Pemprov Lampung Genjot Pembangunan Jalan 6 Km Menuju Kawasan Kota Baru, Dukung Pusat Pemerintahan Terpadu
Bongkar Post, Bandar Lampung
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terus menunjukkan komitmennya dalam mempercepat pembangunan infrastruktur strategis. Melalui Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK), Pemprov kini tengah menyelesaikan pembangunan jalan sepanjang 6 kilometer menuju kawasan Kota Baru, yang dirancang sebagai pusat perkantoran dan institusi pemerintahan masa depan di wilayah Lampung.
Kepala Dinas BMBK Provinsi Lampung, M. Taufiqullah, mengatakan bahwa pembangunan ini merupakan langkah awal dari proyek besar pengembangan kawasan terpadu Kota Baru.
“Sebagai tindak lanjut arahan Gubernur, kami telah membentuk struktur jalan utama untuk mempermudah mobilitas menuju lokasi pengembangan. Saat ini sudah membuka jalan sepanjang enam kilometer yang menjadi akses utama,” ujar Taufiqullah pada Rabu (6/8/2025).
Ia menjelaskan, jalur tersebut dibangun dengan dukungan Unit Reaksi Cepat (URC) dan kini telah menghubungkan beberapa titik strategis, termasuk area yang direncanakan sebagai lokasi kantor Kementerian Agama serta institusi militer.
“Sekarang masyarakat dan stakeholder sudah bisa meninjau langsung titik-titik lokasi seperti lahan untuk Kemenag dan instansi pertahanan,” jelasnya.
Meskipun sebagian jalur telah melalui proses pengerasan, Taufiqullah menegaskan bahwa masih ada bagian yang menunggu pengerjaan lanjutan.
Menurutnya, proses pembangunan akan dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan ketersediaan anggaran dan kebutuhan kawasan.
“Kita akan kerjakan rigid pavement secara bertahap karena tidak semua bisa langsung terselesaikan sekaligus. Pembangunan tersesuaikan dengan kebutuhan kawasan dan ketersediaan anggaran agar tidak mubazir,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penyusunan skala prioritas menjadi sangat penting agar pembangunan infrastruktur di kawasan Kota Baru benar-benar efisien, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Pembangunan jalan ini sekaligus menjadi fondasi awal bagi hadirnya kawasan pemerintahan terpadu, yang kelak diharapkan menjadi simbol modernisasi dan pemerataan pembangunan wilayah Provinsi Lampung. (*)
