Lampung Jadi Role Model Nasional Kelas Migran Vokasi, Menteri P2MI: Warga Lampung Tidak Salah Pilih Gubernur
Bongkar Post, Bandar Lampung
Langkah progresif Pemerintah Provinsi Lampung dalam menyiapkan generasi muda untuk pasar kerja internasional mendapat pengakuan langsung dari Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding.
Dalam kunjungannya ke Bandar Lampung, Rabu (30/7), Menteri Karding menegaskan bahwa Lampung kini menjadi contoh nasional pengembangan program Kelas Migran Vokasi.
Program ini menyasar siswa SMA/SMK hingga perguruan tinggi, guna membekali mereka dengan keterampilan, bahasa asing, dan kesiapan bekerja di luar negeri.
“Gagasan soal kelas migran ini sesungguhnya berasal dari Lampung. Jadi Lampung lah yang pertama menggagas soal kelas migran ini, ide dari Gubernur dan jajaran. Akhirnya sekarang di mana-mana saya jadikan model di seluruh provinsi,” ujar Menteri Karding dalam acara peluncuran Kelas Migran Vokasi dan penandatanganan MoU antara Pemprov Lampung dan Kementerian P2MI di Gedung Bagas Raya, pada Rabu (30/7/2025).
Menurut Karding, Lampung telah menempuh langkah nyata dalam waktu yang sangat singkat. Sejak dua bulan lalu, program Kelas Migran mulai dijalankan dan kini tercatat telah diikuti oleh lebih dari 8.500 siswa.
“Dalam waktu dua bulan, ternyata di Lampung kami telah menandatangani MoU dan sudah terdaftar 8.500 siswa yang ikut kelas migran,” jelasnya.
Dalam sambutannya, Menteri Karding juga mengungkapkan kekagumannya terhadap konsep besar yang dibawa Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal.
Ia bahkan telah dua kali datang ke Lampung dalam dua bulan terakhir untuk meninjau langsung perkembangan program tersebut.
“Hari ini saya datang kedua kali dalam dua bulan ke Provinsi Lampung dan membawa tim lengkap. Karena saya sangat tertarik dengan gagasan Gubernur kita, Pak Mirza, yang akan mendorong Lampung menjadi provinsi penempatan tenaga kerja terampil ke luar negeri,” ungkapnya.
Sebagai penguatan dari program ini, Pemprov Lampung juga membentuk Migran Center, sebuah fasilitas terpadu yang akan melayani pelatihan bahasa, pelatihan keterampilan, sertifikasi, hingga pemeriksaan kesehatan (MCU).
“Kita ingin ada sistem dan ekosistem vokasi yang terpusat. Jadi kalau ada anak-anak yang mau MCU, mau sertifikasi, mau pelatihan skill, semuanya bisa dilakukan di Migran Center,” paparnya.
Tak hanya itu, sinergi antarlembaga pun telah terjalin. Kementerian P2MI dan Pemprov Lampung telah menyiapkan 40 pengajar bahasa Jepang untuk memperkuat kompetensi pelajar.
Di sisi lain, Bank Lampung juga tengah mempersiapkan skema kredit untuk membantu pembiayaan pelatihan dan keberangkatan calon tenaga migran.
“Yang ketiga, Bank Lampung sedang menyiapkan kredit untuk pelatihan dan pemberangkatan. Yang keempat, dinas-dinas terkait juga sudah bekerja mengakselerasi kesepakatan kami,” lanjut Karding.
Ia menilai, langkah-langkah konkret yang diambil Lampung jauh melampaui provinsi lain yang masih berada di tahap gagasan.
Ia mencontohkan daerah seperti Bengkulu dan IKN (Ibu Kota Nusantara) yang baru memulai pembahasan mengenai kelas migran.
“Di provinsi lain belum ada, baru gagasan. Tapi di Lampung, dalam waktu dua bulan, seluruh gagasan sudah mulai terwujud,” tegasnya.
Pujian pun dilayangkan Karding untuk Gubernur Lampung yang dinilainya sebagai sosok kreatif dan visioner dalam menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran melalui penempatan tenaga kerja migran terampil.
“Saya bersyukur bahwa Pak Gubernur ini sangat kreatif. Makanya warga Lampung punya gubernur Pak Mirzani, Insya Allah tidak salah pilih,” ujarnya.
Sebagai bentuk keseriusan, Kementerian P2MI telah membentuk tim khusus untuk terus berkoordinasi dengan tim dari Pemprov Lampung guna mempercepat implementasi program.
“Saya selaku menteri memerintahkan kepada jajaran untuk membentuk tim khusus berkomunikasi dengan tim yang dibentuk oleh Pak Gubernur. Alhamdulillah dalam dua bulan ada hasil,” pungkasnya.
Sementara itu, Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, mengungkapkan bahwa provinsi yang dipimpinnya diperkirakan akan lebih dahulu mengalami puncak bonus demografi dibandingkan rata-rata nasional. Prediksi tersebut menjadi dasar penting bagi Pemprov Lampung dalam merancang kebijakan strategis di bidang pendidikan dan ketenagakerjaan.
“Kalau secara nasional bonus demografi diprediksi terjadi pada tahun 2030, maka Lampung kemungkinan mengalaminya 3 hingga 4 tahun lebih awal,” kata Gubernur Mirza dalam keterangannya.
Menurutnya, percepatan demografi ini akan menjadi peluang besar jika dikelola dengan baik.
Namun di sisi lain, juga menyimpan tantangan serius, terutama terkait kualitas sumber daya manusia lulusan sekolah menengah.
Setiap tahunnya, Lampung mencetak sekitar 110 ribu lulusan dari SMA dan SMK. Namun, hanya 21 persen dari jumlah itu yang melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.
“Kalau ini tidak segera kita tangani, maka 80.000 lulusan ini akan menjadi beban daerah, bahkan beban negara. Pengangguran akan meningkat, diikuti kemiskinan dan masalah sosial lainnya,” tegasnya.
Melihat kondisi tersebut, Pemprov Lampung mengambil langkah konkret melalui peluncuran program Kelas Migran Vokasi di berbagai SMA dan SMK.
Program ini dirancang untuk menyiapkan lulusan sekolah menengah agar mampu bersaing di pasar kerja global, khususnya di negara-negara seperti Jepang.
Saat ini, sebanyak 44 guru Bahasa Jepang telah disiapkan untuk mengajar dalam program tersebut. Respons dari siswa pun terbilang tinggi.
Dalam waktu satu bulan sejak diluncurkan, program ini telah menarik pendaftaran dari 8.500 pelajar.
Gubernur Mirza menegaskan bahwa program ini bukan sekadar menyalurkan tenaga kerja migran, melainkan bagian dari misi besar untuk mencetak generasi muda yang mampu membawa nama baik bangsa.
“Anak-anak ini bukan hanya akan menjadi pekerja migran, tapi bisa menjadi duta bangsa, anggota DPR, atau tokoh global yang membawa nama baik Indonesia di luar negeri,” pungkasnya. (*)
