Direktur Lentera Lampung Minta Kejati Awasi Rp 500 Miliar Dana Revitalisasi di 703 Sekolah 

Direktur Lentera Lampung Minta Kejati Awasi Rp 500 Miliar Dana Revitalisasi di 703 Sekolah 

 

Bacaan Lainnya

Lampung, Bongkarpost.co.id –

Bom waktu revitalisasi sekolah akhirnya meledak. Setelah Kejati Lampung memeriksa 83 kepala sekolah di Lampung Tengah terkait dugaan pemotongan anggaran revitalisasi, kini Direktur Bantuan Hukum Lentera Lampung, Toni Mahasan meminta Kejati untuk mengawasi semua bantuan Dana Revitalisasi.

“Awasi semua. Jangan cuma Lampung Tengah. Awasi 703 sekolah penerima revitalisasi di seluruh Lampung!,” ucapnya.

Sejak 2025 hingga sekarang, ada 703 sekolah dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, hingga SLB yang menerima program revitalisasi..Total anggaran sekitar Rp500 miliar dari pemerintah pusat.

Rp500 miliar itu uang untuk ruang kelas yang aman, untuk toilet yang layak, untuk bangunan yang tidak bocor dan tidak roboh.

Tapi apa yang terjadi di lapangan? Guru dan Komite mengeluh.

Toni Mahasan mengaku menerima banyak keluhan dari guru dan komite sekolah. Keluhannya bukan satu, tapi bertumpuk-tumpuk.

1. Kualiatas bangunan diduga asal jadi.

Ada bangunan yang baru selesai, tapi sudah retak, sudah bocor, sudah tidak layak. Padahal uangnya miliaran.

2. Swakelola hanya diatas kertas.

Sesuai juknis Kemendikdasmen, revitalisasi itu harus dikerjakan secara swakelola. Artinya, sekolah sendiri yang mengelola, lewat Tim Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP). Bukan diberikan ke kontraktor, ataupun timses.

Tapi faktanya? P2SP diduga tidak dilibatkan! Pekerjaan justru dikelola oleh kontraktor atau pihak ketiga.

P2SP hanya jadi pajangan. Hanya jadi stempel. Yang kerja justru kontraktor titipan. Yang untung justru pihak ketiga.

Kalau memang dikerjakan swakelola, kenapa kontraktor yang datang? Kalau memang sesuai juknis, kenapa P2SP tidak dilibatkan?

3. Dugaan pemotongan oleh Dinas Pendidikan.

Ini yang sedang diusut Kejati di Lampung Tengah. Diduga ada pemotongan anggaran oleh oknum di lingkungan Dinas Pendidikan.

Toni mengapresiasi langkah Kejati yang sudah memeriksa 83 kepsek di Lampung Tengah.

“Kami mengapresiasi progres penegakan hukum atas dugaan penyelewengan dana revitalisasi sekolah di Kabupaten Lampung Tengah dengan memanggil 83 kepala sekolah penerima manfaat program revitalisasi sekolah,” kata Toni, pada Selasa (17/11).

Tapi Toni menegaskan, jangan hanya soal pemotongan. Kejati harus mendalami juga, Apakah pengerjaannya benar-benar swakelola? Apakah kualitas bangunannya sesuai spesifikasi? Apakah P2SP benar-benar bekerja, atau hanya jadi boneka?

“Kami mendorong Kejaksaan Tinggi untuk tidak hanya memastikan soal pemotongan anggaran, tetapi juga mendalami dugaan pengerjaan revitalisasi yang tidak dilaksanakan secara swakelola sesuai juknis Kemendikdasmen, termasuk kualitas bangunan sekolah tersebut,” ujarnya.

Toni mengingatkan dengan keras, “Jangan sampai persoalan yang terjadi di Lampung Tengah juga terjadi di daerah lain”.

703 sekolah itu tersebar di seluruh Lampung. Dari Lampung Selatan sampai Way Kanan. Dari Pesisir Barat sampai Mesuji.

Kalau di Lampung Tengah saja sudah ditemukan dugaan pemotongan, bagaimana dengan daerah lain yang belum diperiksa? Apakah disana lebih bersih? Atau justru lebih parah tapi belum ketahuan?

Toni mendorong Kejati melakukan supervisi dan monitoring menyeluruh ke 703 sekolah.

Dia menegaskan, langkah Kejati ini bukan untuk menjatuhkan siapa-siapa. Ini semata-mata demi menyukseskan program sekolah bermutu dan berkualitas, sebagaimana termaktub dalam program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Presiden sudah berjuang menggelontorkan Rp500 miliar untuk Lampung. Jangan sampai Rp500 miliar itu menguap di tengah jalan, hanya dinikmati segelintir oknum, sementara anak-anak tetap belajar di bangunan yang tidak layak. (tk/*)

Pos terkait