Rakor Pemkab‑Kodim 0412/LU: Satgas MBG Lampung Utara Siap Tertibkan SPPG Tidak Higienis
Bongkar Post, LAMPUNG UTARA – Pemerintah Kabupaten Lampung Utara bersama unsur Forkopimda menggelar rapat koordinasi Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis (Satgas MBG) guna memperketat pengawasan mutu, higienitas, dan ketepatan sasaran distribusi program prioritas nasional di wilayah Kabupaten Lampung Utara, Selasa (17/11/2026).
Rapat dipimpin oleh Wakil Bupati Lampung Utara Romli, S.Kom., S.H., M.H., dihadiri Danramil 412‑08/ABT Lettu Cpl A. Tarmizi (mewakili Kodim 0412/LU), perwakilan Polres Lampung Utara, Kajari Kotabumi, kepala‑kepala dinas terkait, serta Korwil SPPG Kabupaten Lampung Utara.
Dalam arahannya, Wakil Bupati Romli menyampaikan bahwa Program MBG merupakan investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang sehat, cerdas, dan berdaya saing tinggi. Oleh karena itu, pengawasan mutu, higienitas pengolahan, serta ketepatan sasaran distribusi harus dikawal bersama‑sama tanpa kompromi.
“Kami menekankan bahwa pengawasan standar mutu, higienitas pengolahan, hingga ketepatan sasaran distribusi merupakan hal mutlak yang harus dikawal bersama tanpa kompromi,” ujar Romli.
Wakil Bupati juga menegaskan Satgas MBG berwenang mengambil tindakan tegas terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur mitra yang tidak memenuhi standar mutu dan syarat higienis. Mekanisme evaluasi dimulai dari pembinaan, teguran, hingga penindakan agar tujuan mulia program MBG tetap terjaga.
## Kesiapan SPPG Lampung Utara
Asisten I Setdakab Lampung Utara Drs. Mat Soleh, S.Pd., M.Nd., melaporkan dari total 83 SPPG yang tercatat di Kabupaten Lampung Utara, sebanyak 76 unit sudah beroperasi. Pemkab berkomitmen mengawal agar seluruh anak sekolah di Lampung Utara dapat menerima manfaat Program MBG secara merata.
Tim Satgas MBG telah menyusun 14 indikator kelayakan operasional SPPG, meliputi legalitas dokumen, kualifikasi tenaga kerja, sarana pengolahan dan penyimpanan pangan, sanitasi, APAR, CCTV pengawasan dapur, serta sistem pelabelan kemasan. Hasil verifikasi lapangan akan diklasifikasikan menjadi tiga rekomendasi: layak dilanjutkan, layak dilanjutkan dengan perbaikan, atau tidak layak dilanjutkan, kemudian dilaporkan secara berjenjang kepada Badan Gizi Nasional (BGN) Pusat.
## Poin‑Poin Kesepakatan Rakor
Dalam rapat koordinasi yang berakhir pukul 16.03 WIB, disepakati tiga langkah utama:
1. Melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada pengelola SPPG, dapur mitra, dan pihak sekolah sebelum verifikasi lapangan dilaksanakan
2. Memprioritaskan pemenuhan bahan baku dari petani, peternak, UMKM, dan pelaku usaha lokal Lampung Utara guna menggerakkan ekonomi daerah
3. Mewajibkan setiap SPPG memiliki sistem pengelolaan limbah dan sampah dapur yang ramah lingkungan berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup
Dengan sinergi Forkopimda, perangkat daerah, dan Satgas MBG Lampung Utara, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis diharapkan berjalan transparan, higienis, mampu menjaga kesehatan anak‑anak sekolah, sekaligus mendorong perekonomian daerah menuju Indonesia Emas.
(Anton)






