Diduga Proyek Hantu Inpres Tahap 2 Lampung Tengah 2025. Mendapat Respons dari Anggota DPRD Provinsi Lampung
Bongkar Post, Lampung Tengah
beredarnya pemberitaan di beberapa media online terkait proyek inpres tahap 2 di Kabupaten Lampung Tengah anggaran tahun 2025. yang diduga kuat seperti proyek hantu, karena beberapa pihak tidak dapat memberikan keterangan yang jelas, mulai dari asal usul hingga penerima proyek irigasi tersier, terkesan tak bertuan.
Pada hari Senin 23 Februari 2026, disela-sela kesibukannya, wartawan media SIN mencoba meminta tanggapan kepada Anggota DPRD H. Abdullah Sura Jaya, S.H,. M.H., dari PAN dapil 7, yang juga tempat kediamannya berdekatan dengan lokasi bangunan proyek tersier tersebut. Disampaikan beliau bahwa ini salah satu usulan pada waktu itu, yang inspirasinya disampaikan bersama DPR-RI pada saat kunjungan daerah pemilihan, kumpul bersama beliau para p3a penerima usulan, pada saat itu juga disampaikan terkait pekerjaan tersier itu. Jadi harapan beliau adanya bantuan ini dapat dikerjakan dengan baik, transparan dengan padat karya, baik yang dikerjakan oleh p3a maupun yang dikerjakan oleh balai.
Jadi menurut Abdullah Sura Jaya kalau memang ada hasil investigasi di lapangan adanya temuan dalam pengerjaan tersier tidak adanya transparan juga pengerjaannya tidak sesuai dengan spesifikasi harus ditindaklanjuti, dari pihak balai harus turun untuk kroscek ulang sesuai dengan pemberitaan dari media.
Beliau sampaikan juga, untuk DPRD Provinsi Lampung khususnya akan segera turun untuk cek lokasi, karena ini adalah uang rakyat, melalui APBN yang mengganggarkannya, sehingga semua lapisan masyarakat ada hak tau asal-usul proyek tersebut.
Untuk yang berkompeten anggota dewan komisi IV Bersama-sama dengan Dinas terkait untuk tinjau lokasi.
Kalau memang ada dugaan tidak sesuai spesifikasi/rab,dan gambar bangunan proyek tersebut kita tindak lanjuti ke Aparat Penegak Hukum ( APH ) karena ini ada pengawasan dari dinas, konsultan juga dari balai, mereka benar benar mengawasi atau tidak, kalau memang pelaksanaan proyek tersebut tidak sesuai. (*)
