Jurnalis Tetap Netral dalam Situasi Apapun
Bongkar Post, INDONESIA – Netralitas adalah prinsip dasar yang menjadi landasan setiap pekerjaan jurnalistik.
Sebagai jurnalis, kami tidak berpihak kepada mana pun, namun berkomitmen untuk menyampaikan informasi akurat, berimbang, dan menjadi wahana bagi suara berbagai elemen masyarakat. Kamis (29/01/2026).
Prinsip ini juga menjadi pijakan bagi Pewarta Sumsel Group dalam menyampaikan pandangan terkait struktur kelembagaan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), sebuah isu yang menyentuh fondasi demokrasi dan tatanan ketatanegaraan bangsa.
Pewarta Sumsel Group, yang telah lama mengawal dinamika kebijakan dan aspirasi masyarakat di seluruh Indonesia, menyampaikan bahwa wacana perubahan struktur Polri memerlukan pertimbangan mendalam.
Menurut mereka, gagasan tersebut berpotensi menjadi langkah yang menyimpang dari semangat reformasi pasca-1998, sekaligus berisiko mengganggu keseimbangan institusional serta perlindungan hak-hak seluruh lapisan masyarakat di negeri ini.
Kedudukan Polri yang saat ini berada langsung di bawah Presiden bukanlah hasil kebetulan, melainkan buah dari perjuangan panjang dan konsensus politik yang tercermin dalam konstitusi.
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta TAP MPR Nomor VI dan VII Tahun 2000, struktur ini menjadi tonggak penting yang mengakhiri era dwifungsi ABRI.
Lebih dari itu, kedudukan ini mengukuhkan profesionalisme Polri sebagai alat negara yang bertugas melindungi seluruh rakyat Indonesia, termasuk buruh dan pekerja yang menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi bangsa.
“Gagasan terkait perubahan struktur Polri jelas bertentangan dengan semangat reformasi yang kita bangun bersama selama lebih dari dua dekade.
Ini bukan sekadar persoalan tata kelola birokrasi, melainkan menyangkut arah perkembangan demokrasi dan integritas institusi penegak hukum yang harus senantiasa netral dan berpihak pada kepentingan rakyat banyak,” tegas Pewarta Sumsel Group.
Sebagai pihak yang telah lama memperhatikan perkembangan institusi negara dan memperjuangkan hak-hak masyarakat, pewarta tersebut mengingatkan bahwa esensi reformasi sektor keamanan adalah menciptakan institusi yang profesional, bebas dari intervensi kepentingan politik praktis, dan benar-benar akuntabel kepada publik.
“Penempatan Polri langsung di bawah Presiden dirancang secara matang untuk menjaga keseimbangan kekuasaan.
Hal ini juga memastikan bahwa pengawasan terhadap institusi ini berjalan sesuai konstitusi melalui mekanisme dan lembaga negara yang telah ada,” jelasnya.
Menurut pewarta tersebut, perubahan struktur yang diusulkan berpotensi menimbulkan risiko besar subordinasi politik dan tumpang tindih kewenangan.
Hal ini tidak hanya akan memperpanjang rantai komando yang sudah kompleks, tetapi juga membuka peluang konflik antar lembaga yang pada akhirnya merugikan masyarakat luas terutama mereka yang paling membutuhkan akses terhadap penegakan hukum yang netral dan adil, seperti buruh dan pekerja di berbagai daerah Indonesia.
Pewarta Sumsel Group juga menekankan bahwa desain kelembagaan Polri saat ini telah disesuaikan dengan karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki keragaman wilayah, budaya, dan kepentingan masyarakat.
Dengan potensi ekonomi yang besar dari sektor pertanian, perkebunan, hingga industri kecil menengah yang tersebar di seluruh nusantara, struktur komando yang terintegrasi dari pusat hingga daerah menjadi sangat krusial.
“Struktur ini menjadi kunci untuk menjamin stabilitas keamanan, akses pelayanan publik yang merata, serta penegakan hukum yang tidak memandang status sosial atau golongan.
Hanya dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat dari petani di pelosok hingga pekerja industri di kota besar akan mendapatkan perlindungan yang sama,” ucap pewarta tersebut.
Selain itu, mekanisme pengawasan terhadap Polri telah berjalan sesuai aturan melalui Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).
Sebagai lembaga yang mendukung Presiden dalam perumusan kebijakan kepolisian dan pengangkatan Kapolri, Kompolnas telah menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem checks and balances yang sah secara konstitusional, memastikan bahwa Polri tetap berjalan pada arah yang benar.
Pewarta Sumsel Group mengemukakan bahwa energi bangsa seharusnya lebih fokus pada hal-hal yang konstruktif daripada mengubah struktur yang telah terbukti kokoh melalui proses panjang.
Beberapa prioritas yang perlu diperhatikan adalah memperkuat sistem pengawasan terhadap institusi kepolisian, meningkatkan transparansi dalam setiap kebijakan, mendorong reformasi internal untuk menangani permasalahan yang ada, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam hal perlindungan hak-hak buruh dan pekerja.
“Daripada sibuk mengubah fondasi yang telah menjadi tulang punggung demokrasi kita, lebih baik kita fokus pada penyempurnaan sistem dari dalam.
Hal ini akan membuat Polri semakin mampu memenuhi harapan rakyat sebagai institusi yang melindungi dan melayani,” ujar Pewarta Sumsel Group.
Mereka juga menyoroti bahwa saat ini telah terjalin sinergitas positif antara Polri dengan berbagai elemen masyarakat di seluruh Indonesia.
Kerjasama ini telah memberikan kontribusi nyata dalam menjaga stabilitas industri nasional, menangani sengketa kerja secara damai, serta memastikan hak-hak pekerja tetap terjaga.
“Kita menyerukan agar seluruh pihak berhati-hati dalam menggulirkan wacana perubahan besar terhadap institusi strategis seperti Polri.
Jika terdapat kekurangan atau kekeliruan dalam pelaksanaan tugas, langkah yang bijaksana adalah melakukan evaluasi mendalam dan memperbaiki sistem, bukan merusak fondasi yang telah kita bangun bersama melalui perjuangan rakyat,” tandas Pewarta Sumsel Group.
Dalam penutup pandangannya, mereka menegaskan bahwa reformasi adalah warisan perjuangan rakyat yang harus diperkokoh, bukan digunakan sebagai alat untuk mengejar kepentingan tertentu.
“Kita telah bekerja keras membangun capaian demokrasi selama lebih dari dua dekade. Kami secara bulat menyampaikan pandangan terkait wacana ini, karena hal ini tidak hanya menyangkut struktur institusi, tetapi juga masa depan demokrasi yang kita cintai dan keamanan yang menjadi hak setiap warga negara,” pungkas pernyataan dari Pewarta Sumsel Group.
Sebagai jurnalis yang menjunjung tinggi prinsip netralitas dalam situasi apapun, kami menyerahkan seluruh paparan ini kepada pemerintah, lembaga terkait, dan seluruh rakyat Indonesia.
Kami yakin bahwa dengan kekompakan, pemikiran jernih, dan penghormatan terhadap nilai-nilai konstitusi, bangsa ini akan menemukan ketentuan dan keputusan yang aman, adil, serta bermanfaat bagi kemajuan bersama.
Pewarta Sumsel Group sendiri tetap konsisten menjaga netralitas sebagai tupoksi utama dalam setiap penyampaian informasi dan pandangan.(HM)
