Cegah Konflik Pendirian Rumah Ibadah, Kemenag Lampung Perkuat Deteksi Dini

Cegah Konflik Pendirian Rumah Ibadah, Kemenag Lampung Perkuat Deteksi Dini

 

Bacaan Lainnya

Bongkar Post, Bandar Lampung

Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Lampung memperkuat sistem deteksi dini untuk mengantisipasi potensi konflik pendirian rumah ibadah. Langkah ini dilakukan guna mencegah persoalan sosial berdimensi keagamaan berkembang menjadi konflik terbuka di tengah masyarakat.

Penguatan tersebut dibahas dalam kegiatan Beranda Kerukunan: Dialog Early Warning System (EWS) Konflik Pendirian Rumah Ibadah yang digelar di Aula Saibatin Kanwil Kemenag Lampung, Rabu (18/11/2026).

Kepala Kanwil Kemenag Lampung, Zulkarnain, mengatakan upaya menjaga kerukunan umat beragama tidak boleh hanya berorientasi pada penyelesaian konflik setelah terjadi. Menurutnya, langkah antisipasi harus dilakukan dengan mengenali berbagai gejala kerawanan sejak dini.

“Menjaga kerukunan tidak cukup hanya dengan menangani konflik setelah terjadi. Kita harus mampu membaca gejala dan melakukan langkah pencegahan sebelum muncul benturan di tengah masyarakat,” kata Zulkarnain.

Ia menegaskan, keberagaman merupakan kekayaan bangsa yang harus dijaga dengan mengedepankan nilai-nilai Pancasila, penghormatan terhadap perbedaan, serta perlindungan hak setiap warga negara dalam menjalankan agama dan keyakinannya.

Dalam persoalan pendirian rumah ibadah, Zulkarnain menyebut sejumlah faktor yang berpotensi memicu konflik. Di antaranya perbedaan penafsiran regulasi, keberatan masyarakat, polemik persyaratan administrasi, penyebaran informasi yang tidak benar, hingga provokasi melalui media sosial.

Menurut dia, potensi konflik sebenarnya dapat diketahui melalui sejumlah gejala awal. Karena itu, setiap informasi dan keberatan yang muncul di tengah masyarakat harus segera ditindaklanjuti melalui mekanisme yang tepat.

“Jangan menunggu konflik terjadi baru kita bergerak,” tegasnya.

Untuk memperkuat pencegahan, Kemenag Lampung mendorong penerapan lima tahapan sistem peringatan dini, yakni deteksi, verifikasi, klasifikasi, respons, dan monitoring.

Melalui mekanisme tersebut, setiap informasi yang diterima harus terlebih dahulu dipastikan kebenarannya, kemudian dipetakan berdasarkan tingkat risiko sebelum ditentukan langkah penanganannya.

“EWS bukan hanya tempat menerima laporan. Informasi harus diverifikasi, diklasifikasikan berdasarkan tingkat risikonya, kemudian ditindaklanjuti secara tepat,” ujarnya.

Zulkarnain juga menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam mencegah konflik. Kementerian Agama, pemerintah daerah, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), aparat keamanan, tokoh agama, dan masyarakat dinilai harus terlibat dalam membangun sistem komunikasi serta penanganan yang terpadu.

Ia mengingatkan agar setiap pihak tidak berjalan sendiri-sendiri dalam menangani persoalan yang berpotensi mengganggu kerukunan umat beragama.

“Jangan sampai masing-masing pihak bergerak sendiri tanpa koordinasi. Kita membutuhkan data dan jalur komunikasi bersama agar setiap persoalan dapat ditangani secara proporsional,” katanya.

Selain itu, pemahaman terhadap regulasi pendirian rumah ibadah juga menjadi perhatian. Zulkarnain meminta seluruh pemangku kepentingan memahami Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006.

Dalam ketentuan tersebut, pendirian rumah ibadah antara lain mensyaratkan daftar nama dan KTP pengguna paling sedikit 90 orang, dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang, serta rekomendasi tertulis dari Kepala Kantor Kementerian Agama dan FKUB kabupaten/kota.

Menurutnya, pemenuhan persyaratan administrasi harus diikuti komunikasi yang baik dengan masyarakat sekitar untuk menghindari kesalahpahaman.

“Regulasi harus dipahami bersama. Selain kelengkapan administrasi, komunikasi dengan masyarakat sekitar juga penting agar tidak terjadi kesalahpahaman,” ujarnya.

Kemenag Lampung juga mendorong optimalisasi Sistem Informasi Kerukunan Umat Beragama (SI-Rukun) sebagai instrumen pencatatan dan pemantauan potensi konflik sosial berdimensi keagamaan.

Sistem yang diluncurkan Kementerian Agama pada 29 September 2025 itu diharapkan dapat memperkuat dokumentasi informasi, koordinasi antarpihak, serta mempercepat tindak lanjut terhadap berbagai potensi persoalan.

Penguatan jejaring pelapor juga dinilai penting. Kantor Urusan Agama (KUA), penyuluh agama, penghulu, FKUB, dan pemerintah daerah diharapkan mampu menjadi bagian dari sistem deteksi dini dengan meningkatkan kepekaan terhadap kondisi sosial di wilayah masing-masing.

“Rumah ibadah seharusnya menjadi ruang ketenteraman. Sistem peringatan dini membantu negara dan masyarakat menjaga hak beribadah tanpa membiarkan perbedaan berkembang menjadi konflik,” kata Zulkarnain.

Sementara itu, Ketua Tim Kerukunan Umat Beragama (KUB) Kanwil Kemenag Lampung, Solihin, mengatakan keberagaman agama dan budaya di Lampung merupakan kekayaan sekaligus tanggung jawab bersama yang harus dipelihara.

Ia menilai perbedaan pemahaman terhadap regulasi, minimnya komunikasi antarpihak, serta keterlambatan mengidentifikasi persoalan dapat menjadi pemicu ketegangan di masyarakat.

Solihin menjelaskan, kegiatan Beranda Kerukunan digelar untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas para pemangku kepentingan dalam mengelola potensi konflik pendirian rumah ibadah secara cepat, tepat, dan sesuai ketentuan.

“Kami berharap kegiatan ini membangun kesamaan pemahaman, memperkuat koordinasi, serta mendorong pemetaan potensi kerawanan di kabupaten/kota,” ujarnya.

Kegiatan yang diselenggarakan Tim Kerukunan Umat Beragama (KUB) Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag Lampung tersebut diikuti 60 peserta. Mereka terdiri atas tokoh lintas agama, anggota FKUB Provinsi Lampung, penyuluh lintas agama, serta pegiat kerukunan.(Jim/*)

Pos terkait