Bandar Lampung, BP
Juru parkir menjadi peluang kerja paling memungkinkan bagi semua orang di tengah sempitnya lapangan kerja yang tersedia saat ini.
Sirun (panggil saja begitu), mengaku sudah lima tahun menjadi juru parkir di salah satu rumah makan di Jalan Tirtayasa. Ia mengeluhkan target setoran yang harus diberikan ke pihak UPT kecamatan setempat.
“Gua diminta setor 400 ribu sebulan, ya gak sangguplah, gua sanggupnya 100 ribu. Pendapatan bersih gua paling 25 ribu sehari,” ungkap Sirun, kepada Bongkarpost.id.
“Dulu kalo sama Dishub enak, kasih rokok sebungkus aja petugas lapangan mau,” sambung juru parkir yang kerap berpindah lokasi ini.
Terkait Surat Perintah Tugas (SPT), pria bertubuh gempal ini mengaku tidak mengantongi SPT, lantaran setorannya dibawah target yang diminta UPT.
“Tapi saya tetap diizinkan memungut retribusi oleh pihak UPT. Saya hanya diminta membuat surat pernyataan sanggup bertanggungjawab penuh terkait keamanan ketertiban dan kelancaran lalu lintas di sekitar lokasi parkir, saya diminta tandatangan surat pernyataan dan bermaterai,” bebernya.
Dikonfirmasi terpisah, Sofwan, Kepala UPT Sukabumi membantah saat ditanya soal target setoran ke juru parkir.
“Nggak benar itu, mana ada kita menentukan setoran perbulan harus sekian. Cuma 10 persen retribusi yang ditagih kepada juru parkir sebagai wajib pajak (retribusi, red), kalau pendapatannya 25 ribu perhari kalikan saja perbulannya,” ujar Sofwan, yang ditemui di ruang kerjanya, pada Jumat (17/5/2024).
Namun dia mengaku dirinya juga punya empati kepada juru parkir.
“Saya juga punya empati kepada teman-teman juru parkir di lapangan, melihat mereka bisa makan, beli nasi padang, ngerokok, ngopi dan bisa bawa uang untuk keluarganya di rumah dari hasil markir, saya juga ikutan senang,” katanya.
Diketahui, dalam UU Nomor. 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, retribusi parkir adalah salah satu jenis Retribusi Jasa Usaha. (rusmin)
