Ilustrasi. | ISQ Espana
Berantas Judi Online Pakai Satgas: Gaet Interpol, Tangkap Bandar Kakapnya!
Bongkar Post
BANDARLAMPUNG – Baru-baru ini, Pemerintah Indonesia terus menabuh lagi genderang perang melawan kejahatan purba setelah perilaku seks menyimpang sebelum candu/narkoba, yakni judi dalam masa kini alias judi online.
Dengan membentuk Satgas Judi Online, atau Gugus Tugas Terpadu Pemberantasan Judi Online dipimpin Menteri Koordinator Politik Hukum Keamanan (Menko Polhukam) terdiri lintas kementerian lembaga negara: Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk penganggaran operasional dan koordinasi tindakan hukum pemblokiran, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) untuk eksekusi take-down situs judi online dan akun media sosial afiliator, Polri – Kejaksaan Agung untuk persetujuan pemblokiran rekening dan penegakan hukum lain, lembaga mikroprudensial Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk pemblokiran rekening, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Jua, Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Kementerian Luar Negeri (Kemlu) untuk perluasan nota kesepahaman bilateral dan multilateral terkait kejahatan teknologi informasi, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Sosial (Kemsos), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek), Badan Sandi dan Siber Nasional (BSSN), Badan Intelijen Negara (BIN), dan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).
Hal tersebut, hasil Ratas Kabinet: Indonesia Darurat Judi Online dipimpin Presiden diikuti Menko Polhukam Hadi Tjahjanto, Kapolri, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Mensesneg, Seskab Pramono Anung, dan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar di Istana, Kamis (18/4/2024) pekan lalu, disusul Rakor dipimpin Menko Polhukam di kantornya di Jakarta, Selasa (23/4/2024).
Juru bicara pemerintah, Menkominfo Budi Arie Setiadi, menggadangkan keseriusan pemerintah rumuskan langkah penyelesaian pemberantasan judi online yang akan Satgas jalankan sebagai upaya terus memantau dan memblokir situs judi online, menginvestigasi kebenaran adanya beking pelindung bandar judi online. Yang dalam beberapa publikasi pers, tak sedikit menyebut keterlibatan aparat negara.
Budi menguak korban terdampak negatif situs judi ini biasanya kaum ibu, anak-anak, mayoritas anak muda di bawah 17 tahun. Per awal 2024, “sudah empat orang bunuh diri, terjerat judi online,” catatnya.
Kemkominfo sudah men-take down 6,1 juta situs judi online kurun 8 bulan bos Projo ini menjabat. Sebab itu, penyelesaian haruslah komprehensif, integral, holistik, imbuh dia, melugaskan penyelesaian: dipertajam.
Eks kader PDI Perjuangan ini meminta publik melapor bila menemukenali situs judi ini biar pemerintah bisa menyelamatkan anak muda dari judi online. “Penjudi kita anggap korban yang harus diselamatkan. 2,7 juta penjudi yang ada ternyata cukup banyak kaum muda terlibat. Masyarakat bisa laporkan situs judi online ke Kominfo. Kami akan take down sebagai upaya preventif, sekaligus menindak influencer atau pesohor yang mempromosikan judi online,” janji Budi.
Pengingat sebelumnya, pada konferensi pers Perkembangan Penanganan Judi Online 20 Oktober 2023, Budi mengafirmasi tiga langkah konkrit libatkan penyelenggara platform digital hingga operator seluler, upaya pemerintah memerangi, menangani maraknya promosi dan kegiatan judi online atau judi slot yang meresahkan rakyat.
Ketiga langkah tempuhan: melibatkan penyelenggara platform digital dalam penelusuran dan pemutusan akses konten judi online, mendorong Internet Service Provider (ISP) dan operator seluler untuk memastikan ketepatan sinkronisasi sistem pada database situs yang mengandung konten perjudian, mempersempit ruang gerak pelaku judi online dengan memblokir rekening dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum guna lakukan penindakan.
Tiga bulan jalan, evaluasi Budi: kerja sama Kemkominfo dan mitra kerja bisa memutus akses lebih dari dua juta konten. Meski begitu pihaknya terus beradaptasi dengan kecanggihan teknologi. “Kita ga bilang udah 100 persen tapi sudah sangat signifikan,” Budi saat itu, menguak pelaku acap pindah alamat situs. Server, ISP, nomor selulernya mayoritas beroperasi dari luar negeri.
“Alamat IPnya pindah-pindah tapi kita udah tahu pusatnya di Kamboja, Filipina. Kita dapat promosinya dari nomor WhatsApp dari Kamboja, Filipina. Kita berusaha maksimal mungkin tapi namanya teknologi kan kecanggihan lawan kecanggihan,” ujar dia, langkah itu jadi alasan Kemkominfo meninggikan upaya berantas judi online.
Senada, Ketua Dewan Komisioner OJK RI, Mahendra Siregar, 18 April lalu, menekankan pentingnya langkah holistik pemberantasan. “Ada [aktivitas judi online] yang sifatnya tidak dilakukan di dalam negeri, ada yang lintas batas, ada juga yang dilakukannya tidak melalui rekening bank, ada juga yang memerlukan pendalaman dan penelusuran dari rekening bank, termasuk apabila sudah dilakukan pemindahan buku dan lain-lain. Jadi, lapisan-lapisan berikutnya ini harus juga diselesaikan sehingga tidak ada ruang-ruang kosong yang terus terjadi,” kata dia.
“Bukan berarti sekarang yang dilakukan itu efektif atau tidak, tapi setelah itu apalagi? Karena kan persoalan dasarnya kita lihat sendiri belum terselesaikan menyeluruh,” dia menandaskan.
Sesuai kewenangan OJK ujar Mahendra, akhir 2023 hingga Maret 2024 dilakukan pemblokiran sekitar 5 ribu rekening bank yang terindikasi terkait judi online.
“Kami selama ini sudah bekerja erat dengan Kominfo, jadi langsung apabila menerima daftar dari rekening yang ditengarai akan digunakan atau sedang digunakan sebagai bagian dari kegiatan judi online, kami langsung lakukan pemblokiran, jumlahnya dalam beberapa bulan ini sudah mencapai 5.000 rekening,” ujar Mahendra Siregar.
Di Rakor Selasa dihadiri utusan Kemlu, Kemdagri, Kemenkumham, Kemensos, Kemenag, Kemenkeu, Kemdikbudristek, Kemkominfo, Kejakgung, BSSN, BIN, Polri, PPATK, dan Kompolnas, Hadi menyebut 5 ribu akun rekening bank diduga terkait judi online telah dibekukan OJK, memiliki riwayat transaksi yang ganjil.
Misal satu akun rekening catatkan frekuensi transaksi besar, tapi nominal tiap transaksi kecil. “OJK itu mencatat ada 5 ribu rekening sudah dibekukan karena adanya kegiatan yang anomali. Anomali apa? Frekuensinya besar. Namun, nilainya [transaksi] kecil,” ujar dia saat konferensi pers usai rakor tingkat menteri membahas pemberantasan judi online di kantornya, Selasa (23/4/2024).
Nilai transaksi kecil tiap transaksi itu terkait temuan PPATK. Data PPATK, pada 2023 ada 3,2 juta warga RI main judi online. Mayoritas pemain, 80 persen sebut Hadi, bermain dengan nominal kecil, di bawah Rp100 ribu.
Walau begitu, perputaran uang judi online mencapai Rp327 triliun. “Perputaran uang di tahun 2023 mencapai Rp327 triliun, agregat keluar masuk. Keluar masuk itu tercatat Rp327 triliun berasal dari 168 transaksi,” ujar Hadi menyebut, akumulasi perputaran uang di arena judi online yang tercatat triwulan pertama 2024 telah di angka Rp100 triliun!
“Bahkan triwulan I-2024 telah tercatat 100 triliun transaksi. Ini agregat ya, perputaran uang masuk dan keluar. Selain itu 5 ribu rekening dibekukan OJK karena ada kegiatan yang anomali. Frekuensinya besar, namun nilainya kecil,” ungkap dia.
Demi memberantasnya, Kemkominfo telah memblokir 805.923 konten judi online per 30 Desember 2023. Jenis judi online sendiri, berkembang seiring waktu.
“Misalnya, permainan judi online pada 2015 bersifat credit market, 2016 sifatnya cash market, 2023 sudah mulai masif gunakan link alternatif server dari luar negeri dan paling banyak diminati, judi online dengan slot. Ini [judi slot] lebih banyak diminati, lebih mudah, bisa dimainkan kapan saja dimana saja. Sambil duduk bisa main judi online,” mantan Panglima TNI, Menteri ATR/Kepala BPN ini merujuk data Bareskrim Polri.
Makin meresahkannya dampak negatif judi online, beragam lapisan masyarakat telah terdampak, bahkan sudah menyasar anak-anak Sekolah Dasar!
Dia bilang, kunci berantas judi online: sinergi kolaborasi kementerian/lembaga terkait. “Satgas bertugas beri edukasi masyarakat, lakukan patroli siber, publikasi pendidikan (anti) judi online termasuk penegakan hukum, pemblokiran rekening. Kementerian Luar Negeri akan buat suatu MOU diperluas terkait kejahatan teknologi informasi karena selama ini hanya terbatas TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang, red),” urainya.
Tampaknya geram, dari Lampung, aktivis 98 Muzzamil turut angkat bicara merespons, mengkritik tajam serta memberi dukungan kritis terkait rencana pemerintah aktifkan Satgas ini. Dia menyebut, opsi-opsi paparan pemerintah masih amat tumpul, bahkan “jadul”. Jadul, akronim dari jaman dulu.
“Jadul banget ya, libas dari hulu, tangkap bandar besar, tangkap bandar kakapnya!” ujar Muzzamil di Bandarlampung, Selasa (30/4/2024).
Muzzamil melugaskan, malapraktik judi online terus merebak massal menyeruak tanpa kendali hingga ke dapur-dapur rumah keluarga miskin, mengalir bak air bah ke gang-gang sempit permukiman kumuh di berbagai wilayah Tanah Air. Mengerikan.
Dia bercerita pernah nyaris adu fisik dengan seorang rekannya yang terpergok tengah asyik berjudi online di gawai. “Pengalaman pribadi, saya pernah hampir ‘segebukan’ sama teman, sekalian aja saya tantang dia biar sadar. Saya teriakin, ‘sayang judi apa sayang Tuhan?’ baru dia kontan istighfar nangis ngerangkul saya,” kisah Muzzamil bersyukur rekan dekatnya itu kini telah jauh dari pengaruh salah satu patologi sosial itu.
Selain mengusulkan Satgas Berantas Judi Online turut memfasilitasi layanan konseling psikologi bagi warga korban kecanduan judi online ini melalui institusi setempat misal di tingkat Pemkab/Pemkot, dan RSUD Pemkab/Pemkot, serta Polres/Polresta/Polrestabes.
Muzzamil juga mendukung penuh langkah penegakan hukum. “Penjahatnya, agen, bandar kecil, bandar besar, cukong, big boss-nya sana, leluasa merajalela. Ini kan sudah nyata jadi kejahatan sindikat mafia transnasional, yang kerjanya profesional, terorganisir, terstruktur, sistematis, masif. Rahasia umum lah. Sementara, penegakan hukum kita lemah, law enforcement kita lembek padahal sudah ada Undang-undang ini Undang-undang itu tapi apa?” gugat dia.
Muzzamil pesimistis. “Bukannya apa ya, kita belajar lah dari banyaknya Satgas ad hoc bentukan pemerintah buat tangani ini itu sebelum-sebelumnya. Tapi apa, cuma mentok keluarin rekomendasi ini itu, lalu eksekusi revolusionernya gak ada. Takutnya gitu. Kuatirnya, bagi mafia, Satgas cuma dikira bak macan ompong saja. ‘Hati-hati ada pemadam kebakaran lewat’ itu paling kira-kira ledekan bandar dan bos besarnya. Kan ngeselin banget gak sih,” kesal dia.
Muzzamil mendesak pemerintah lebih “greng”, lebih bertaji lagi terkait upaya sistemik pemberantasan judi online ini. Dengan melakukan terobosan progresif kerja sama teknis internasional jejaring Interpol, untuk menggulung sindikat mafia judi online lintas aktor lintas cukong lintas negara yang bahkan telah manifes menjadi sebentuk konglomerasi global ini.
“Biar ‘nyahok’ tuh pada, ‘si borokokok’ bandarnya yang nangkring di Vietnam, di Kamboja, Filipina, di Singapura, mana lagi?” sebut Muzzamil balik bertanya, seraya meminta pemerintah juga jangan ‘kocok bekem’ andai ditemukenali aparat negara yang terlibat. Libas, penjarakan, serunya.
“Ingat ya, satu situs judi online terblokir, hari itu juga seribu situs judi online lahir. Satu rekening bank terafiliasi judi online terblokir, hari itu juga seribu rekening baru lahir. Sementara, rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote yang jadi korban, satu hari mungkin bisa nambah 10 ribu,” dia mengilustrasikan.
“Ayo lah, come on, seperti halnya narkoba, korupsi, perdagangan manusia, kejahatan siber, ini bukan lagi darurat melainkan super darurat, candu kelas berat. Sikat dari hulu, pemerintah tegas, tegas setegas-tegasnya. Rakyat pasti dukung habis. Oke gas oke gas,” lugas dia memungkasi keterangannya.
Turut berada di barisan sikat sindikat judi online ini, Bongkar Post sarikan informasi edukatif seputar sanksi hukum bagi pelaku judi online di Indonesia dan ciri pecandu, orang yang kecanduan judi online, dalam artikel terpisah. Ayo bersatu, perangi judi online sekarang dan selamanya! (Red/Rls)
