Hadapi Kemarau, Lampung Kejar Target Produksi Padi 1,53 Juta Ton
Bongkar Post, Bandar Lampung
Pemerintah Provinsi Lampung tetap membidik produksi padi sebanyak 1.531.665 ton gabah kering giling (GKG) pada puncak panen musim tanam gadu (MT II) 2026.
Target tersebut dikejar di tengah ancaman kekeringan yang mulai berdampak pada sejumlah areal persawahan.
Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (KPTPH) Provinsi Lampung, Tubagus Muhammad Rifki, mengatakan puncak panen MT II diperkirakan berlangsung pada Agustus 2026.
Menurut dia, proyeksi produksi tersebut disusun berdasarkan hasil amatan Kerangka Sampel Area (KSA) Mei 2026 serta target pemerintah pusat, dengan memperhitungkan asumsi produktivitas panen pada Agustus.
“Target produksi MT II ini sebesar 1.531.665 ton GKG. Pemerintah terus melakukan berbagai langkah agar target tersebut tetap bisa dicapai meskipun kondisi kemarau menjadi tantangan,” kata Rifki, Senin (10/8/2026).
Rifki menyebut Provinsi Lampung memiliki 337.248,70 hektare lahan baku sawah (LBS) yang menjadi salah satu modal utama dalam menjaga produksi pangan daerah.
Lampung Tengah tercatat memiliki LBS paling luas, yakni 69.601,97 hektare. Berikutnya Lampung Timur dengan 55.960,23 hektare dan Tulangbawang 46.832,23 hektare.
Adapun luas LBS di daerah lainnya meliputi Lampung Selatan 38.654,74 hektare, Mesuji 28.671,49 hektare, Tanggamus 15.943,63 hektare, Way Kanan 14.534,55 hektare, Pringsewu 13.719,63 hektare, Lampung Utara 13.209,63 hektare, Pesawaran 12.926,02 hektare, Lampung Barat 9.811,46 hektare, Pesisir Barat 7.966,07 hektare, Tulangbawang Barat 6.936,62 hektare, Metro 2.589,70 hektare, dan Bandar Lampung 466,80 hektare.
Ancaman penurunan debit air membuat pengelolaan irigasi menjadi salah satu perhatian utama pemerintah. Sejumlah daerah layanan bendungan, termasuk Batutegi, Way Sekampung, dan Way Rarem, diperkirakan menghadapi tekanan pasokan air selama puncak musim kemarau.
Rifki mengatakan pemerintah bersama instansi terkait telah menyiapkan sejumlah skenario untuk menjaga ketersediaan air bagi lahan pertanian.
“Pemerintah bersama instansi terkait telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi agar produksi tetap terjaga,” ujarnya.
Setidaknya terdapat tujuh strategi yang disiapkan dalam pengelolaan air irigasi.
Pertama, pemerintah mengatur pola tanam dengan memprioritaskan lahan yang berada dekat sumber irigasi untuk ditanami padi.
Sementara lahan yang tidak terjangkau jaringan irigasi diarahkan untuk komoditas palawija.
Kedua, petani didorong mempercepat masa tanam sehingga sisa curah hujan masih dapat dimanfaatkan.
Ketiga, dilakukan sistem pembagian air secara bergilir. Distribusi air umumnya dilakukan sekitar empat hari sekali pada lahan yang sama agar cakupan layanan irigasi dapat diperluas.
Keempat, pemerintah mendorong pemanfaatan sumber air permukaan melalui penyedotan dari sungai, danau maupun embung menggunakan pompa.
Kelima, optimalisasi sumur bor dilakukan untuk memanfaatkan cadangan air tanah.
Keenam, pemerintah mendapat dukungan Kementerian Pertanian melalui program irigasi perpompaan, irigasi perpipaan, pembangunan bangunan konservasi air hingga pemeliharaan jaringan irigasi tersier.
Ketujuh, Kementerian Pekerjaan Umum memberikan dukungan melalui normalisasi bendungan, bendung dan saluran irigasi, termasuk Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT).
Selain infrastruktur air, pemerintah juga mendorong penggunaan varietas padi berumur genjah yang memiliki masa panen lebih cepat dan relatif tahan terhadap kondisi kekeringan.
757 Hektare Sawah Terdampak Kekeringan
Di tengah berbagai strategi tersebut, ancaman kekeringan telah menimbulkan dampak terhadap tanaman padi di sejumlah wilayah Lampung.
Berdasarkan laporan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH), sedikitnya 757 hektare tanaman padi terdampak kekeringan.
Dari luasan tersebut, sebanyak 45 hektare dilaporkan mengalami puso atau gagal panen.
Pemerintah menyebut sebagian besar lahan terdampak telah mendapatkan penanganan melalui kegiatan pompanisasi.
BPTPH juga mengidentifikasi sejumlah faktor teknis yang dapat memperparah risiko kekeringan. Di antaranya keterlambatan jadwal tanam, rendahnya penggunaan pupuk organik yang berfungsi meningkatkan kemampuan tanah menyimpan air, serta penggunaan pestisida kimia secara berlebihan.
Penggunaan bahan kimia secara berlebihan dinilai dapat memengaruhi sifat fisik dan kimia tanah sehingga kemampuan tanah dalam menyimpan air ikut menurun.
Untuk memperkuat mitigasi kekeringan, pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi Lampung telah menyalurkan 4.736 unit pompa air sepanjang 2024 hingga 2026.
Bantuan tersebut tersebar di berbagai daerah sentra produksi padi. Lampung Timur menerima 945 unit, Tulangbawang 982 unit, Lampung Tengah 904 unit, Mesuji 353 unit, Lampung Selatan 254 unit, Way Kanan 237 unit, Pesawaran 211 unit, Lampung Utara 208 unit, Pringsewu 175 unit, Tanggamus 137 unit, Lampung Barat 123 unit, Pesisir Barat 64 unit, Tulangbawang Barat 63 unit, Metro 61 unit dan Bandar Lampung 19 unit.
Secara tahunan, bantuan tersebut terdiri dari 3.362 unit pada 2024, 1.164 unit pada 2025, dan 101 unit pada 2026.
Pompa tersebut menjadi salah satu instrumen penting untuk membantu petani memperoleh pasokan air ketika sumber irigasi utama mengalami penurunan debit.
AUTP Disiapkan, Cadangan Benih Pemda Nihil
Selain memastikan ketersediaan air, pemerintah juga menyiapkan perlindungan terhadap petani melalui Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP).
Pada 2026, AUTP dialokasikan untuk lahan seluas 2.000 hektare. Program tersebut menyasar Mesuji 500 hektare, Lampung Tengah 500 hektare, Pesawaran 500 hektare, Lampung Selatan 300 hektare dan Lampung Timur 200 hektare.
Namun, persoalan lain muncul pada aspek cadangan benih daerah. Rifki mengungkapkan sejak 2023 hingga 2026 tidak terdapat alokasi APBD Provinsi Lampung untuk kegiatan Cadangan Benih Daerah. Dengan kondisi tersebut, stok cadangan benih milik pemerintah daerah tercatat nol.
Meski demikian, pemerintah memastikan kebutuhan benih petani masih dapat dipenuhi melalui stok yang tersedia pada produsen maupun pihak swasta.
“Total ketersediaan benih saat ini mencapai 1.671.022 kilogram, sehingga kebutuhan petani tetap dapat terpenuhi,” kata Rifki.(*)
