Diterpa Isu Proyek dan Broker Jabatan, Kemenag Lampung Klaim Siap Diperiksa
Bongkar Post, Bandar Lampung
Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Lampung memberikan klarifikasi resmi terkait isu tata kelola anggaran dan manajemen kepegawaian yang belakangan berkembang di ruang publik.
Ketua Tim Humas Kanwil Kemenag Lampung, Alifah, menegaskan bahwa seluruh proyek strategis di lingkungan Kanwil Kemenag Lampung dilaksanakan sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Seluruh proyek strategis Kanwil Kemenag Lampung baik pembangunan Asrama Haji, Kantor Urusan Agama (KUA), Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT), maupun sarana pendidikan madrasah dilaksanakan melalui mekanisme tender resmi, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan fisik, hingga pengawasan dan audit,” ujar Alifah dalam keterangan resminya, Kamis (16/1/2026).
Menurutnya, setiap proyek tersebut juga berada dalam pengawasan berlapis oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta mendapat pendampingan dan pengawalan hukum dari aparat penegak hukum.
“Tidak ada satu pun proyek yang berjalan di luar sistem. Seluruh proses dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.
Menanggapi isu terkait dugaan praktik jual beli jabatan, Alifah secara tegas membantah tudingan tersebut. Ia menekankan bahwa sistem kepegawaian di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak membuka ruang bagi praktik transaksional.
“Kami menegaskan bahwa tuduhan adanya jual beli jabatan adalah tidak benar. Dalam sistem ASN, jabatan bukan ruang transaksi, melainkan amanah negara yang ditetapkan melalui mekanisme merit, penilaian kinerja, serta persetujuan berjenjang,” katanya.
Ia menambahkan, mekanisme tersebut diterapkan secara konsisten di Kanwil Kemenag Lampung untuk memastikan profesionalisme dan integritas birokrasi tetap terjaga.
Terkait penyebutan oknum dengan inisial tertentu yang disebut-sebut berperan sebagai perantara jabatan, Alifah menyatakan bahwa Kanwil Kemenag Lampung tidak pernah mengenal maupun memberikan kewenangan kepada pihak mana pun sebagai broker jabatan.
“Penyebutan nama atau inisial tanpa disertai bukti yang sah merupakan bentuk fitnah dan berpotensi melanggar hukum,” ujarnya.
Lebih lanjut, Alifah menyampaikan bahwa hingga saat ini tidak terdapat laporan internal resmi yang disertai bukti terkait dugaan praktik transaksional jabatan di lingkungan Kanwil Kemenag Lampung.
“Kanal pengaduan resmi dan Inspektorat Jenderal selalu terbuka bagi siapa pun yang memiliki data dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.
Pada bagian penutup, Alifah menegaskan komitmen Kanwil Kemenag Lampung terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas.
“Kami menghormati kritik sebagai bagian dari kontrol publik. Namun setiap tuduhan wajib dibuktikan. Menyebarkan narasi tanpa dasar justru mencederai integritas dan hukum. Kanwil Kemenag Lampung terbuka untuk diaudit, diperiksa, dan diuji secara profesional,” pungkasnya.
Ia juga menegaskan bahwa pihaknya tidak akan ragu mengambil langkah tegas terhadap setiap tindakan yang mencemarkan nama baik individu maupun institusi melalui fitnah yang tidak berdasar.
Sebelumnya, sejumlah mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Kejaksaan Tinggi Lampung dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung pada Selasa (13/1/2026).
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan tuntutan agar dilakukan klarifikasi terbuka serta penegakan hukum terkait dugaan penyimpangan anggaran dan tata kelola jabatan di lingkungan Kanwil Kemenag Lampung.
Masih Gonjang ganjing Walau Sudah Klarifikasi
Gonjang ganjing masih terjadi walau sudah ada klarifikasi dari pihak Kemenag Lampung. Beberapa pejabat di lingkup Kemenag Lampung mengatakan bahwa mereka justru tahu lebih banyak soal oknum di sana.
“Ini rahasia umum di kalangan internal, oknumnya lebih dari itu. Saya tau infonya,” ujarnya yang namanya minta dirahasiakan.
Disebutkannya, bahwa dia juga sedang “diincar” oleh oknum tertentu karena dianggap kritis dan jadi batu sandungan.
“Jabatan saya dipertaruhkan, bila info ini bocor ke publik,” ungkapnya kepada media ini. (Red)
