Bongkarpost.co.id (Pesisir Barat) – Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat beserta daerah lainnya di Indonesia mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah tahun 2023 secara virtual melalui aplikas “Zoom Meeting”, yang digelar di gedung Sasana Bhakti Praja pada Kementrian Dalam Negeri di Jakarta. Senin (9/1).
Rakor tersebut berkaitan dengan antisipasi Pemerintah Pusat dalam hal mengendalikan ekonomi di wilayah Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia agar tidak terdampak pada krisis ekonomi global.
Tampak hadir pada rakor tersebut secara virtual, Menteri Dalam Negeri beserta jajarannya, Kepala Badan Pusat Statistik beserta jajarannya, para Narasumber yang ahli di bidang perekonomian dan statistik, Kepala Daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota se-indonesia).
Sementara di pihak Pemda Pesisir Barat hadir langsung mengikuti rakor tersebut di Ruang Rapat Asisten Lantai 3 pada Komplek Perkantoran setempat diantaranya, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Zukri Amin, Kabag E-SDA Ariswandi, Kepala Bappelitbangda Syaifullah, Kadis Perhubungan Nurman Hakim, Kadis Sosial Agus Triyadi, serta beberapa pejabat lainnya.
Menteri Dalam Negeri yang juga sebagai pimpinan jalannya rapat, M. Tito Karnavian menyampaikan kepada seluruh peserta rakor agar tidak bosan mengikuti rapat koordinasi tentang Pengendalian Inflasi Daerah. Karena memang tantangan ekonomi dan inflasi menjadi permasalahan-permasalahan global.
“Saya juga baru kembali dari kunjungan keluar negeri, di beberapa negara Eropa sudah ada yang harga kebutuhan pokoknya naik sebanyak 3 kali lipat, dijalan-jalan juga banyak lampu yang mati karena untuk menghemat biaya ditambah lagi krisis yang diakibatkan oleh perang antara Rusia-Ukraina,” ujar Mendagri.
Sedangkan, Kepala BPS RI Margo Yuwono mengatakan, terkait dengan inflasi sepanjang Tahun 2022, diharapkan para peserta rakor dapat memahami sebab-sebab Inflasi dan bagaimana cara mengantisipasinya, yang kemudian akan menjadi catatan Pemerintah Daerah dalam menghadapi Inflasi Tahun 2023.
Ia menjelaskan sedikitnya ada empat (4) hal yang berpengaruh dalam inflasi daerah tahun 2022, antara lain. Pertama, Terkait dengan pemulihan pasca pandemi Covid-19, yang menyebabkan gangguan supply dapat menyebabkan kenaikan harga komoditas.
Kedua, Konflik Geopolitik yang menyebabkan terganggunya rangkaian pasokan terutama untuk pasokan pangan dan pasokan energi, ditambah juga dengan adanya inflasi di beberapa Negara pengasil energi yang cukup tinggi.
Ketiga, di berbagai Negara di dunia sudah melakukan pengetatan keuangan dengan meningkatkan tingkat suku bunga yang dapat memicu capital outflow dari berbagai Negara berkembang.
Keempat, Melihat peristiwa penting secara global seperti perang antara Rusia-Ukraina dan pemulihan pasca pandemi COVID-19. Hal ini menyebabkan kenaikan harga pada energi dan makanan, juga beberapa komoditas metal dan mineral.
“Kebijakan pengendalian Inflasi daerah oleh Pemerintah Daerah harus dilakukan dengan cara kerjasama atau berkaloborasi yang kuat antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, tidak lupa untuk melaksanakan evaluasi setiap hari senin untuk melihat perkembangan target pengendalian inflasi di seluruh Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota),” kata Margo Yuwono.
(Anton/Eko)
