Reses Anggota DPRD Deswan, Tegaskan Akan Trus Koordinasi dengan Propinsi
Bongkar Post, Metro –– Reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro Ir Hi Deswan di dapil Metro Barat, Metro Selatan kegiatan berlangsung rumah kediaman bidan Rosnilam, jalan Kamboja 5 RT 9 RW 3 kelurahan Margodadi Kecamatan Metro Selatan, Jumat (30/1/2026).
Kepada awak media Deswan menyampaikan reses kali ini permasalahan fisik penanganan jalan rusak tetap menjadi prioritas penyampaian.
“Tadi juga saya di sampaikan ada wewenang jalan yang di provinsi jadi memang permasalahan nya kita harus koordinasi dengan propinsi.
Dan tentunya jika memang masuk dalam kewenangan APBD pemerintah kota metro maka akan menjadi prioritas kita, tetapi tetap harus melihat dari anggaran yang ada,” ucap Deswan.
Ia menambahkan dengan adanya efisiensi menjadi tantangan untuk memilah mana usulan yang lebih prioritas.
“Maka dengan adanya efisiensi ini akan menjadi tantangan kita artinya ke depan harus ada prioritas yang lebih penting apa yang harus kita lakukan, tapi saya sampaikan kepada masyarakat juga untuk tetap prihatin dan sabar.
Kita ingin menghimbau kepada masyarakat agar PAD kita dapat meningkat sehingga pembangunan dapat lancar maka untuk itu masyarakat harus memiliki kesadaran untuk membayar pajak,” tegasnya.
Menurutnya dengan adanya efisiensi ini akan ada langkah- langkah seperti telaah apa yang lebih penting yaitu yang prioritas pembangunan apa yang harus kita lakukan, dan kewajiban dasar tentu harus diselesaikan seperti menyelesaikan gaji PNS, guru, personal kantor dan sebagainya.
Di akhir kalimatnya ia mengatakan DPRD akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah guna menghasilkan langkah-langkah guna mewujudkan pembangunan.
“Langkah-langkah yang akan kita lakukan seperti berkoordinasi dengan pemerintah kota untuk langkah apa yang akan dilakukan seperti mengajak kerjasama pihak swasta dalam hal pembangunan.
Dan atau misalkan adanya pinjaman dengan pihak ketiga seperti bank namun tetap DPRD memperhatikan pentingnya apa yang akan dilakukan telah sesuai jalurnya, kelayakannya dan pengembaliannya seperti apa, walaupun sampai saat ini pemerintah Daerah belum ada komunikasi kembali kepada DPRD,” ungkap nya.(**)
