Foto. Liza Derni, Kepala DKP Lampung (ist)
Bongkar Post
Jakarta, 28 April 2025 – Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Forum Muda Lampung (FML) Iqbal Farochi memberikan tanggapan tegas terkait kegiatan halalbihal yang diadakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Lampung bersama para pengusaha di sebuah hotel mewah.
Menurut informasi yang diterima, kegiatan tersebut dilaksanakan tanpa adanya pencantuman dalam pagu anggaran, yang memunculkan pertanyaan akan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana publik. Dan terkait tanggapan dari Sekdis DKP Prov Lampung Makmur Hidayat bahwa ini menggunakan Dana dari pihak ketiga, patut diduga ini ada unsur Gratifikasi!!
Mahasiswa Magister di Universitas Negeri Jakarta ini pula menyatakan, “Kami sangat menyayangkan sikap DKP Provinsi Lampung yang mengabaikan instruksi dari Presiden Prabowo mengenai pentingnya efisiensi, terutama dalam hal kegiatan serimonial di tengah kondisi perekonomian yang masih rentan. Kegiatan seperti ini seharusnya tidak menjadi prioritas, terutama kegiatan yang tidak masuk Program Dinas sehingga tentu tidak ada untuk anggarannya pada kegiatan tersebut.”
Lebih lanjut, FML menegaskan bahwa tindakan ini mencerminkan ketidakpatuhan terhadap arahan pemerintah yang menekankan pada penghematan dan efisiensi, serta sangat rawan KKN.
Oleh karena itu, FML meminta agar Kepala Dinas DKP Provinsi Lampung Liza Derni untuk segera mundur dari jabatannya. “Kami menilai bahwa perlu ada langkah tegas untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah,” ujar Sekjend FML ini kepada bongkarpost.co.id pada Senin (28/04/2025).
FML juga mendorong masyarakat untuk lebih kritis dan peduli terhadap pejabat yang menggunakan anggaran daerah, serta meminta dukungan semua pihak untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kegiatan yang melibatkan dana publik.
Kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip efisiensi dan tranparansi seperti ini harus dievaluasi agar ke depan tidak terulang kembali. FML berkomitmen untuk terus mengawasi dan memberikan masukan konstruktif demi kemajuan serta kesejahteraan masyarakat Lampung.
Tanggapan Akademisi
Sementara itu, Akademisi Universitas Lampung bidang kebijakan publik Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si. ikut memberikan tanggapan terkait acara Halalbihalal yang digelar oleh DKP Lampung di sebuah hotel mewah.
“Secara tata kelola pemerintahan yang demokratis dalam terbuka terhadap kritik publik ini positif. Pihak dinas merespon dalam bentuk klarifikasi, artinya terjadi check and balance,” ujarnya kepada media ini pada Minggu (27/04/2025) via ponsel.
Dikatakannya lagi, semoga hal ini dapat terus dikembangkan di OPD lain. Kritik menjadi variabel penting untuk menjaga pemerintah daerah, gubernur dan jajaran, tidak menyimpang dari jalur etik publik, kepentingan masyarakat, tata asas, konsisten dalam bertindak dan prinsip prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Namun Dedy memberikan catatan khusus soal potensi gratifikasi dalam acara tersebut.
“Inspektorat provinsi dapat proaktif mengecek apabila ada dugaan atau potensi grafitikasi,” tegasnya. (Red)
