Komitmen Dukung Kebijakan Pertahanan, Pangdam II/Sriwijaya Terima Audiensi Dewan Pertahanan Nasional
Bongkar Post, Palembang
Pangdam II/Sriwijaya, Mayjen TNI Ujang Darwis, M.D.A., menerima audiensi Dewan Pertahanan Nasional (Wantannas) yang dipimpin oleh Tenaga Ahli Madya Deputi Bidang Geostrategi Brigjen TNI (Mar) Aris Mudian, M.M., bertempat di Ruang Audiensi Pangdam II/Sriwijaya, Selasa (23/09/2025).
Pertemuan ini berlangsung dalam suasana hangat dan penuh semangat kerja sama antar instansi, guna memperkuat sinergi dalam bidang pertahanan negara, khususnya di wilayah Sumatera Selatan dan sekitarnya.
Audiensi ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Dewan Pertahanan Nasional dalam rangka sosialisasi kebijakan terpadu pertahanan negara, serta pengumpulan data dan masukan langsung dari berbagai unsur di daerah.
Kegiatan berlangsung mulai Senin hingga Jumat, 22 hingga 26 September 2025, dengan tujuan utama memberikan rekomendasi solusi strategis dalam aspek pertahanan negara yang relevan dengan kondisi wilayah.
Dalam kesempatan tersebut, hadir sejumlah pejabat dari Wantannas, di antaranya ; Laksma TNI Ashari Alamsyah, CHRMP, Marsma TNI Dr. Agung Karyanto, S.Sos., M.Si., serta Kolonel Inf Dody Zulkarnain, S.Sos., M.M. Mereka turut didampingi oleh Kolonel Inf Rosyaini Syahputra, S.Sos., M.Han., yang menjabat sebagai Analis Kebijakan Madya Bidang Lingkungan Strategis di Ditjen Strahan Kemhan.
Pangdam II/Sriwijaya menyambut baik audiensi ini dan menyampaikan apresiasi atas perhatian Dewan Pertahanan Nasional terhadap dinamika dan potensi strategis wilayah Kodam II/Sriwijaya. Ia juga menegaskan komitmen Kodam II/Sriwijaya untuk terus mendukung kebijakan pertahanan negara melalui sinergi lintas sektor, baik di bidang pertahanan militer maupun non-militer.
Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan terjalin pemahaman bersama antara pusat dan daerah terkait kebutuhan serta tantangan pertahanan negara di tingkat regional. Hasil dari audiensi dan kunjungan kerja ini nantinya akan menjadi bagian dari rekomendasi strategis bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pertahanan yang adaptif, terukur, dan berkelanjutan. (*)
