Foto. Tampak Agus aktifis buruh sedang menyampaikan aspirasinya. (Jimi)
Bongkar Post, Bandar Lampung
Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi aksi di Provinsi Lampung akhirnya ditemui langsung oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Senin (1/9/2025).
Dalam pertemuan itu, Gubernur tidak hanya mengajak duduk bersama, tetapi juga membagikan snack kepada mahasiswa yang sejak pagi menggelar aksi di depan DPRD Lampung.
Rahmat Mirzani hadir didampingi Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika, Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar, serta Pangdam XXI/Radin Inten Mayjen Kristomei Sianturi. Turut pula mendampingi sejumlah anggota DPRD Provinsi Lampung.
Di hadapan mahasiswa, Gubernur menegaskan bahwa masyarakat Lampung memiliki karakter yang berbeda dan menjunjung tinggi kecintaan terhadap tanah kelahirannya.
“Seluruh komponen Lampung berbeda dengan tempat-tempat lain, kita cinta dengan masyarakat,” ujar Gubernur Mirza.
Mahasiswa dalam orasinya menegaskan bahwa tuntutan yang mereka sampaikan bukan hanya kepentingan kelompok, melainkan suara rakyat yang harus diperjuangkan dengan serius oleh pemerintah pusat maupun daerah.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Lampung turun langsung ke tengah kerumunan massa dan menyampaikan apresiasinya.
“Saya berterima kasih kepada seluruh elemen yang ikut dalam aksi ini. Saya berharap aksi ini berjalan kondusif dan damai. Saya bersama seluruh stakeholder akan memperjuangkan aspirasi adik-adik untuk disampaikan kepada Presiden,” tegasnya.
Ia juga mengajak para mahasiswa untuk tetap menjaga kondusivitas daerah.
“Mari kita jaga Lampung, kita tunjukkan bahwa Lampung tidak diam. Saya berharap adik-adik bisa menjaga provinsi ini tetap aman dan damai,” tambahnya.
Aksi damai ini berlangsung tertib dengan pengawalan ketat aparat kepolisian. Mahasiswa berjanji akan terus mengawal aspirasi mereka hingga ada langkah nyata dari pemerintah.
Adapun 10 tuntutan yang disampaikan mahasiswa dalam aksi tersebut antara lain:
1. Mendesak pemerintah segera mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset.
2. Memotong tunjangan dan gaji anggota DPR sebagai bentuk efisiensi dan tanggung jawab moral.
3. Meningkatkan kualitas gaji dosen dan guru di seluruh Indonesia.
4. Meminta Presiden Prabowo Subianto segera memecat menteri-menteri problematik.
5. Mendesak Presiden menekan ketua partai yang menduduki jabatan di eksekutif maupun legislatif untuk diberhentikan atau direstrukturisasi.
6. Reformasi total Polri serta mengadili pelaku pembunuhan Affan Kurniawan dan evaluasi kinerja Polda Lampung.
7. Menolak Rancangan KUHAP yang dianggap merugikan rakyat.
8. Menolak efisiensi di sektor pendidikan dan kesehatan.
9. Menghentikan penggunaan pajak rakyat untuk menindas rakyat.
10. Menuntut pembebasan lahan bagi petani dan pelaksanaan reformasi agraria di Lampung. (Jim)
