Opini
#PrayForSumatera: Seribuan Jiwa Melayang, Sawit Jadi “Karunia” di Tengah Duka
Bayangkan ribuan keluarga kehilangan rumah dalam semalam, ratusan mayat bergelimpangan di lumpur, sementara presiden menyebut kelapa sawit sebagai “karunia Tuhan” yang bisa selamatkan energi nasional. Inilah potret pilu banjir bandang di Sumatera yang memicu amarah nasional, di saat pemerintah masih ragu menetapkan status bencana nasional.
Di tengah duka mendalam yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Presiden Prabowo Subianto memicu kontroversi dengan pidatonya pada peringatan HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jumat (5/12/2025).
“Kita diberi karunia oleh Yang Maha Kuasa, kita punya kelapa sawit. Kelapa sawit bisa jadi BBM, bisa jadi solar, bisa jadi bensin juga,” ujarnya, menekankan potensi sawit sebagai solusi krisis energi global.
Pernyataan ini langsung disambut gelombang kritik, karena dianggap tidak peka terhadap bencana hidrometeorologi yang baru saja merenggut ratusan nyawa dan menghancurkan ribuan rumah.
Bencana banjir bandang dan longsor yang dimulai akhir November 2025 ini telah menewaskan setidaknya 914 orang catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) perhari Sabtu, 6/12/2025: 359 di Aceh, 329 di Sumatera Utara, dan 226 di Sumatera Barat. Lebih dari 389 orang hilang, 4.200 luka-luka, dan puluhan ribu mengungsi. Dampak curah hujan ekstrem yang diperparah deforestasi masif, termasuk konversi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit.
Reaksi masyarakat meledak di media sosial. Ribuan warganet membagikan foto lahan gambut gundul, banjir dahsyat, dan korban jiwa sebagai protes. “Sawit karunia? Ini kutukan bagi rakyat kecil!” tulis salah satu akun populer di X. Banyak yang mempertanyakan mengapa petani sawit kecil tetap miskin, sementara korporasi besar untung triliunan.
Pendukung Prabowo membela, menyebut pidato itu tentang kemandirian energi, bukan pembenaran deforestasi, asal dikelola dengan regulasi ketat tanpa rusak hutan primer.
Namun, polemik ini semakin membara karena kritik terhadap respons pemerintah yang dianggap lambat. Kelompok masyarakat sipil dan DPR mendesak Presiden Prabowo segera menetapkan status bencana nasional untuk memperlancar bantuan internasional dan koordinasi nasional.
Hingga kini, pemerintah belum menetapkannya, dengan alasan penanganan bisa dilakukan tanpa status itu untuk fokus pada respons cepat.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) serta BNPB menyatakan bahwa keputusan ada di tangan presiden, tapi minim kemauan politik membuat respons terkesan terlambat.
“Deteksi bencana tanpa komitmen politik menghasilkan respons lambat dan minim mitigasi,” kata analis dari The Conversation.
Polemik ini menegaskan sensitivitas isu sawit di Indonesia, di mana potensi ekonomi berbenturan dengan risiko ekologis. Tanpa langkah tegas, duka Sumatera bisa berulang, meninggalkan pertanyaan: Apakah “karunia” sawit benar-benar untuk rakyat, atau hanya untuk segelintir?
DPRD Sumut Desak Pemerintah Pusat Tetapkan Bencana Sumatera Jadi Bencana Nasional
Ketua Fraksi PDIP DPRD Sumut Mangapul Purba SE MIKom mendesak Pemerintah Pusat segera menetapkan bencana longsor dan banjir di Sumatera Utara Sumatera Barat dan Aceh sebagai bencana Nasional.
Mangapul Purba SE MIKom juga menegaskan kemampuan pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota telah jauh melampaui batas mengingat kerusakan yang sangat parah dan meluas.
Ketua Fraksi PDIP DPRD Sumut menjelaskan kepada awak media ini bencana di Sumatera Utara telah merusak fasilitas umum memutuskan akses jalan dan jembatan memutuskan aliran listrik di sejumlah daerah, hingga membuat stok air bersih langka sementara itu banyak rumah mengalami kerusakan dan kekurangan obat obatan. Masih banyak wilayah terisolasi yang belum tersentuh bantuan, mobilitas kemanusiaan terhambat karena akses terputus, situasinya sangat kritis tegas Mangapul Purba SE MIKom kepada awak media, dilokasi bencana alam di Tapanuli Tengah Sumatera Utara Sabtu (6/12/2025).
Mangapul juga menyebutkan kondisi di lapangan jauh lebih memperihatinkan dibandingkan laporan yang beredar. Alat berat sangat terbatas membuka akses, perahu karet sangat minim. Bantuan logistik daerah pun sangat kurang. “Tanpa intervensi (bencana nasional) pemerintah pusat, mustahil penanggulangan bencana ini berjalan dengan cepat”, ujarnya.
Mangapul melihat tidak ada alasan lagi Pemerintah Pusat Untuk memutuskan penetapan status nasional mengingat ancaman lanjutan yang membayangi masyarakat korban bencana alam.
“Jika pemerintah Pusat tidak segera turun tangan, korban akan terus bertambah bukan hanya karena bencana alam tetapi akibat kelaparan penyakit dan depresi. Rakyat diwilayah terdampak kian bertambah diambang bencana kemanusiaan berikutnya”, kata Mangapul Purba.
Meski demikian, Mangapul, mengapresiasi kerja keras jajaran pemerintah daerah BPBD dan TNI dan Polri yang sudah bekerja maksimal dengan kondisi dilapangan sangat berat. Namun Ia menekan bahwa skala berikutnya tidak mungkin ditangani hanya oleh Pemerintah Daerah.
“Di daerah sangat ekstra bekerja, sangat kelelahan, ini butuh kekuatan penuh dari Pemerintah Pusat.
Karena itu kami mendesak agar bencana alam di Sumatera segera ditetapkan sebagai bencana Nasional”, ujar Mangapul menutup pembicaraan dengan awak media ini. (Rusmin)
