Bongkarpost.co.id
Bandar Lampung,
Kunjungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke DPRD Provinsi Lampung pada Kamis (6/11/2025) menandai langkah penting dalam memperkuat sinergi dan kolaborasi antara KPK dan DPRD dalam mencegah serta mengatasi praktik korupsi di daerah. Kasatgas Penindakan Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Dit Koorsup) Wilayah II KPK, Kuswanto, menekankan bahwa lemahnya fungsi pengawasan DPRD dapat membuka celah terjadinya korupsi di pemerintahan daerah.
“Lemahnya pengawasan DPRD membuka celah korupsi. Ke depan, pengawasan harus diperkuat agar sistem berjalan dengan baik,” tegas Kuswanto.
Faktor Penyebab Korupsi
Kuswanto menjelaskan bahwa praktik korupsi umumnya disebabkan oleh dua faktor utama, yakni “bad system” (sistem yang buruk) dan “bad people” (orang yang buruk). Oleh karena itu, sistem yang buruk harus dibenahi melalui penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, sementara perilaku aparatur yang tidak berintegritas perlu diperbaiki melalui pembinaan dan pengawasan ketat.
“Kalau sistemnya baik dan dijalankan oleh orang yang berintegritas, maka peluang korupsi bisa ditekan. Tapi kalau sistemnya rusak dan dijalankan oleh orang yang tidak jujur, pasti akan bermasalah,” ujarnya.
Pentingnya Survei Penilaian Integritas (SPI)
Kuswanto juga menyoroti pentingnya Survei Penilaian Integritas (SPI) yang menjadi bagian dari strategi nasional pemberantasan korupsi. SPI menggambarkan hasil dari proses Monitoring Center for Prevention (MCP), yaitu sistem kendali pencegahan korupsi di pemerintahan daerah.
“SPI menjadi alat ukur kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Dampaknya harus terasa pada pelayanan publik yang lebih baik. Jangan sampai nilai SPI tinggi, tapi tidak membawa perubahan nyata di lapangan,” katanya.
Kolaborasi KPK dan DPRD
Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar menyambut baik kunjungan KPK dan menilai kehadiran KPK menjadi momentum penting bagi DPRD untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap tata kelola anggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
“Kami berkomitmen memperkuat tata kelola anggaran yang baik. DPRD Lampung siap bersinergi dengan KPK untuk mencegah korupsi sejak dini,” ujar Giri Akbar.
Dengan demikian, kunjungan KPK ke DPRD Lampung diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam membangun pemerintahan daerah yang bersih dan transparan.(*/Rusmin)
