Kepala BPN Lambar Terkesan Tertutup dan Sulit Ditemui
Bongkar Post
Lampung Barat,
Kepala Kantor Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten lampung barat terkesan tertutup dan sulit ditemui saat akan di konfirmasi soal sertifikat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 2024.
Dimana dalam pengurusan sartifikat PTSL ada dugaan pungutan liar (pungli) disalah satu pekon/desa yang mendapatkan program tersebut.
Tepatnya di Pekon Padang Cahya, Kecamatan Balikbukit yang diketahui Panitia PTSL (Pokmas/Pemerintah Pekon) setempat mematok biaya Rp550 ribu sampai dengan Rp600 ribu untuk pengurusan sertifikat tanah PTSL. Hal ini berbanding terbalik dengan surat keputusan bersama (SKB) 3 Menteri (Menteri ATR/BPN, Mendagri, dan Menteri PDTT) yang menjadi pedoman dalam pelaksanan PTSL.
Yang di mana sudah jelas aturan SKB 3 Menteri telah menetapkan Provinsi Lampung pada katagori IV dalam pengurusan dan pembiayaan dimaksimalkan Rp200 ribu rupiah.
Harian bongkar post telah beberapa kali mencoba meminta keterangan kepada pihak-pihak pemangku kebijakan seperti Kantor ATR/BPN Lambar.
Akan tetapi, para pemangku kebijakan terkesan tertutup dan menghindar untuk memberikan keterangan. Kantor ATR/BPN Lambar sendiri sempat menjanjikan kepala kantor setempat memberikan keterangan mengenai PTSL 2024.
“Bapak (Kepala ATR/BPN Lambar, ) lagi ada kesibukan, dan akan memberikan keterangan pada hari Senin (17 maret 2025) depan,” kata salah satu pegawai Kantor ATR/BPN Lambar, Adiyan kepada Harian Momentum, Kamis (13/03/25) lalu.
Meski telah berjanji kembali, Kepala ATR/BPN Lambar dan jajaran dihari yang telah dijanjikan tidak dapat ditemui juga dan mengulur janji kembali.
“Sudah saya sampaikan, besok katanya bang,” kata Adiyan, pada hari Senin (17/03/25).
Dan lagi-lagi pada keesokan hari Kepala ATR/BPN dan jajarannya juga tidak dapat ditemui.
“Bapak dan seluruh kasi sedang ke Polres. Sudah dikatakan tadi mau bertemu dengan kawan-kawan media,” kata Adiyan pada Selasa (18/03/25).
Harian bongkar post berupaya terus untuk meminta keterangan dihari berikutnya. Namun, lagi-lagi Kepala ATR/BPN Lambar dan jajaran tidak ada di kantor.
“Gak ada semua baik Kepala dan tiga kasinya. Beliau juga tidak memberikan intruksi mengenai PTSL. Kalau tanya kegiatan yang lain humas bisa berikan, tapi kalau PTSL harus nunggun perintah kepala terlebih dahulu,” kata pegawai Kantor ATR/BPN Lambar, Irul kepada awak media, Rabu (19/03/25).
(Awak media juga berupaya menghubungi langsung nomor Whast App pribadi Kapala Kantor ATR/BPN Lambar, Oki Maradha Pratama. Meski, menandakan pesan telah diterima namun tidak ada respon balasan).
(ozi)
