Bongkar Post
LAMPUNG UTARA-
Terkait tidak adanya Dana Transportasi pada Penetapan dan Pelantikan Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) se – Lampung Utara (Lampura) telah menjadi pertanyaan publik khususnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Pemantau Kinerja Aparatur Negara (Gempur) Kabupaten setempat.
Menurut Ketua Gempur Lampura Ahmad Saripudin, SH, sangat aneh jika Dana Transportasi yang biasa dianggarkan oleh penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) disetiap kegiatan pemilihan Presiden, Legislatif, dan Kepala Daerah baik di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS).
“Dari keterangan salah satu PPS tidak ada dana transportasi pelantikan, yang ada hanya dana Bimtek,” Kata Ahmad Saripudin melalui telepon, Senin (11/11/2024).
Dilanjutkanya, dana yang diberikan oleh PPS kepada KPPS itu adalah dana bimtek bukan dana pelantikan, dan itu hanya diberikan oleh KPU Provinsi Lampung bukan KPU Lampura.
Dirinya juga mempertanyakan dimana anggaran KPU Lampura yang telah mendapatkan dana hibah dari pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab), jika dalam pengelolaan anggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Lampura buat apa adanya KPU disetiap Kabupaten/Kota di seluruh negeri ini, Tandasnya dengan nada penuh tanya.
Ia juga mengutarakan bilamana regulasi aturanya dalam penggunaan anggaran pemilukada seperti ini tentunya harus dikaji ulang untuk direvisi kembali, dan berikan sangsi pidana kepada oknum pelaku penyalah gunaan anggaran Pemilu.
“Atas nama Lembaga saya mengharapkan kepada Aparat Penegak Hukum untuk bertindak jika ada indikasi penyelewengan dana Pemilukada,” tegasnya. (Orean/rls)
