Ketua APW Way Kanan Sambut Baik Hasil Audiensi dengan DPR RI: Seluruh PPPK Paruh Waktu Diangkat Penuh Waktu Januari 2027
Bongkar Post, WAY KANAN — Aliansi Paruh Waktu (APW) Kabupaten Way Kanan menyampaikan kabar gembira bagi ribuan tenaga honorer dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di daerah. Berdasarkan hasil audiensi resmi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (10/11/2026), pemerintah dan DPR RI menyepakati tiga poin krusial demi peningkatan kesejahteraan aparatur di daerah.
Ketua APW Way Kanan, Wal Yadi, S.H., mengungkapkan bahwa rombongannya diterima langsung oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Bahtera, S.PWK. Pertemuan yang berlangsung dalam suasana kekeluargaan tersebut menghasilkan komitmen nyata terkait kepastian status, hak karier, hingga pembiayaan gaji pegawai paruh waktu.
“Alhamdulillah, audiensi berjalan dengan baik, tertib, dan penuh kekeluargaan. Ini adalah jawaban atas doa dan perjuangan kita selama ini,” ujar Wal Yadi dalam keterangan resminya di Jakarta.
Rekam Jejak Panjang Perjuangan APW
Wal Yadi menuturkan bahwa kesepakatan manis ini merupakan buah manis dari konsistensi perjuangan panjang yang ditempuh APW melalui beberapa aksi dan langkah diplomasi strategis, di antaranya:
14 April 2024: Gelar aksi penyampaian aspirasi di KemenPAN-RB dan Tugu Monas.
24 Desember 2025: Resmi dilantik menjadi PPPK Paruh Waktu.
5 September: Menggelar audiensi langsung ke DPR-RI.
10 November 2026: Melakukan aksi damai di gedung DPR-RI hingga membuahkan audiensi resmi.
Tiga Poin Kesepakatan Strategis
Dalam audiensi tersebut, APW Way Kanan berhasil memperjuangkan tiga poin kesepakatan utama yang langsung disambut antusias oleh para anggota di daerah:
Pengangkatan Penuh Waktu pada Januari 2027: Seluruh PPPK Paruh Waktu, yang mencakup tenaga guru, tenaga kesehatan, maupun tenaga teknis, dipastikan akan diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu secara menyeluruh mulai Januari 2027 tanpa terkecuali.
Hak Setara untuk Mengikuti Seleksi CPNS: Para PPPK Penuh Waktu nantinya memiliki hak dan kesempatan yang setara dengan ASN lainnya untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tanpa adanya diskriminasi status kepegawaian.
Gaji Pokok Ditanggung APBN: Poin krusial lainnya adalah kepastian bahwa komponen gaji pokok PPPK Penuh Waktu akan ditanggung sepenuhnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kebijakan ini diharapkan dapat meringankan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sekaligus mengeliminasi potensi penundaan pembayaran akibat kendala fiskal daerah.
Terus Kawal hingga Terealisasi
Atas tercapainya kesepakatan ini, Wal Yadi menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan Sidang sekaligus Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Bahtera, S.PWK., atas sambutan, ruang dengar, dan komitmen nyata dalam memperjuangkan nasib pegawai paruh waktu.
“Kami dari APW Way Kanan akan pulang dengan kepala tegak, membawa kabar gembira untuk ribuan kawan-kawan kami di Way Kanan. Kami juga akan terus mengawal proses ini hingga Januari 2027 benar-benar terealisasi di lapangan,” pungkasnya. (*)
