Bongkarpost.co.id
Mesuji,
Utusan mantan Presiden RI Joko Widodo dan presiden RI Prabowo Subianto, yang diwakili oleh Yohanes P. Pran bersama rombongan mendatangi pemukiman masyarakat yang berlokasi di PT. SIP Desa Talang Batu Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung, Senin (5/5/2025).
Kedatangan utusan istana tersebut, disambut ribuan masyarakat yang terdiri dari pasangan suami isteri (Pasutri).
Tujuannya untuk mengecek dan memastikan lokasi tanah warga keturunan Buay Mencurung yang selama ini di kuasai oleh PT. SIP sejak tahun 1989 seluas 3.500 Ha.
Sebab, sampai saat ini lahan tersebut belum ada penyelesaian secara menyeluruh oleh pihak PT. SIP.
“Kami tim penyelesaian sengketa tanah utusan dari Istana yang di utus oleh bapak Presiden RI Prabowo Subianto turun ke area lokasi Desa Talang Batu Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji Lampung untuk mempertanyakan kejelasan lahan yang diduduki PT. SIP,” kata Yohanes kepada wartawan, Senin (5/5/2025).
Terkait lahan tersebut menurut Yohanes, masyarakat tidak boleh takut terhadap siapapun yang ingin mengintimidasi atau mengusir bapak ibu. “Kami tim pemberantasan mafia tanah dari pusat akan bertanggung jawab,” katanya.
Dia menegaskan, pihaknya berjanji siap berada dibelakang masyarakat (bapak-ibu, ), dan akan bekerja secepatnya untuk menuntaskan sampai kepada terbitnya sertifikat atas tanah. “Ini janji kami dan ini sudah menjadi tugas kami sesuai petunjuk dan anjuran Presiden Prabowo Subianto Gibran dan Bapak Joko Widodo,” paparnya.
Di lokasi yang sama, “Sain, salah satu tokoh masyarakat adat setempat mengaku kecewa atas lokasi lahan yang dikuasai oleh PT. SIP.
Sebab, menurut dia sudah tidak ada lagi lahan garapan untuk sumber penghidupan. “Hanya berharap kepada pemerintah pusat agar dapat melanjutkan program pencetakan sawah sesuai program bapak presiden RI bapak Prabowo.
Mengingat kondisi kami saat ini sudah kondusif dan sudah betah, bertekad merubah nasib diatas tanah yang kami duduki saat ini. Jadi melalui pak Yohanes berharap dapat memberikan yang terbaik buat masyarakat disini, sehingga menemui solusi yang terbaik,” jelasnya.
Menanggapi pernyataan masyarakat, Yohanes menyampaikan ada dua hal yang akan lakukan. Pertama, pembentukan sertifikat, tentunya upaya-upaya ini membutuhkan do’a dari masyarakat.
Sebagaimana program di era pak Presiden Joko Widodo, penerbitan sertifikat gratis buat masyarakat. “Inilah yang kemudian diteruskan dan dicanangkan oleh bapak Presiden kita pak Prabowo “Program pangan nasional dan cetak sawah,” katanya.
Lanjut Yohanes, sejumlah daerah di Indonesia seperti di Papua, Kalimantan, Sulawesi, Nusa tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, pulau Jawa pulau Sumatera.
Model kasusnya hampir sama, yaitu tanah orang diintimidasi dan akhirnya dikuasai atas nama perusahaan.
“Jadi kami himbau masyarakat, apabila menemukan ada tanaman atau pohon sawit dilahan perusahaan jangan diganggu.
Sebaliknya masyarakat juga ingin hidup di areal lahan tanah yang sudah mereka duduki selama ini. Tidak serta merta pihak perusahaan mengusir rakyat yang berdaulat atas tanahnya sendiri. Perlu kita cabut HGU perusahaan swasta atau BUMN yang tidak ada kompensasi ataupun kejelasan terhadap masyarakat,” pungkasnya. (Jai)
