KIM – Ketua Umum PRIMA Agus Jabo Priyono bareng Prabowo dan pimpinan KIM pada 22 Oktober 2023 (atas, kedua dari kanan), dan bareng Yusril Ihza Mahendra dan Prabowo jelang daftar ke KPU RI 25 Oktober 2023 (bawah, tengah). | dok/Instagram Yusril Ihza Mahendra/Muzzamil
bongkarpost.co.id
Bandar Lampung,
Kendati jilid ceritera perjuangan (perlawanan) hukum Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA), parpol nasional berbadan hukum disahkan Kemenkumham RI pada Desember 2020 lalu dideklarasikan bertepatan Peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2021 silam, tak kunjung berujung lantaran masih harus menanti final: putusan permohonan kasasi yang diajukan ke Mahkamah Agung (MA), tetapi yang parpol unik ini lakukan seolah bak ingatkan publik.
Terhadap satu adagium klasik hukum, lebih tepatnya kredo legendaris yang diucapkan Lucius Calpurnius Piso Caesoninus tahun 43 Sebelum Masehi lampau, yakni (Latin) “Fiat Justitia Ruat Caelum” yang berarti “biarkan keadilan ditegakkan meski langit runtuh”, atau “tegakkan hukum walau langit akan runtuh”.
Ungkapan frasa metafora yang menekankan demikian pentingnya penegakan hukum tanpa memandang konsekuensi atau dampak atau risiko yang mungkin terjadi. Prinsip utama frasa, yakni pentingnya menegakkan keadilan itu tadi, bahkan dalam pada situasi yang amat atau tersulit atau mengerikan, sekalipun.
“Langit runtuh” ini merupakan metafora untuk menggambarkan situasi yang sangat buruk, cenderung membahayakan (endangered), berbahaya (dangerous), atau tak terduga atau tidak terbayangkan (unpredictable).
Adapun, ungkapan penegakan hukum tanpa kompromi, menegaskan penegakan hukum harus dilakukan tanpa kompromi atau pertimbangan yang bersifat subjektif.
Dalam praktik hukum, prinsip Fiat Justitia Ruat Caelum acap dipakai untuk menegaskan pentingnya menegakkan hukum walau ada tekanan atau ancaman. Misal di situasi sangat sulit, hakim harus tetap menegakkan keadilan sesuai hukum. Penegak hukum harus tetap bekerja meski ada ancaman, tekanan pihak tertentu. Keadilan harus tetap ditegakkan meski ada risiko atau dampak negatif.
Prinsip ini pula yang secara tersirat, “dengan segenap penghormatan atas hukum”, dan dengan “kepala tegak” dilakukan oleh PRIMA secara sungguh-sungguh. Praktis sejak upaya hukum pertama ditapak per 20 Oktober 2022.
Demi untuk tidak sampai hendak menyebut, frasa (Latin) berikutnya, yakni “Fiat Justitia Et Pereat Mundus”, atau dalam Indonesia berarti “hendaklah keadilan ditegakkan, walaupun dunia harus binasa”, kredo nan jelas-jelas tak mengecualikan semua kondisi selain keadaan dunia telah binasa.
Sebab, PRIMA tergolong turut meyakini pula, adagium hukum populer lainnya, yakni “Lex Semper Dabit Remedium”, frasa Latin yang berarti “hukum selalu memberikan solusi”.
Adapun, Ketum PRIMA, Agus Jabo Priyono, keterangan persnya Kamis, 10 Agustus 2023, menjelaskan respons partainya atas dua hal terkait, soal permohonan kasasi sekaligus soal putusan MA atas permohonan perkara Peninjauan Kembali (PK) atas vonis PTUN Jakarta dengan nomor perkara 468/G/SPPU/2022/PTUN.JKT yang dibacakan pada 19 Januari 2023 lalu yang diajukan pihaknya, dengan amar putusan “PK Tidak Diterima.”
“Sekarang kami hanya masih menunggu hasil kasasi MA. Kami berharap masih ada peluang, MA bisa mengabulkan yang jadi permohonan kasasi kami,” asa Jabo, MA kabulkan kasasi PRIMA lantaran mereka miliki bukti kuat salah satunya putusan PN Jakpus telah memutus KPU lakukan perbuatan melawan hukum dan perintahkan KPU menunda Pemilu 2024.
Dalam perkara terpisah, Jabo mengatakan apabila MA nantinya mengabulkan kasasi dengan, dan, memutuskan KPU bersalah dan diminta melaksanakan tahapan Pemilu dari awal selama 2 tahun 4 bulan 7 hari, dia laju berharap peluang PRIMA bergabung menjadi peserta Pemilu 2024 masih ada.
“Jadi kalau MA kemudian mengabulkan yang kita mohonkan, kita harap penyelenggara Pemilu (KPU) kemudian ambil satu putusan untuk PRIMA bisa ikut Pemilu 2024. Karena masih ada waktu gitu lho,” mangkus dia.
Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik (PRD) keempat kurun menjabat 2007 hingga 1 Juni 2021 setelah ketum pertama Budiman Sudjatmiko, ketum kedua Haris Rusli Moty dan ketum ketiga Dita Indah Sari ini pun berharap, palu putusan permohonan kasasi PRIMA ke MA itu dapat segera diketok.
Agar supaya partai diriannya ini memiliki kejelasan terkait langkah dan upaya apa yang bakal mereka lakukan waktu dekat.
Demi memastikan, pejuang demokratisasi Indonesia sejak kurun dekade 1980-an ini berharap, putusan kasasi itu bisa dikeluarkan MA sebelum 9-10 September 2023. Kok?
Rupanya itu dua hari jadwal resmi Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PRIMA di Jakarta. Jabo, mengafirmasi nasib PRIMA di Pemilu 2024 dikupas tuntas di agenda ini.
“Kami berharap sebelum Rapimnas sudah ada putusan dari MA, supaya pas Rapimnas kami punya posisi politik seperti apa. Kami tetap optimis kok karena kami punya landasan buktinya PN Jakarta Pusat mengabulkan kok,” impresi Jabo, disitat wawancaranya bersama CNN Indonesia.
Kini nyaris tiba di gerbang kasasi —upaya hukum yang diajukan kepada Mahkamah Agung (MA) untuk membatalkan putusan pengadilan tingkat banding atau putusan tingkat terakhir dari semua lingkup peradilan. Bila permohonan kasasi dikabulkan, berarti MA mengadili sendiri dan membatalkan putusan pengadilan tingkat banding tersebut.
Berdasar Pasal 30 UU 14/1985, MA dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena: a) tidak berwenang atau melampaui batas wewenang; b) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; dan/atau, c) lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.
Info penyelia sepintas soal riwayat progres data permohonan kasasi yang diajukan, seperti disitat dari laman Kepaniteraan MA, berdasar Buku Laporan Tahunan MA 2022, dari 18.454 perkara kasasi dimohonkan yang diterima MA tahun itu, naik 34,92 persen dibanding jumlah 2021 setotal 13.678 perkara.
Dari keseluruhan permohonan kasasi 2022 itu, notabene hanya 2.208 perkara (11,92 persen) yang dikabulkan, 4.617 perkara (24,92 persen) diputus dengan Tolak Perbaikan. Sisanya, 11.706 perkara atau 63,17 persen ditolak.
Dari statistik di atas, dengan persentase jumlah dikabulkan 11,92 persen, maka itu menunjukkan sebagian besar (88,08 persen) putusan banding yang diajukan kasasi telah tepat dan berada di koridor yang benar dalam menerapkan hukum sehingga MA menilai tak ada alasan hukum untuk membatalkannya.
Disebut, dalam amar putusan yang menolak permohonan kasasi, MA “sependapat” dengan konstruksi penerapan hukum “judex factie” yang dimuat dalam pertimbangan hukumnya. “Judex factie”, merujuk pada MA yang dalam kasus tertentu memutuskan menolak permohonan kasasi dengan alasan setuju dengan pertimbangan hukum yang telah diberikan pengadilan tingkat sebelum atau dibawahnya.
Artikel di laman Kepaniteraan MA tersebut mengisyaratkan, data bahwa hanya 11,92 persen permohonan kasasi yang dikabulkan “seyogyanya menjadi bahan pertimbangan” dalam mengajukan kasasi.
Apa memang benar ada alasan hukum batalkan putusan banding? Sebab jika cuma “coba-coba” peluang ditolaknya 88,08%. Sederhananya demikian, merujuk data itu.
Sementara, data 24,92 persen permohonan kasasi tahun 2022 yang dijatuhi putusan Tolak dengan Perbaikan. Dijelaskan, data putusan kasasi dengan amar “Tolak Perbaikan” (varian dari amar putusan “tolak permohonan kasasi”) ini menunjukkan, MA menganggap tak ada alasan untuk membatalkan putusan yang diajukan kasasi sebagaimana dimaksud Pasal 30 UU MA, tetapi ada amar tertentu dari putusan tersebut yang perlu diperbaiki.
Contoh, MA perbaiki jumlah besaran ganti rugi yang dibebankan ke Tergugat karena “judex factie” kurang cukup mempertimbangkannya. Pun dalam perkara pidana, MA perbaiki besaran jumlah uang pengganti atau lamanya pidana dijatuhkan.
Nah, ketika MA menjatuhkan amar menolak permohonan kasasi dengan perbaikan, maka putusan pengadilan tingkat banding yang diajukan kasasi berlaku sebagai putusan yang berkekuatan hukum tetap, kecuali terhadap amar yang diperbaiki MA, harus mengikuti amar yang telah diperbaiki tersebut.
Dan PRIMA, resmi mendaftarkan permohonan kasasinya terkait putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang batalkan putusan PN Jakarta Pusat (Jakpus) untuk menunda Pemilu 2024, pada 26 Mei 2023.
Sesuai SOP, MA butuh 90 hari memproses permohonan kasasi yang libatkan pengajuan permohonan pemohon (PRIMA), pengajuan memorandum kasasi, baru MA beri putusan.
Akan halnya puncak dari segala puncak terjal perjalanan perlawanan hukum PRIMA ini, jika menilik dari data amar putusan MA terhadap permohonan kasasi PRIMA, entah mengapa, meski telah sebisanya ditelusuri termasuk di laman resmi Direktori Putusan MA, sayangnya dokumen dimaksud belum kunjung dapat ditemukan, atau barangkali memang belum tersedia secara publik. Khusus ini, sebagai disclaimer apabila telah didapatkan maka redaksi akan melakukan penyuntingan seperlunya khusus pada alenia berita ini.
Lantaran, secara detail facto, pada akhirnya sebagaimana luas diketahui bahwa PRIMA ternyata ditemukenali tidak ikut sebagai parpol nasional peserta Pemilu 2024, maka dengan demikian antiklimaks. Terkubur sudah asa parpol militan ini berjuang di cabang kekuasaan legislatif berjenjang nasional: Pemilu Legislatif (Pileg) 2024.
Anti Nadir Banting Setir Fokus Pilpres Ikut Tajir
Kalau rezeki takkan kemana, ujar bijak ustad kampung tetangga. Pun halnya PRIMA, demi terus dapat menjalankan diri, jalankan roda organisasi, jalankan mandat AD/ART demi terus membumi, serta menjalankan platform programatik partai sebagai parpol alternatif yang meletakkan prinsip Kebangsaan, Kerakyatan, Keumatan; —platform politik dimaksud, demi tetap terus mengabadi.
Anti nadir, PRIMA memutus cengeng. Dengan gagah berani PRIMA noleh benteng. Dengan gagah berani pula, singkat ceritera, PRIMA membidik medan tempur baru, medan tempur lain dengan menimbang fakta bahwa Pemilu 2024 tercatat dalam sejarah republik, dalam sejarah Pemilu dan kepemiluan RI, sebagai Pemilu kedua pasca Pemilu 2019 yang digelar bersamaan dalam satu hari yang sama (one day election) nan acap pula dikelaim sebagai yang terbesar di dunia.
Agaknya, bloking politik terbuka PRIMA atas Pilpres menajam di Rapimnas 9-10 September 2023. Meski “angin tak tak membaca”, nun itu bagi PRIMA cukup cuma judul sinetron laris layar kaca era 1990-an belaka. Arah angin, poros Pilpres, bagi PRIMA haruslah terbaik. Dari sini pula kelak kemudian, sejarah politik baru PRIMA lahir.
Suka tidak suka, patut diakui: PRIMA lah satu-satunya parpol nasional non peserta Pemilu 2024 yang mampu tampil dan turut pula diperhitungkan per matematika politik, sebagai bagian parpol pendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) peserta Pilpres 2024.
Mari urut kacang, hingga kelak PRIMA muncul ditenfahnya. Mulai dari 13 Agustus 2022, saat penutupan Rapimnas Partai Gerindra, partai pimpinan Prabowo Subianto ini dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meneken piagam deklarasi peresmian pembentukan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR). Dua parpol sepakati paslon presiden dan wapres koalisi ini akan ditentukan bersama oleh Ketum kedua partai. Mengeras, KKIR bahkan buka Sekretariat Bersama, 24 Januari 2023.
30 Juli 2023 giliran Partai Bulan Bintang (PBB) deklarasikan Prabowo sebagai capres, di HUT ke-25 parpol dirian Yusril Ihza Mahendra ini.
5 Agustus 2023, parpol lokal Aceh, Partai Aceh lewat ketumnya yang juga eks kader Gerindra Muzakir Manaf (Mualem) nyatakan dukung Prabowo capres, usai pelantikan DPP.
13 Agustus 2023, duet Prabowo-Muhaimin dan KKIR bersua duet pimpinan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB): Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Ketum PAN Zulhas, teken kerja sama politik dan pernyataan dukungan pencapresan Prabowo di Museum Proklamasi, Jakarta. Riak muncul, soal cawapres: PKB maunya Cak Imin, PAN maunya Erick Thohir, Golkar Airlangga capres amanat Munas.
28 Agustus 2023, pidato Prabowo HUT ke-25 PAN di Jakarta spontan umumkan rubah nama koalisi jadi Koalisi Indonesia Maju (KIM).
1 September 2023, tanpa jeda, dua momen berada: dukungan pencapresan Prabowo bertambah dari Partai Garuda (tanpa syarat); PKB mundur (KKIR bubar) bikin koalisi baru bareng NasDem. 2 September 2023, Partai Gelora nyusul deklarasikan Prabowo.
17 September 2023, hari Demokrat gabung KIM di Hambalang, via Waketum PAN Viva Yoga diketahui: PSI, PRIMA gabung hari itu. Di layar TV, raut Jabo memendar. Demokrat lalu deklarasi di Rapimnas 21 September.
Sehingga ada PRIMA; bareng PBB, Garuda, PSI (parpol nasional non parlemen peserta Pemilu 2024); Gelora, Partai Aceh (parpol baru peserta Pemilu 2024); perkuat barisan pengusung: Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat.
22 Oktober 2023, bakal capres-cawapres
Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka dideklarasikan, 25 Oktober 2023 didaftarkan.
Sebagai ilustrasi, genap lagi benderang Jabo menerang posisi politik PRIMA resmi jadi parpol nasional non peserta Pemilu 2024 bagian pendukung capres-cawapres peserta Pilpres nomor urut 2 Prabowo-Gibran.
Saat, PRIMA Apel Siaga Petugas Posko Rakyat Adil Makmur Pemenangan Prabowo-Gibran se-Jakarta diikuti ribuan koordinator posko di GOR Bulungan Jakarta, 7 Januari 2024.
Jabo bilang hingga saat apel, Posko Rakyat Adil Makmur telah ada di 1.966 TPS dan 175 kelurahan se-Jakarta. PRIMA, sebut dia, akan berjuang menangkan Prabowo-Gibran dalam sekali putaran Pilpres. “Saat ini posko sudah 6 persen di Jakarta, masih ada waktu sebulan untuk terus masifkan posko,” lugas Jabo.
Jabo menyebut hanya Prabowo-Gibran lah yang mengerti persoalan bangsa dan jalan keluar mengatasinya baik di dalam negeri maupun dunia. Hanya paslon nomor urut 2 ini yang bisa menjawab kondisi objektif dengan tetap berpegang teguh pada cita-cita proklamasi dan pahlawan pendiri bangsa.
“Program Pak Prabowo dan Mas Gibran berdiri pada fondasi filosofi dasar dan tujuan negara yang masuk dalam Preambule (Pembukaan) UUD 1945,” terang Jabo, menyebut Prabowo-Gibran sosok nasionalis progresif yang akan membangun Indonesia jadi negara berdaulat, mandiri berkepribadian dengan kuasai dan mengelola sumber daya alamnya sendiri dengan industri nasional.
“Bentuknya hilirisasi yang sudah dimulai Pak Jokowi dan akan dilanjutkan Prabowo-Gibran merupakan kunci utama kemakmuran Indonesia,” tutur dia, Prabowo-Gibran duet yang berkepemimpinan kuat secara personal dan politik, memiliki jaringan dan pengalaman cukup, secara politik didukung 9 parpol dan ribuan organ relawan pemenangan.
“Pak Prabowo dan Mas Gibran kuat secara personality dan punya jaringan yang cukup,” tegasnya, menyerukan seluruh kader dan anggota PRIMA memobilisasi dan amankan suara di TPS dengan sumber daya dimiliki untuk target kemenangan sekali putaran.
“Dengan sumber daya kita miliki, kita akan berjuang sekuat-kuatnya untuk memobilisasi dan gunakan suara di TPS dengan target kemenangan penuh sekali putaran,” seru dia.
Di hadapan Jabo, Sekjen PRIMA Dominggus Oktavianus, dan Komandan Relawan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran sejawat Jabo di PRD, Haris Rusli Moty; saat kesempatan pidato politik, Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid; apresiatif.
Nusron memuji konsolidasi posko PRIMA. Konsolidasi, indikasi kekuatan dan dukungan arus bawah sudah tak bisa dibendung untuk kemenangan Prabowo-Gibran.
“PRIMA ini simbol partainya rakyat biasa, kalau kekuatan mereka sudah begini, dukungan dari arus bawah sudah tak bisa dibendung lagi,” simpul Nusron.
Mercusuar PRIMA dan Prabowo-Gibran 2024: hari H Pemilu 14 Februari menang telak, 20 Oktober dilantik, Kabinet Merah Putih dirilis, dan Jabo resmi Wakil Menteri Sosial. Sah!
Rendezvous, tahun lalu Harlah ke-3 PRIMA bertema raya ‘Pancasila Sukarno: Bersama Prabowo Gibran Mencapai Indonesia Emas’, di Hotel Acacia, Jakarta, Sabtu (1/6/2024).
Mengundang paslon terpilih Prabowo-Gibran, perayaan HUT ke-3 itu bertujuan meneguhkan kembali cita-cita partai, sekaligus mengingat kembali sejarah perjuangan bangsa dirikan Negara Kesatuan RI.
“Bagi kita Pancasila adalah filosofi dasar, sekaligus bintang arah untuk mewujudkan Indonesia yang berdikari, adil, makmur dan lestari,” rilis Ketum Jabo, H-1.
Jabo menjelaskan, PRIMA yang didirikan tepat 1 Juni 2021 bertujuan mewujudkan cita-cita besar Bung Karno memperjuangkan cita-cita keadilan dan kemakmuran bagi rakyat biasa.
“Kita tak ingin partai hanya berbicara Pancasila, Sukarno dengan berbusa-busa, omon-omon, sehingga tampak begitu progresif revolusioner, tapi berbanding terbalik dengan tindakan, yakni mengkhianati ajaran-ajaran Sukarno dan menjauhkan rakyat dari keadilan dan kemakmuran,” lugas Jabo, meski tak jadi peserta Pemilu 2024, PRIMA berusaha, cari jalan memperjuangkan cita-citanya dengan terlibat Koalisi Indonesia Maju (KIM) memenangkan Prabowo-Gibran.
Menurutnya, sekali lagi, Prabowo-Gibran sangat memahami persoalan bangsa, punya jalan keluar untuk mengatasinya baik dalam negeri maupun dunia, mampu menjawab kondisi objektif dengan tetap berpegang teguh pada cita-cita proklamasi dan pahlawan pendiri bangsa dan berdiri pada pondasi filosofi dasar dan tujuan negara yang masuk dalam Preambule UUD 1945.
Kini, di lokasi yang sama tahun lalu, PRIMA menaja Kongres ke-2, 31 Mei-1 Juni 2025, bertema “Bersama Prabowo-Gibran, Bangun Persatuan Nasional Menuju Rakyat Adil Makmur”, disekaliguskan Peringatan Harlah ke-4 berpuncak hari ini, Minggu (1/6/2025).
Forum tertinggi konsolidasi organisasi PRIMA ini kembali mempertegas dukungan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, mencerminkan semangat PRIMA dalam mengawal program-program kerakyatan yang dijalankan pemerintahan saat ini.
Kongres dijadikan momen konsolidasi politik plus penegasan posisi dukung pemerintahan Prabowo-Gibran. “Meski belum berpartisipasi sebagai peserta Pemilu 2024, PRIMA tercatat sebagai bagian Koalisi Indonesia Maju (KIM) pengusung Prabowo-Gibran,” rilis H-3 Kongres, ketua pelaksana, Achmad Herwandi.
Dukungan didasarkan kesamaan visi dan programatik, khususnya dalam membangun persatuan nasional dan memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
PRIMA meski terbilang baru, aktif dalam dinamika politik nasional dan terus usung agenda kerakyatan di ragam ruang publik. Dari itu Kongres – Harlah PRIMA memastikan menegas ulang komitmennya mengawal pemerintahan Prabowo-Gibran, sebab banyak kebijakan pemerintahan ini sejalan gagasan PRIMA soal Sosialisme ala Indonesia.
“Kami lihat arah kebijakan Presiden Prabowo sangat sesuai dengan cita-cita bangsa: berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, berkepribadian dalam budaya.”
PRIMA memandang langkah pembangunan tempuhan pemerintahan kini, mencerminkan tekad pendiri bangsa. Visi besar itu dinilai selaras semangat PRIMA bangun tatanan masyarakat adil makmur. Kebijakan strategis ketahanan pangan, peningkatan anggaran pertahanan, penguatan peran negara dalam sektor vital, ini contoh konkret pemerintah mewujudkan kedaulatan nasional.
PRIMA juga mengapresiasi pendekatan pemerintahan yang inklusif, jangkau seluruh lapisan rakyat. Bagi PRIMA ini penting agar pembangunan tak hanya dinikmati kelompok tertentu, tapi benar-benar dirasakan rakyat.
“Visi Indonesia Emas 2045 yang digaungkan pemerintahan saat ini harus diisi kebijakan yang memihak rakyat, dan kami percaya Prabowo-Gibran berada di jalur itu,” tandas sang ketuplak.
Kongres ke-2 juga jadi ajang refleksi PRIMA susun strategi jangka panjang termasuk kemungkinan prakondisi Pemilu 2029, bahas mendalam struktur organisasi dan arah gerak politik partai kini kedepan.
Kongres-Harlah ke-4 PRIMA dihadiri kader 38 DPW Provinsi seTanah Air, diisi agenda kebudayaan, diskusi publik isu-isu kerakyatan, dihadiri sejumlah tokoh nasional.
PRIMA terbuka kolaborasi dengan berbagai elemen rakyat yang sama visi khususnya dalam perjuangkan kesejahteraan rakyat kecil dan perkuat kedaulatan nasional.
“Kami partai rakyat biasa. Kami tak akan pernah lelah untuk terus menjadi jembatan antara rakyat dan kekuasaan,” ujar ketuplak, tangan terkepal.
Apa hasil Kongres? Bersambung. (Muzzamil)
