Bongkar Post, Lampung Utara– Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Lampung Utara melaksanakan audiensi dengan Ketua DPRD Kabupaten Lampung Utara, Muhammad Yusrizal, S.T., sebagai upaya memperkuat sinergitas antara lembaga legislatif dan insan pers dalam menjalankan fungsi pengawasan, kontrol sosial, serta mendorong percepatan pembangunan daerah.
Audiensi berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan membahas berbagai isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat. Fokus utama pembahasan meliputi penguatan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah, peningkatan iklim investasi, optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), hingga pentingnya menghadirkan regulasi daerah yang mampu memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha, Kamis (30/7/2026).
Ketua DPRD Kabupaten Lampung Utara, Muhammad Yusrizal, S.T., menyampaikan bahwa DPRD memiliki komitmen untuk terus mendorong lahirnya kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat, pembangunan daerah, dan peningkatan investasi yang sehat. Menurutnya, kepastian hukum merupakan salah satu faktor penting agar investor merasa aman dalam menanamkan modal di Lampung Utara.
Dalam pertemuan tersebut, PWRI Lampung Utara juga menyampaikan pentingnya pembentukan Peraturan Daerah (Perda) yang mampu menjadi payung hukum dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, memberikan kepastian bagi pelaku usaha, sekaligus menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang beroperasi di wilayah Lampung Utara.
PWRI menilai perusahaan yang belum memenuhi ketentuan perizinan, kewajiban lingkungan, ketenagakerjaan, maupun kewajiban perpajakan dan retribusi daerah harus ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penegakan regulasi secara konsisten dinilai dapat menciptakan persaingan usaha yang sehat, meningkatkan kepatuhan pelaku usaha, serta berdampak pada peningkatan penerimaan daerah.
Selain itu, kedua belah pihak sepakat bahwa pembangunan daerah harus disesuaikan dengan kondisi ruang fiskal Kabupaten Lampung Utara. Oleh karena itu, diperlukan inovasi kebijakan, kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, serta optimalisasi investasi sebagai salah satu instrumen untuk mempercepat pembangunan tanpa membebani kemampuan keuangan daerah.
Ketua DPC PWRI Lampung Utara menegaskan bahwa pers memiliki peran strategis sebagai mitra pembangunan melalui fungsi informasi, edukasi, kontrol sosial, dan pengawasan terhadap kebijakan publik. PWRI berkomitmen mendukung setiap kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat sekaligus memberikan kritik yang konstruktif terhadap berbagai persoalan yang berpotensi menghambat pembangunan daerah.
Audiensi tersebut diharapkan menjadi awal dari sinergi yang lebih kuat antara DPRD Kabupaten Lampung Utara dan PWRI dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta mampu menghadirkan kepastian hukum bagi dunia usaha. Dengan demikian, investasi dapat tumbuh secara sehat, pendapatan daerah meningkat, dan ruang inovasi pembangunan semakin terbuka demi terwujudnya Lampung Utara yang lebih maju dan berdaya saing. (*)
