Bongkarpost.co.id
LAMPUNG UTARA – Sejumlah Ormas dan LSM di Kabupaten Lampung Utara meminta Pemerintah Kabupaten Lampung Utara untuk lebih selektif dalam menempatkan pejabat dalam struktur organisasi pemerintahan kabupaten setempat.
Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tersebut yakni, Pemuda Pancasila, Laskar Lampung Indonesia, dan LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI).
Ketua Ormas Laskar Lampung Indonesia Adi Chandra mengatakan penempatan suatu jabatan harus melihat track record atau rekam jejak calon pejabat yang akan di tempatkan di suatu jabatan. Hal ini dilakukan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih clean and clear of government.
Selain itu, penempatan pejabat harus memiliki semangat membangun Lampung Utara sesuai dengan tujuan agar Lampung Utara Maju, Aman dan Sejahtera.
“Penempatan seorang pejabat harus yang memiliki track record yang baik, tidak memiliki rekam jejak buruk dan bersih,” ujar Adi Candra, kepada Headline Lampung, Senin (20/01/2025).
Adi menyarankan pemerintahan kedepan harus lebih berhati-hati dalam mengangkat pejabat untuk duduk di jabatan eselon 2.
“Jangan sampai menempatkan pejabat memiliki rekam jejak buruk yang akhirnya memiliki konsekuensi hukum merugikan nama baik Lampung Utara,” tukasnya.
Adi juga menyampaikan dalam melaksanakan uji publik kompetensi (UKOM) dan seleksi terbuka (Selter) jangan mengedepankan balas jasa, tapi benar-benar untuk kemajuan Lampung Utara.
“Penempatannya disesuaikan dengan hasil UKOM dan Selter yang dilaksanakan, jangan karena balas jasa,” paparnya.
Ketika peran-peran penting di tengah masyarakat diberikan pada sosok yang tidak memiliki kompetensi dan keahlian dalam memimpin, mengelola dan mengurus, maka kehancuran pun akan datang.
“Jika nanti menempatkan pejabat tidak sesuai keahlian maka tunggu saja kehancurannya, dan apa yang diharapkan akan menjadi sebuah mimpi,” tambahnya.
Ditempat terpisah Ketua Pemuda Pancasila Lampung Utara Awari Darwin mengatakan pemerintah kabupaten Lampung Utara harus lebih selektif mengangkat seorang pejabat yang akan menduduki jabatan eselon 2.
Pejabat yang di pilih harus sesuai dengan pengalaman dan disiplin ilmu, agar kedepan Lampung Utara dapat maju dan masyarakatnya sejahtera.
“Kita mendukung pemerintah kabupaten Lampung Utara untuk membangun Lampung Utara, tapi harus mengedepankan kepentingan Lampung Utara secara umum,” ungkapnya.
Jika menempatkan pejabat yang bermasalah dan memiliki track record buruk maka kita dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang diinginkan di kemudian hari.
“Jika pejabatnya kompeten, bersih dan berintegritas, serta mempunyai loyalitas terhadap pimpinan dan mengedepankan kepentingan Lampung Utara, maka di pastikan akan terwujud pemerintahan yang bersih dan berwibawa,” sarannya yang diamini Ketua LSM GMBI Ansyori. (Tim)
