lampung Tahun 2027. Keputusan itu ditandatangani Gubernur Rahmat Mirzani Djausal pada Jumat (20/11/2026).
Dalam keputusan tersebut, UMSP diberlakukan khusus bagi pekerja pada sektor usaha kelapa sawit dan pengelolaan minyak mentah dengan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 10434.
Besaran UMSP tersebut lebih tinggi Rp65.703 dibandingkan UMP Lampung 2027.
Ketentuan dalam keputusan gubernur menyebutkan, UMP dan UMSP berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun.
Sementara bagi pekerja yang telah memiliki masa kerja satu tahun atau lebih, perusahaan diwajibkan menyusun dan menerapkan struktur serta skala upah sebagai pedoman pemberian upah.
Keputusan itu juga menegaskan larangan bagi pengusaha membayar upah pekerja lebih rendah dari UMP yang telah ditetapkan.
Adapun bagi usaha mikro dan usaha kecil, terdapat ketentuan tersendiri. Upah disepakati antara pengusaha dan pekerja dengan batas minimal 50 persen dari nilai UMP Lampung 2027 atau setara Rp1.642.576 per bulan.
Penetapan besaran upah minimum tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan hasil rapat Dewan Pengupahan Provinsi Lampung pada 19 November 2026.
Selain itu, kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Keputusan gubernur mengenai UMP dan UMSP Lampung 2027 mulai berlaku pada 1 Januari 2027.
Terpisah, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Lampung, Agus Nompitu, menjelaskan bahwa proses penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2027 masih berjalan.
Menurutnya, pemerintah kabupaten/kota masih memiliki waktu hingga 25 November 2026 untuk menyelesaikan proses penetapan UMK.
“UMP ini menjadi rujukan bagi kabupaten/kota dalam menetapkan UMK Tahun 2027 dan tidak boleh di bawah UMP yang telah ditetapkan,” kata Agus.
Dengan ditetapkannya UMP tersebut, pemerintah kabupaten/kota kini memiliki acuan dalam merumuskan besaran upah minimum masing-masing daerah untuk tahun mendatang.(Jim/*)






