Menjawab Mengapa Rakyat Marah : Rakyat Butuh Uang, Bukan Omon-omon
Bongkar Post, Lampung Utara – Sebuah karya Dari Salah Satu Media Harian yang Ada di Propinsi Lampung, Indra Jaya Hamzah Wartawan Headline Lampung.
Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan publik yang dinilai memberatkan berujung kemarahan rakyat.
Luapan kekecewaan rakyat di tumpahkan dengan pembakaran fasilitas umum dan aksi penjarahan kediaman pribadi para pejabat negara.
Aksi demonstrasi dan dan unjuk rasa terjadi di sejumlah daerah yang tidak terkendali. Rakyat menumpahkan ke frustasian mereka dengan aksi yang anarkis dan sangat merugikan.
Tentu fenomena ini menjadi pembelajaran dan hikmah bagi semua pihak. Mengapa ini bisa terjadi?
Dari berapa pandangan tersimpulkan dua persoalan mendasar yang memicu persoalan sosial tersebut.
Yang pertama, kebijakan pemerintah yang tidak berpihak terhadap rakyat, dan yang kedua terjadi ketimpangan antara si miskin dan si kaya. Kebijakan dan ketimpangan tersebut sungguh sangat memberatkan kondisi masyarakat yang semakin terpuruk. Tidak ada solusi konkrit untuk mengatasi persoalan rakyat yang terus terpinggirkan.
Akibatnya, terjadi perlawanan dan aksi spontanitas kemarahan yang berujung pembakaran dan penjarahan.
Pemerintah yang diharapkan memberikan solusi dianggap tidak untuk kepentingan rakyat secara menyeluruh tapi hanya pemborosan yang tidak menyentuh kepentingan yang mendesak.
Sebaliknya beban berat diberikan kepada masyarakat kelas menengah dan bawah. Yang menyebabkan krisis ekonomi global di tengah masyarakat.
Sebagai pemerintah seharusnya lebih peka menyerap aspirasi rakyat, yang per hari ini kesulitan dalam keuangan. Roda ekonomi tidak berjalan.
Program pemerintah tidak menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat. Disatu sisi pemerintah menggelontorkan uang negara ratusan triliun tapi tidak tepat sasaran. Makan gizi gratis (MBG) dinilai kurang pas manfaatnya dan bantuan sosial lainnya tidak tepat sasaran, merata dan hanya segelintir yang menikmati.
Hari ini rakyat butuh subsidi yang meringankan beban ekonomi keluarga. Daya beli masyarakat sangat turun drastis karena tidak ada penghasilan uang yang cukup.
Seandainya kebijakan pemerintah yang telah direncanakan langsung menyentuh kepentingan rakyat, bisa dipastikan ke putus asa-an masyarakat bisa sedikit teratasi.
Seandainya program yang kurang tepat sasaran dirubah menjadi kebijakan yang menguntungkan masyarakat mungkin rakyat bisa menerima dengan wajah tersenyum.
Tidak salah jika ratusan triliun itu langsung diberikan kepada rakyat melalui bantuan langsung tunai (BLT) seperti pernah terjadi di era presiden SBY.
BLT di kondisi sekarang dinilai lebih merakyat. Dengan pola kerja transparan dan berkeadilan. BLT bisa di salurkan tiap bulan kepada Kepala Keluarga (KK) yang tidak memiliki penghasilan yang pasti.
Selain dari memperhatikan kesejahteraan aparatur negara seperti tunjangan dan gaji. Pemerintah juga diharapkan memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat.
BLT dengan besaran proporsional adalah diantara solusi untuk mengatasi keresahan masyarakat yang tidak memiliki penghasilan yang tetap.
Puluhan juta Kepala Keluarga (KK) sangat membutuhkan hal tersebut. Karena rakyat akan sehat jika memiliki uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, rakyat akan sejahtera jika memiliki uang untuk memenuhi kehidupan keluarga, rakyat akan merasa nyaman jika memiliki uang untuk berbelanja.
Hari ini masyarakat butuh uang bukan program yang tidak tepat sasaran. Uang adalah adalah tukar untuk kehidupan. Lapangan pekerjaan juga salah satu solusi untuk rakyat.
Lapangan kerja sulit peredaran uang hanya dikuasai segelintir orang. Si miskin makin miskin si kaya makin kaya.
Pemerintah sebagai pelayan rakyat diwajibkan untuk hal tersebut. Rakyat berharap kesejahteraan dan keadilan dalam menjalankan kehidupan. Semoga pemerintah bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia. Rakyat butuh uang, butuh pekerjaan yang layak, bukan butuh omon-omon. Dengarlah pemimpin kami. Rakyat butuh solusi konkrit. Semoga!. (*)
