Bongkarpost.co.id
Metro,
Pemerintah Kota Metro, melalui Plt. Asisten perekonomian dan pembangunan, mengikuti rapat koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi daerah Tahun 2025 dan pembahasan evaluasi dukungan pemerintah daerah dalam program 3 Juta rumah, Rapat koordinasi tersebut dilakukan secara virtual di Ruangan OR Setda Kota Metro, Senin, (25/08/2025).
Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam memantau dan mengendalikan inflasi di wilayah masing-masing. Dalam arahannya, Tomsi mengingatkan bahwa daerah dengan kenaikan Indeks Perkembangan Konsumen (IPK) harus memastikan dinas terkait benar-benar bekerja dan turun langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang akurat dan sinkron dengan kondisi aktual.
Selain itu, Tomsi meminta agar setiap kecamatan memiliki perwakilan dari Bulog guna memperkuat pemantauan distribusi pangan, khususnya di pasar dan pedagang kecil. Ia juga mendorong Kementerian Perdagangan untuk menyusun dan menyajikan data distribusi kebutuhan secara lengkap, baik di tingkat kota maupun kabupaten. Data ini diperlukan agar pemerintah daerah dan Forkopimda dapat melakukan sidak secara terarah dan berdasarkan informasi yang valid. 
Tidak hanya itu, Tomsi juga menekankan agar adanya komitmen bersama melalui nota kesepahaman atau MoU antar pelaku usaha atau antar perdagangan di setiap kabupaten dan kota.
“Saya ingin menekankan pentingnya kolaborasi di tingkat lokal, khususnya antar pelaku perdagangan di setiap kabupaten dan kota. Tidak cukup hanya mengandalkan mekanisme pasar semata, perlu ada komitmen bersama melalui nota kesepahaman atau MoU antar pelaku usaha, agar sistem distribusi, ketersediaan barang, dan kestabilan harga bisa lebih terjaga.” tegas Tomsi.
MoU ini bisa menjadi instrumen strategis untuk membangun kepercayaan, menetapkan kesepahaman harga wajar, memperkuat rantai pasok, serta mengantisipasi gejolak pasar yang sering kali merugikan masyarakat. Pemerintah daerah kami harapkan bisa menjadi fasilitator aktif dalam proses ini, tambah Tomsi Tohir.
Dalam rakor tersebut juga disampaikan bahwa beras SPHP hingga kini belum tersalurkan di Koperasi Merah Putih, sementara beras premium mulai langka. Adapun beras yang tersedia di pasaran dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan. Evaluasi terkait HET beras direncanakan akan dibahas lebih lanjut dalam rakor khusus eselon I.
Plt Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Yulia menyampaikan bahwa, rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah ini merupakan salah satu upaya strategis untuk menjaga stabilitas harga barang dan jasa di daerah, serta melindungi daya beli masyarakat. Dalam arahannya, beliau menekankan bahwa pengendalian inflasi bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, tetapi juga memerlukan dukungan dari seluruh pihak, baik pelaku usaha, masyarakat, maupun instansi vertikal terkait.
Ia menegaskan, perlunya langkah konkret seperti memperkuat pemantauan harga bahan pokok secara harian, memastikan kelancaran distribusi, serta melakukan intervensi pasar apabila diperlukan. Selain itu, percepatan realisasi program subsidi, optimalisasi cadangan pangan daerah, dan sinergi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat juga harus ditingkatkan.
ia juga menghimbau, agar setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait aktif memberikan laporan dan melakukan evaluasi secara berkala, sehingga setiap potensi lonjakan harga dapat diantisipasi sedini mungkin. Dengan adanya koordinasi yang baik dan langkah bersama, diharapkan inflasi daerah dapat tetap terkendali, perekonomian tumbuh stabil, dan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga.
Turut hadir didalam acara, perwakilan kejaksaan Negeri Metro, perwakilan polres Metro, serta perwakilan Kodim 0411/KM dan para tamu undangan yang telah ditentukan.(**)
